Dua Loyalis SBY Kompak Sebut Gibran Tak Lagi Sah Jadi Wapres, Demokrat Buka Ruang ‘Hak Angket’?

DEMOCRAZY.ID – Polemik putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka terus bergulir.

Sejumlah politikus Partai Demokrat mulai angkat bicara dan menyoroti konsekuensi hukum terhadap kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden RI.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, bahkan menegaskan bahwa kedudukan Gibran sebagai wakil presiden sudah tidak sah dan batal demi hukum.

Benny berpendapat, status tersebut gugur sejak MA membacakan putusan yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Surat yang dimaksud merupakan dokumen yang menerangkan bahwa pendidikan Gibran memiliki pengetahuan setara dengan tamat SMA atau sederajat.

Baca Juga

Mahfud MD Bongkar Nasib Gibran ke Depan Usai MA Ketok Palu, Kiamat Politik Anak Jokowi Sudah Dekat?

Dokumen tersebut diterbitkan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.

“Sejak kapan kedudukan Wapres Mas Gibran tidak sah dan batal demi hukum? Tentu saja seturut hukum sejak putusan MA tentang pembatalan suket itu dibacakan, kecuali ada ketentuan lain,” kata Benny, Minggu (1/11/2026).

Benny mengungkapkan, persoalan tersebut juga menjadi perhatian sejumlah tokoh dan aktivis mahasiswa yang ditemuinya saat melakukan kunjungan reses ke daerah.

Mereka mempertanyakan konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan ijazah pendidikan Gibran yang kini diperkuat dengan putusan MA.

Baca Juga

Implikasi Hukum Putusan Kasasi MA, Pakar Tegaskan Posisi Gibran Sebagai Wapres Otomatis Gugur!

Menurut Benny, apabila merujuk pada kedua putusan tersebut, terdapat persoalan serius terkait persyaratan pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden.

Dia menjelaskan, putusan MK menyatakan Gibran tidak memiliki ijazah SLTA atau sederajat saat pendaftaran cawapres.

Sementara itu, MA melalui putusan terbarunya menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Benny menilai, konsekuensi dari dua putusan itu tidak berhenti pada keabsahan dokumen pendidikan, tetapi juga menyentuh legitimasi jabatan wakil presiden yang kini diemban Gibran.

Baca Juga

Suket Gibran Dibatalkan MA, Direktur PPI Sentil Keras KPU: Waktu Verifikasi Berkas Ngapain Aja?

“Apa itu? Dengan dua putusan itu maka kedudukan Mas Gibran sebagai Wapres juga tidak sah dan secara hukum pula otomatis batal. Bukan dibatalkan, namun batal demi hukum. Itu hukumnya. Itu aturannya,” tegasnya.

Jansen Sitindaon Dorong Gibran Mundur atau Diproses DPR-MPR

Pandangan senada disampaikan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon.

Dia menilai putusan MA kali ini memiliki konsekuensi yang lebih tegas dibandingkan putusan MK sebelumnya.

Baca Juga

Gerindra Pilih ‘Wait and See’ Hadapi Polemik Gibran, Guru Besar UIN Jakarta: Pintu Pemakzulan Terbuka Lebar!

Loyalis Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengaku sulit untuk tidak memberikan tanggapan setelah MA secara eksplisit menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Menurut dia, putusan MK sebelumnya masih menyisakan ruang perdebatan karena menggunakan rumusan yang dinilainya belum sepenuhnya tegas.

Namun, Jansen melihat putusan MA berbeda.

Terlebih, amar putusan tersebut tidak hanya menyatakan surat keterangan itu tidak sah dan batal demi hukum, tetapi juga memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya dan dimusnahkan.

Baca Juga

Golkar Bocorkan Sikap dan Langkah Berikutnya Pasca Putusan MA Soal Pembatalan Suket Gibran

“Karena putusan MA ini telah menyatakan Suket 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum, bahkan lebih jauh lagi di poin 3 hakim memerintahkan untuk dimusnahkan, maka mau tidak mau saya harus mengatakan: secara hukum, legitimasi Mas Gibran saat ini selaku Wapres, mengikuti kalimat yang ada di Pasal 7A UUD, sudah tidak lagi memenuhi syarat,” kata Jansen melalui akun X.

Jansen kemudian menyimpulkan bahwa status Gibran sebagai wakil presiden tidak lagi sah karena dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonannya telah dibatalkan MA.

Baca Juga:Soal Nasib Jabatan Wapres Gibran Usai Vonis MA, Mahfud MD: Terserah Jalan PolitikAtas dasar itu, dia menyebut hanya ada dua pilihan yang dapat ditempuh Gibran.

Pertama, mengundurkan diri secara terhormat dari jabatan wakil presiden.

Baca Juga

Skenario Impeachment Wapres Menguat: PDIP-PKS Berpeluang Bersatu Dorong ‘Pemakzulan Gibran’!

Kedua, DPR bersama MPR mengambil langkah politik dan konstitusional dengan mengaktifkan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

“Jika mengikuti amar atau kalimat dalam putusan MA sebagai sumber hukumnya, maka status Mas Gibran saat ini tidak lagi sah dan batal demi hukum sebagai Wapres, mengikuti status suket yang dipakai. Yang sekarang oleh MA bahkan diperintahkan untuk dimusnahkan,” ujarnya.

Singgung Peran DPR dan MPR

Lebih jauh, Jansen menilai putusan MA tidak seharusnya berhenti sebagai keputusan hukum di atas kertas.

Menurut dia, perlu ada tindak lanjut apabila persoalan tersebut berkaitan dengan persyaratan jabatan kenegaraan.

