Guru Ngaji Prabowo Sentil Keras Kinerja Kabinet: Kalau Bukan Ahlinya, Tunggulah Kehancuran!

DEMOCRAZY.ID – Badai kritik kembali menghantam lingkaran dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kali ini, kecaman pedas datang dari figur yang berada sangat dekat dengan lingkar kekuasaan: Ustaz Ansufri Idrus Sambo, yang dikenal luas sebagai salah satu guru ngaji Presiden Prabowo.

Tanpa tedeng aling-aling, ia melontarkan kritik tanpa kompromi terhadap kinerja para pembantu presiden di Kabinet Merah Putih.

Dalam perbincangan yang menyita perhatian publik, Ustaz Sambo menyoroti adanya jurang pemisah yang menganga lebar antara instruksi strategis kepala negara dengan realisasi eksekusi di lapangan.

Akar dari karut-marut tersebut, menurutnya, bersumber dari salah asuh penempatan pejabat yang dinilai jauh dari standar kompetensi.

“Terjadi gap antara perintah dengan pelaksanaan. Itu membuat pemerintahan tidak efektif. Menteri-menterinya ada yang tidak capable, sudah tidak capable, bermasalah pula,” kata Ustaz Sambo, Senin (20/7/2026).

Sorot Posisi Strategis: Dari Menteri Kabinet hingga Bayang-Bayang ‘Super Menteri’

Tanpa ragu, Ustaz Sambo menyeret sejumlah pos kementerian strategis ke hadapan publik.

Ia mencontohkan penempatan figur di kursi Menteri Kehutanan serta Menteri Luar Negeri yang dinilai luput dari kualifikasi keahlian yang mumpuni di bidangnya masing-masing.

Ia mengingatkan kembali prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang ideal, yakni the right man in the right place, agar roda birokrasi tidak berjalan pincang.

Sebagai penguat kritik moralnya, ia turut mengutip hadis Nabi Muhammad SAW: “Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.”

Tidak hanya jajaran menteri teknis, sorotan tajam turut diarahkan pada posisi Sekretaris Kabinet.

Keberadaan jabatan tersebut dinilai memegang pengaruh yang terlampau digdaya hingga melahirkan persepsi publik selayaknya seorang “super menteri” yang mampu mendikte para menteri di bawahnya.

“Jangan sampai menteri-menteri justru takut kepada Sekretaris Kabinet. Yang terjadi akhirnya fungsi koordinasi menjadi tidak sehat,” kritiknya.

Pertanyakan Posisi Pucuk Pimpinan Aparat: Kapolri, Panglima, hingga Jaksa Agung

Dalam evaluasi menyeluruhnya, Ustaz Sambo turut mempertanyakan belum adanya langkah penyegaran pada posisi-posisi krusial penegak hukum dan pertahanan negara, seperti Kapolri, Panglima TNI, serta Jaksa Agung.

Menurutnya, dalam tradisi ketatanegaraan sebelumnya, pergantian pimpinan lembaga strategis lazim dilakukan oleh presiden baru agar ritme kerja selaras dengan visi kepemimpinan yang sedang berjalan.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa tanggung jawab mutlak tetap berada di pundak sang kepala negara selaku pemegang hak prerogatif penuh.

“Kalau orang-orang di sekitarnya tidak mampu menjembatani visi presiden, maka yang harus dievaluasi adalah proses pemilihannya. Mengapa tidak memilih orang yang tepat di tempat yang tepat,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Istana maupun kementerian terkait masih memilih bungkam dan belum memberikan tanggapan resmi atas rentetan kritik pedas yang dilayangkan oleh guru ngaji Presiden Prabowo tersebut.

Artikel terkait lainnya