Sorot Kinerja Pemerintahan Prabowo, Politikus PDIP: Kabinet Gemuk Tapi Tak Kompak, Para Menteri Saling Bertentangan!
DEMOCRAZY News
26 Oktober 2026 4:24 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Mohammad Guntur Romli, melontarkan kritik tajam terhadap koordinasi di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Guntur menyebut, sejumlah pernyataan menteri yang saling bertentangan memunculkan pertanyaan mengenai komunikasi dan koordinasi antarkementerian.
Padahal, kabinet Prabowo memiliki komposisi yang besar dibandingkan kabinet-kabinet sebelumnya.
Ia menyoroti dua isu yang menjadi perhatian publik, yakni rencana pembagian telepon genggam gratis bagi masyarakat yang membutuhkan serta wacana penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Kata Guntur, perbedaan pernyataan para pejabat tersebut membuat masyarakat kebingungan mengenai arah kebijakan pemerintah.
“Omon-omon menteri kok saling bertentangan ya. Kabinet Presiden Prabowo ini kabinet merah putih atau kabinet asal bunyi?,” ujar Gunturd, Senin (26/10/2026).
Kabinet Gemuk tetapi Minim Koordinasi
Guntur menekankan bahwa besarnya jumlah anggota kabinet belum menjamin terbangunnya komunikasi yang efektif di antara para menteri.
Ia bahkan menyindir bahwa para pejabat pemerintahan seolah tidak memiliki saluran komunikasi bersama untuk menyelaraskan informasi sebelum menyampaikan pernyataan kepada publik.
“Ini kabinet paling gemuk sejak reformasi, tapi tampaknya tak satu grup WhatsApp pun punya. Buktinya antar menteri seperti tidak ada komunikasi dan koordinasi. Asal bunyi dan saling bertentangan,” tukasnya.
Baca Juga
Lanjut Guntur, pernyataan yang berbeda di antara pejabat pemerintah berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Terutama ketika informasi yang disampaikan menyangkut program yang langsung berkaitan dengan kebutuhan warga.
Polemik HP Gratis, Mensos dan Menko Ekonomi Berbeda Pernyataan
Salah satu hal yang disoroti Guntur adalah pernyataan Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengenai rencana pembagian telepon genggam gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.
Guntur menyebut, pernyataan tersebut sempat memunculkan harapan masyarakat terhadap kemungkinan memperoleh ponsel baru.
Baca Juga
Namun, ia menilai harapan itu menjadi tanda tanya setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pembagian HP tersebut tidak pernah dibahas.
“Lihat saja Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan yakin mengumumkan pemerintah akan membagikan HP gratis bagi yang membutuhkan. Rakyat sudah membayangkan ponsel baru,” Guntur menuturkan.
“Eh, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto justru bilang pembagian HP itu memang tidak pernah dibahas. Lho, jadi yang ngarang ini siapa?,” tambahnya.
Guntur mempertanyakan bagaimana sebuah rencana yang disampaikan kepada publik bisa berbeda dengan keterangan pejabat yang mengoordinasikan bidang perekonomian.
Wacana Gaji PNS Lewat Koperasi Juga Disorot
Selain persoalan HP gratis, Guntur menyoroti pernyataan Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengenai wacana penyaluran gaji PNS melalui Koperasi Desa Merah Putih.
Baginya, pernyataan tersebut dapat memunculkan kecemasan di kalangan ASN apabila belum disertai penjelasan yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaannya.
“Belum reda Menteri Koperasi Feri Juliantono menyatakan tahun ini gaji PNS disalurkan lewat koperasi, KDMP,” jelasnya.
Ia kemudian membandingkan pernyataan tersebut dengan keterangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang, menurut Guntur, menyatakan pembayaran gaji ASN tetap dilakukan melalui mekanisme transfer seperti saat ini.
“Jutaan ASN pun cemas. Tapi Menteri Keuangan suasir pemegang kunci brankas negara santai saja bilang. Saya tetap mentransfer seperti sekarang,” bebernya.
Guntur pun mempertanyakan kepastian mekanisme pembayaran gaji ASN, apakah akan dialihkan melalui koperasi atau tetap menggunakan sistem perbankan.
“Jadi gaji PNS ini lewat koperasi atau tetap lewat bank? Ini bukan sekadar salah ucap, ini potret kabinet yang berjalan sendiri-sendiri,” imbuhnya.
Rakyat Jadi Korban Wacana yang Belum Matang
Guntur berujar, pernyataan pejabat pemerintah mengenai suatu program seharusnya didasarkan pada kajian dan koordinasi yang memadai.
“Setiap menteri sibuk melempar wacana ke publik tanpa kajian tanpa koordinasi. Rakyat seperti dijadikan kelinci percobaan kebijakan yang bahkan belum disepakati di meja kabinet,” imbuhnya.
Kata Guntur, persoalan tersebut tidak berhenti pada perbedaan pernyataan antarmenteri.
Lebih jauh, ia mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab memastikan seluruh jajaran pemerintahan bergerak dalam satu arah kebijakan.
“Pertanyaannya kemudian sederhana. Siapa yang sebenarnya memimpin orkestrasi ini?,” timpalnya.
Ia menilai, koordinasi lintas kementerian menjadi hal mendasar agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak menimbulkan kebingungan.
“Kalau Menko saja tidak tahu program Mensos dan Menkeu tidak sejalan dengan Menkop, maka yang terjadi bukan pemerintahan melainkan pasar malam wacana,” bebernya.
Lebih jauh, Guntur meminta Presiden Prabowo Subianto segera membenahi koordinasi di lingkungan kabinet agar pernyataan para menteri tidak terus menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Ia menilai, Presiden perlu memastikan setiap program yang diumumkan kepada publik telah melalui pembahasan dan koordinasi antarkementerian terkait.
“Presiden Prabowo perlu segera menertibkan para pembantunya itu. Jangan sampai rakyat menyimpulkan ini bukan kabinet merah putih, tapi kabinet asal bunyi. Atau jangan-jangan grup WA-nya ada tapi semua menteri di mute,” tandasnya.
berita politikdemocrazydemocrazy.idIsu Nasionalkabar politikkabinet gemukkabinet prabowokinerja menterikonflik internal kabinetkritik pemerintahmenteri prabowopemerintahan prabowopolitik nasionalpolitikus pdipsorotan publik
Artikel terkait lainnya
