

DEMOCRAZY.ID – Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, Feri Amsari, mengungkapkan rencana kelompoknya menggelar debat terbuka yang mempertemukan anggota kabinet bayangan dengan para menteri Kabinet Merah Putih.
Menurut Feri, forum tersebut dirancang menggunakan konsep Oxford Debate dengan tujuan memberikan ruang bagi publik untuk melihat dan membandingkan argumentasi dari dua sudut pandang mengenai berbagai kebijakan pemerintah.
“Ada beberapa rencana. Pertama, tentu saja kita mau ada konsep Oxford Debate. Lagi-lagi sangat parliamentary,” kata Feri dalam siniar di kanal YouTube Mahfud MD Official, dikutip Selasa (4/8/2026).
Ia mengatakan, forum itu diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk menilai kualitas gagasan yang disampaikan masing-masing pihak.
“Supaya publik tahu dua arah. Tentu saja kami sadar menteri tidak akan mau datang ke forum debat itu,” ujarnya.
Feri mengakui kemungkinan para menteri enggan menghadiri forum tersebut.
Karena itu, kabinet bayangan telah menyiapkan alternatif dengan menghadirkan perwakilan publik untuk menyampaikan berbagai persoalan dan harapan masyarakat.
“Nanti akan digantikan dengan publik. Publik yang akan menyuarakan apa yang mereka inginkan dan kita akan jawab,” katanya.
Menurut Feri, mekanisme tersebut tetap dapat menjadi ruang diskusi mengenai berbagai kebijakan pemerintah, meski tanpa kehadiran pejabat yang bersangkutan.
Feri menjelaskan, kabinet bayangan yang dibentuk terdiri atas 15 orang yang masing-masing membayangi kementerian atau lembaga tertentu di Kabinet Merah Putih.
Ia mengatakan konsep tersebut mengadopsi praktik yang lazim diterapkan di negara-negara dengan tradisi oposisi parlementer, di mana setiap kementerian memiliki mitra dari kubu oposisi yang bertugas memberikan kritik sekaligus menawarkan alternatif kebijakan.
“Kepikiran kita, asik juga kali ya kalau ada kabinet bayangan yang teorinya itu antara pemerintah dan oposisi. Pemerintah kalau ada Menteri Keuangan maka ada oposisi menteri bayangan keuangannya, begitu seterusnya,” ujar Feri.
Feri menilai debat terbuka dapat menjadi ajang untuk menguji penguasaan materi, kapasitas, dan kemampuan para pejabat dalam menjelaskan kebijakan yang mereka jalankan.
Menurut dia, seorang menteri semestinya tidak hanya mampu mengambil keputusan, tetapi juga dapat menjelaskan dasar pemikiran serta implementasi dari kebijakan tersebut kepada publik.
“Kalau ada menteri yang tidak mumpuni bisa habis dan dipermalukan di depan publik dia,” ujar Feri.
Ia menambahkan, tujuan utama gagasan tersebut bukan untuk mempermalukan individu, melainkan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan memastikan jabatan publik diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi.
“Kita mau semacam kritik, kalau Anda ngawur jalankan sistem presidensial, kami kasih tahu apa yang sebenarnya,” kata Feri.