Aktivis 98 Lontarkan Pernyataan Keras, Sebut Jokowi Pembohong dan Pembunuh!

DEMOCRAZY.ID – Aktivis 98, Rustam Effendi, melontarkan kritik keras terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Ia bahkan menuding Jokowi sebagai sosok yang bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang terjadi selama masa pemerintahannya.

Rustam mengatakan dirinya bersama sejumlah aktivis telah melaporkan Jokowi, Pratikno, dan Eko Sulistio kepada aparat penegak hukum.

Menurut dia, laporan tersebut telah mendapat respons dari Bareskrim Polri.

“Kami melaporkan Jokowi, Pratikno, dan Eko Sulistio. Surat kami ini ditanggapi serius oleh Bareskrim Mabes Polri. Buktinya banyak, tinggal polisi mau atau tidak,” kata Rustam dalam wawancara di channel YouTube Obor Rakyat Reborn, Sabtu (5/9/2026).

Menurut Rustam, situasi politik dan kehidupan bernegara saat ini berada dalam kondisi gaduh.

Ia berpandangan salah satu pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban atas kegaduhan tersebut adalah Jokowi.

“Negara ini kan gaduh. Jangankan orang lain, kami saja melihat negara ini gaduh. Dan yang bikin gaduh itu Jokowi, kalau menurut saya,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, Rustam juga mengaitkan sejumlah peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Jokowi, mulai dari kasus KM 50, insiden di Kanjuruhan, persoalan petugas KPPS hingga penangkapan sejumlah aktivis.

Ia menilai berbagai peristiwa tersebut harus diusut secara serius dan pihak-pihak yang bertanggung jawab tidak boleh dibiarkan lepas dari proses hukum.

Rustam kemudian melontarkan tudingan keras dengan menyebut Jokowi sebagai sosok yang, menurut pandangannya, telah melakukan berbagai kebohongan kepada rakyat.

“Dia bicara seolah-olah orang yang paling bersih, seolah-olah seorang negarawan. Padahal menurut saya, pembohong, penipu, perampas hak-hak rakyat,” kata Rustam.

Ia juga menyoroti sejumlah kebijakan strategis pemerintahan Jokowi, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, proyek kereta cepat, serta sejumlah program pendidikan dan pembangunan lainnya.

Menurut Rustam, berbagai kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara terbuka agar publik mengetahui proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, serta dampaknya terhadap kepentingan masyarakat dan negara.

Tak berhenti di situ, Rustam mengatakan kalangan aktivis, baik di tingkat nasional maupun daerah, tengah membangun kesepahaman untuk menghadapi apa yang ia sebut sebagai politik dinasti Jokowi.

“Kami, aktivis nasional maupun daerah, berupaya sepakat untuk menghilangkan dinasti Jokowi,” tegasnya.

[VIDEO]

Artikel terkait lainnya