DEMOCRAZY.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) menjelaskan alasan tak bisa mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden walau tidak terbukti mempunyai ijazah setara SMA. Ini disebabkan Gibran tidak lagi berstatus sebagai cawapres tahun 2024. Hal tersebut dikatakan Hakim Konstitusi Adies Kadir ketika membacakan pertimbangan putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Perkara itu mempermasalahkan keabsahan ijazah Gibran ketika mendaftar […]
DEMOCRAZY News
.
24 detik yang lalu
DEMOCRAZY.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan ijazah Gibran Rakabuming Raka, terkait legal standing para pemohon dan status calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Selasa (6/10/2026). Berikut 3 Alasan Utama MK Menolak […]
DEMOCRAZY News
.
1 jam yang lalu
DEMOCRAZY.ID – Politisi AKbar Faizal menanggapi putusan Mahkamah konstitusi yang menolak gugatan diskualaifikasi Gibran Rakabuming. Dia mengaku kecewa dengan gugatan tersebut. Meski begitu, Faizal berterima kasih kepada hakim. “Terima kasih Yang Mulia Para Hakim @officialMKRI. Meski kami kecewa putusan kalian yang menolak gugatan keberadaan dan keabsahan ijazah atau sejenisnya saudara @gibran_tweet yang membuatnya jadi Wapres,” […]
DEMOCRAZY News
.
1 jam yang lalu
DEMOCRAZY.ID – Penggugat Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar Pilpres 2024 akan bergerak ke DPR. Mereka ingin mendorong impeachment atau pemakzulan Gibran karena Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan ijazah atau dokumen kelulusan Gibran yang bisa disetarakan dengan pendidikan jenjang SMA atau sederajat. “Jadi begini kawan-kawan […]
DEMOCRAZY News
.
1 jam yang lalu
DEMOCRAZY.ID – Isu dugaan keaslian dokumen pendidikan mantan Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke publik dan memicu perbincangan hangat di media sosial. Kali ini, nama Eko Sulistyo, Pratikno, serta Joko Widodo diseret langsung oleh Rustam Effendi dalam sebuah perbincangan mendalam bersama pakar hukum tata negara, Refly Harun. Dalam tayangan video berjudul 3 ORANG: EKO SULISTYO, […]
DEMOCRAZY News
.
1 jam yang lalu
DEMOCRAZY.ID – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyebut Gibran Rakabuming Raka tak bisa maju lagi dalam Pilpres 2029. Denny menyebut Gibran juga tak bisa mengikuti kontestasi pilkada karena tak memiliki ijazah atau bukti tamat belajar jenjang SMA atau sederajat. “Selama beliau tidak kemudian mempunyai bukti tamat pendidikan SMA, maka beliau tidak bisa […]
DEMOCRAZY News
.
3 jam yang lalu
DEMOCRAZY.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar Pilpres 2024. MK menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. “Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pemohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. Menolak eksepsi termohon dan pihak […]
DEMOCRAZY News
.
4 jam yang lalu
DEMOCRAZY.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti dokumen ijazah setara SMA milik Gibran Rakabuming Raka, tetapi MK menegaskan tidak dapat mendiskualifikasi atau membatalkan posisinya sebagai Wakil Presiden. Berdasarkan pembacaan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa malam, 6 Oktober 2026, berikut adalah poin-poin penting dari putusan MK tersebut: Tidak Menemukan Bukti Kelulusan Setara SMA: […]
DEMOCRAZY News
.
4 jam yang lalu
DEMOCRAZY.ID — Peta jalan kompromi tingkat tinggi mulai digodok di luar lingkaran Istana menyongsong detik-detik vonis Mahkamah Konstitusi. Di saat badai gugatan ijazah dan sengketa konstitusional menghantam posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, opsi “tukar guling” kekuasaan mendadak dilempar ke ruang publik. Tokoh pergerakan nasional, Syahganda Nainggolan, melontarkan gagasan mengejutkan terkait skema kompensasi politik bagi […]
DEMOCRAZY News
.
4 jam yang lalu
DEMOCRAZY.ID — Geliat politik tingkat tinggi kian memanas di tengah detik-detik penantian vonis Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Di saat cengkeraman kekuasaan rezim lama mulai kedodoran menghadapi terjangan badai hukum, analisis tajam mengenai masa depan dinasti politik keluarga Solo mengemuka ke publik. Mantan Direktur Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Brigjen TNI (Purn) […]
DEMOCRAZY News
.
4 jam yang lalu