Baca Juga

Detik-Detik Ahmad Khozinuddin ‘Dihadang’ Saat Hendak Temui Prabowo, Bawa Surat Resmi Desakan ‘Pemakzulan Gibran’

Dia mengibaratkan pelaksanaan putusan pidana berada di tangan jaksa, sedangkan putusan perdata dijalankan melalui juru sita.

Sementara dalam persoalan yang menyangkut kedudukan wakil presiden, Jansen menilai DPR dan MPR memiliki peran penting apabila Gibran tidak bersedia mengundurkan diri.

“Kalau perkara pidana itu eksekutornya jaksa, perdata eksekutornya jurusita, kalau perkara ini karena terkait jabatan kenegaraan, jika orangnya tidak mau mundur sendiri, maka DPR cq MPR-lah yang jadi eksekutornya. Kalau tidak, putusan ini hanya sekadar berhenti di atas kertas saja,” tuturnya.

Meski demikian, Jansen mengakui bahwa tindak lanjut terhadap persoalan tersebut telah memasuki ranah politik dan konstitusional yang lebih tinggi.

Baca Juga

Anies Kritik Keras Cara Prabowo Kelola Tekanan Ekonomi: Hanya Tampilkan Berita Baik dan Sengaja Tutupi Kondisi Buruk!

Dia pun mengajak publik menunggu apakah persoalan ini akan berlanjut ke DPR dan MPR.

“Apakah perkara ini akan lanjut ke eksekusi politik di DPR cq MPR, mari bersama kita tunggu. Kalau soal ini belum level saya untuk membicarakannya. Ini sudah masuk urusan para dewa-dewa yang maqomnya ada di langitan. Untuk kita yang levelnya masih di daratan baru bisa sekadar memberi pendapat hukum saja,” pungkasnya.

1) Sebagai seorang politisi yg waras apalagi berlatarbelakang hukum, sulit rasanya saat ini untuk diam apalagi tidak memberikan pendapat apapun, pasca keluarnya putusan MA. Apalagi ditengah banyaknya teman-teman yang bertanya, termasuk rekan-rekan media.

2) Kalau terkait putusan MK kemarin kita diam — walaupun banyak yang mengkritik saya karena diam — masih oke lah. Karena putusannya sendiri memang masih sedikit agak tanggung: “belum ditemukan atau tidak ditemukan”. Beda dengan putusan MA ini, dimana amarnya dengan sangat tegas, terang, jelas bahkan tidak perlu lagi ditafsirkan, mengatakan: “tidak sah, batal demi hukum, ditarik dari yang menguasai dan dimusnahkan”.

3) Karena putusan MA ini telah menyatakan Suket 6 Agustus 2019 TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM — bahkan lebih jauh lagi di point 3: hakim memerintahkan untuk DIMUSNAHKAN — maka mau tidak mau saya harus mengatakan: secara hukum, legitimasi mas Gibran saat ini selaku Wapres — mengikuti kalimat yang ada di Pasal 7A UUD — SUDAH TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT.

Baca Juga

Bukan Anies atau Ganjar, Pengamat Usulkan Sosok Ini Jadi ‘Pengganti Gibran’ Jika Mengundurkan Diri!

4) Jika “letterlijk” mengikuti amar atau kalimat dalam putusan MA sebagai sumber hukumnya, maka status mas Gibran saat ini TIDAK LAGI SAH dan BATAL DEMI HUKUM sebagai Wapres, mengikuti status Suket yang dipakai. Yang sekarang oleh MA bahkan diperintahkan untuk DIMUSNAHKAN.

5) Karena sudah tidak lagi sah dan memenuhi syarat sebagai Wapres, maka pilihannya saat ini menurut saya tinggal 2: mas Gibran mundur dari Wapres secara terhormat, atau DPR cq MPR yang “memundurkan” beliau dengan mengaktifkan Pasal 7A UUD.

6) Kalau perkara Pidana itu eksekutornya Jaksa, Perdata eksekutornya jurusita, kalau perkara ini karena terkait jabatan kenegaraan — jika orangnya tidak mau mundur sendiri — maka DPR cq MPR lah yang jadi eksekutornya. Kalau tidak, putusan ini hanya sekedar berhenti diatas kertas saja.

7) Apakah perkara ini akan lanjut ke “eksekusi” politik di DPR cq MPR, mari bersama kita tunggu. Kalau soal ini belum level saya untuk membicarakannya. Ini sudah masuk urusan para “dewa-dewa” yang maqomnya ada di “langitan”. Untuk kita yang levelnya masih di “daratan” baru bisa sekedar memberi pendapat hukum saja.

Baca Juga

PDIP Agresif Desak Wapres Mundur, Gerindra dan PKB Bereaksi, Pengamat: Gibran Seperti Tumor, Harus Dibuang!

Demikian sedikit pendapat saya, untuk teman-teman dan rekan media yang sejak semalam bertanya soal ini. Sekali lagi, ini pendapat pribadi saya, berdasarkan sumber hukum putusan MA yang baru saja keluar.

Hormat saya,
Jansen Sitindaon

— Jansen Sitindaon (@jansen_jsp) October 31, 2026

Pernyataan Benny dan Jansen tersebut menambah panjang polemik putusan MA terkait dokumen pendidikan Gibran.

Namun, pandangan keduanya merupakan penilaian politik dan hukum atas konsekuensi putusan tersebut.

Status jabatan wakil presiden serta mekanisme pemberhentiannya tetap harus merujuk pada ketentuan konstitusi, termasuk prosedur yang diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.