DEMOCRAZY.ID – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi berkembang menjadi persoalan politik yang jauh lebih besar. Pengamat politik Tony Rosyid mengingatkan agar Presiden Prabowo Subianto tidak mengambil sikap secara gegabah dalam menghadapi isu tersebut. Menurut Tony, polemik yang awalnya berkaitan dengan posisi Gibran dapat melebar apabila proses politik di parlemen benar-benar bergerak menuju […]
DEMOCRAZY.ID – Polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memunculkan desakan agar ia mengevaluasi posisinya di pemerintahan. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, menilai pengunduran diri dapat menjadi pilihan yang menunjukkan tanggung jawab moral di tengah perdebatan yang berkembang. Menurut Deddy, persoalan yang menyeret nama Gibran tidak hanya berkaitan dengan […]
DEMOCRAZY.ID — Tekanan politik yang menghantam Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada di puncak paling krusial. Pasca-pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 lalu yang membeberkan fakta ketiadaan bukti lulus setara SMA, desakan agar putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu segera mengundurkan diri bergema makin kencang, salah satunya digelorakan […]
DEMOCRAZY.ID – Pernyataan Mahfud MD mengenai dugaan keterlibatan tiga menteri dalam pengondisian pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024 kembali menjadi sorotan. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu mengungkap informasi yang disebut berasal dari seorang mantan pejabat tinggi. Sosok tersebut dikabarkan mengetahui dugaan adanya arahan untuk mengondisikan aturan agar […]
DEMOCRAZY.ID – Perjalanan polemik pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 memasuki babak baru. Setelah sengketa hasil pemilihan presiden diputus Mahkamah Konstitusi (MK), Denny Indrayana bersama sejumlah pihak membawa persoalan tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pada Rabu, 14 Oktober 2026, rombongan pengadu mendatangi kantor DKPP di Jakarta untuk menyampaikan […]
DEMOCRAZY.ID – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ternyata tak hanya menyentuh kursi orang nomor dua di Indonesia. Pengamat politik Tony Rosyid justru melihat ada risiko yang jauh lebih besar: bola panas pemakzulan bisa berbalik arah dan menyeret Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, Tony meminta Prabowo tidak gegabah dalam menyikapi isu pemakzulan Gibran. Menurutnya, […]
DEMOCRAZY.ID – Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Desakan pemakzulan mulai disuarakan dengan dalih persoalan konstitusional dan etika politik. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih mendorong penyelesaian melalui mekanisme hukum dan konstitusi, termasuk meminta DPR RI mengkaji temuan Mahkamah Konstitusi (MK). Pengamat kebijakan publik, Said Didu, menilai langkah pemakzulan […]
DEMOCRAZY.ID – Pengamat kebijakan publik Said Didu menyerukan agar masyarakat, tokoh bangsa, dan partai politik mendorong pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mengaitkan desakan tersebut dengan persoalan moral dan etika politik yang menurutnya muncul selama praktik politik dinasti di era Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan Said Didu muncul di tengah polemik persyaratan pendidikan Gibran yang […]
DEMOCRAZY.ID – Miftah Maulana Habiburrohman alias Gus Miftah mengungkap cerita di balik pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Gus Miftah mengaku termasuk pihak yang sejak awal mendorong Gibran untuk maju mendampingi Prabowo. Ia bahkan menyebut keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), termasuk Iriana, sempat belum memberikan […]
DEMOCRAZY.ID – Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyelesaikan perkara yang diajukan terkait persyaratan pendidikan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024. Kini, sorotan beralih ke parlemen dan sikap Presiden Prabowo Subianto. Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, menangkap sinyal bahwa Istana tidak menutup ruang bagi proses […]