Tekanan Publik Makin Masif, Diaspora Indonesia di 26 Negara Serukan ‘Boikot Gibran’!
DEMOCRAZY News
22 Oktober 2026 1:18 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Tekanan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk segera mundur dari jabatannya terus mengalir deras dari berbagai kalangan, baik di dalam maupun luar negeri, setelah sebelumnya forum Guru Besar melayangkan protes dan meminta anak Jokowi itu mundur.
Terkini, Forum Tanah Air yang merupakan wadah diaspora Indonesia di 26 negara yang tersebar di lima benua resmi melayangkan seruan aksi boikot terhadap seluruh aktivitas Wakil Presiden Gibran.
Pengamat politik senior Hersubeno Arief melalui kanal YouTube Hersubeno Point mengungkapkan bahwa gelombang desakan tersebut semakin membesar setelah dua pekan Gibran tidak kunjung memenuhi tuntutan mundur dari publik.
Dalam seruannya, para diaspora mendesak agar warga dan berbagai pihak menolak kehadiran Gibran dalam kondisi apapun.
“Mereka menyerukan agar dilakukan aksi boikot terhadap seluruh aktivitas dengan Gibran. Bahkan termasuk hanya bertemu dan bersalaman pun jangan dilakukan. Boikot Gibran, tolak bertemu Gibran dalam kondisi apapun, tidak ada salaman, tidak ada foto bersama, tidak ada pertemuan, tidak ada panggung terbuka, dan tidak ada penghargaan,” ujar Hersubeno dalam analisisnya, dari akun Youtubenya, Rabu (21/10/2026).
Menurut para diaspora, gerakan ini bukan dilandasi oleh rasa kebencian personal, melainkan sebagai bentuk sikap demi menjaga integritas serta marwah Republik Indonesia.
Sebelum seruan boikot global ini bergulir, berbagai elemen masyarakat sipil di dalam negeri juga telah lebih dulu melayangkan ultimatum.
Forum Komunikasi Diaspora Indonesia di Kanada sebelumnya memberikan batas waktu atau deadline selama 30 hari kepada Gibran.
Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sempat menggeruduk kantor KPU DIY dengan memberikan batas waktu yang lebih singkat, yakni hanya 7 hari agar Gibran mundur dari jabatannya.
Baca Juga
Tak hanya dari kalangan mahasiswa dan diaspora, tekanan moral yang sangat signifikan turut datang dari 150 guru besar dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.
Para profesor senior tersebut menilai bahwa polemik administratif yang terjadi telah bergeser menjadi krisis etika dan moral nasional yang serius.
Para akademisi berargumentasi bahwa ketiadaan keabsahan dokumen pendidikan yang memadai memicu kontradiksi moral yang berat bagi dunia pendidikan, mengingat para pengajar dituntut untuk terus mengajarkan integritas akademik kepada generasi muda.
Di sisi legislatif, aliansi Koalisi Masyarakat Sipil juga terpantau aktif melakukan safari politik dengan menemui pimpinan fraksi dan partai politik di DPR RI.
Mereka mendesak agar partai politik segera mengajukan hak angket untuk pemakzulan.
Sejumlah fraksi seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan siap menjembatani aspirasi tersebut untuk dikomunikasikan dengan pimpinan DPR lainnya begitu masa sidang baru dimulai pada awal November mendatang.
Di tengah kuatnya koalisi pendukung pemerintah di parlemen, akumulasi mosi tidak percaya dari kelompok intelektual, akademisi, dan diaspora ini dinilai berpotensi mengganggu konsentrasi kabinet.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini dihadapkan pada ujian dilematis antara menjaga stabilitas politik internal atau merespons tuntutan moral publik yang terus membesar.
Sejumlah pihak menilai bahwa langkah paling bijak dan ksatria untuk meredam kegaduhan nasional serta memulihkan stabilitas adalah dengan memenuhi tuntutan publik agar Gibran mundur secara sukarela.
Jika tidak diantisipasi dengan baik, gelombang protes dan eskalasi gerakan sipil ini dikhawatirkan akan terus membesar dan menggerus tingkat kepercayaan publik terhadap jalannya roda pemerintahan secara keseluruhan.
aksi diasporaberita politikboikot gibrandemocrazydemocrazy.iddiaspora 26 negaradiaspora indonesiagibran rakabumingIsu Nasionalkabar politikkrisis legitimasipolitik nasionalprotes guru besarsorotan publiktekanan publik
Artikel terkait lainnya
