hukum tata negara

Jimly Asshiddiqie dan OC Kaligis Soroti Syarat Pendidikan Capres-Cawapres serta Polemik Ijazah Gibran

DEMOCRAZY.ID – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie kembali mengusulkan penghapusan syarat ijazah bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Ia menilai pendidikan formal tidak seharusnya menjadi penentu mutlak seseorang untuk dapat memimpin negara. Jimly menyoroti aturan pencalonan di Indonesia yang menurutnya berbeda dari ketentuan di sejumlah negara lain. Ia juga mengaitkan persyaratan pendidikan […]

. 2 hari yang lalu

Denny Indrayana: Siasat Jokowi Dudukkan Gibran Jadi Wapres Adalah ‘Operasi Politik’ Sesungguhnya!

DEMOCRAZY.ID – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Denny Indrayana, memberikan respons menohok atas pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menuding adanya “operasi politik” dan “penumpang gelap” di balik polemik ijazah serta surat keterangan penyetaraan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Denny menegaskan, jika publik ingin berbicara mengenai definisi operasi politik yang sesungguhnya […]

. 2 hari yang lalu

Analisis Batasan Hukum UU MD3: Bisakah Hak Angket DPR Berujung Pemakzulan Gibran? SIMAK!

DEMOCRAZY.ID – Gelombang desakan politik dan wacana publik kembali memanaskan Senayan menyusul mengemukanya isu penggunaan Hak Angket DPR RI yang diarahkan pada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sorotan ini mencuat terutama setelah dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik syarat administratif pencalonan yang memicu desakan dari sejumlah aliansi masyarakat sipil kepada fraksi-fraksi di parlemen. Di […]

. 2 hari yang lalu

Denny Indrayana Buka Peta Jalan Hukum: 5 Jalur Konstitusional ‘Lengserkan Gibran’ Usai Polemik Ijazah SMA Terkuak!

DEMOCRAZY.ID – Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyebut ada lima jalur hukum tindak lanjut pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan Denny melalui kanal YouTube pribadinya saat berada di Melbourne, Australia. “Pasca putusan MK tentang Gibran, orang bertanya apa tindak lanjut terutama ketika pertimbangan mahkamah mengatakan […]

. 4 hari yang lalu

Guru Besar FH UI Tegaskan Wapres Tidak Bisa Menjabat Tanpa Ijazah Sama Sekali!

DEMOCRAZY.ID – Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Prof. Satya Arinanto, menegaskan pendidikan merupakan aspek penting dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tinggi di pemerintahan, termasuk presiden dan wakil presiden. Ia memandang, anggapan bahwa presiden dan wakil presiden dapat menjabat tanpa memiliki ijazah sama sekali tidak tepat. Baginya, semakin […]

. 5 hari yang lalu

Ungkap 4 Dugaan Pelanggaran KPU dalam Pencalonan Gibran, Denny Indrayana Beberkan Rinciannya ke Publik!

DEMOCRAZY.ID – Empat dugaan pelanggaran etik dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024 dipersoalkan dalam pengaduan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Dugaan tersebut meliputi penyelundupan pasal dalam aturan pencalonan, penerimaan dokumen pendidikan tanpa verifikasi memadai, penghambatan pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga pelanggaran asas dan kode etik penyelenggara pemilu. Pemohon […]

. 6 hari yang lalu

Pakar Hukum: Telat Hampir 2 Tahun, Prabowo Langgar Undang-Undang Soal Angkat Wantimpres!

DEMOCRAZY.ID – Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), Susi Dwi Harijanti, menilai pengangkatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Prabowo Subianto bermasalah secara formil karena melampaui tenggat yang ditetapkan undang-undang. Susi menyoroti pengangkatan anggota Wantimpres yang baru dilakukan hampir dua tahun setelah Prabowo dilantik sebagai presiden. Padahal, Pasal 9 ayat […]

. 6 hari yang lalu

Ingatkan Soal Approval Rating, Mahfud MD Berharap Prabowo Mengambil ‘Sikap Tegas’ Terkait Isu Ijazah Gibran

DEMOCRAZY.ID – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD memberi warning ke Presiden Prabowo Subianto. Peringatan ini disampaikan oleh Mahfud MD ke Presiden Prabowo soal dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mahfud mengatakan putusan tersebut approval rating atau tingkat kepuasan kinerja Presiden Prabowo Subianto ikut […]

. 6 hari yang lalu

Rizal Fadillah Desak DPR Segera Proses ‘Pemakzulan Gibran’, Minta Parlemen Gulirkan Hak Angket hingga Pansus

DEMOCRAZY.ID – Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Rizal Fadillah, kembali mendorong pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai merespons aspirasi tersebut dengan menyiapkan langkah politik dan membahas mekanisme pemberhentian wakil presiden. Rizal menilai polemik mengenai status Gibran telah muncul sejak Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah […]

. 6 hari yang lalu

Nasib Gibran Jadi Titik Akhir Kekuatan Solo, Prof Anthony Budiawan: Dinasti Politik Jokowi Sudah Tamat!

DEMOCRAZY.ID – Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Prof Anthony Budiawan, menyebut perjalanan politik Presiden ke-7 RI Jokowi bersama keluarganya berada di titik krusial setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan yang diajukan Prof Denny Indrayana dan kawan-kawan mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Anthony melihat, polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran […]

. 6 hari yang lalu
Lihat Postingan Lainnya