Ray Rangkuti Balas Jokowi Soal Penumpang Gelap: Yang Gelap Itu Ijazah Gibran, Bukan Kami!
DEMOCRAZY News
22 Oktober 2026 1:02 am
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Polemik ijazah setara SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus memanas.
Pengamat Politik, Ray Rangkuti, angkat bicara terkait wacana penggunaan hak angket di DPR untuk membongkar persoalan tersebut.
Ia dengan tegas membantah isu bahwa aksi penuntutan hak angket ditunggangi oleh kepentingan pihak tertentu, dan justru menuding Presiden ke-7 Jokowi sebagai pihak yang paling membutuhkan forum tersebut.
Ray menekankan bahwa Jokowi yang menyebut adanya pihak yang ‘menggerakkan’ dan ‘menunggangi’ aksi penuntutan hak angket adalah hal yang keliru.
Menurutnya, semua pihak yang menuntut hak angket sangat terang-benderang identitasnya.
“Ini karena apa namanya itu, ada kepentingan ada yang menggerakkan dan ada penumpang. Kira-kira begitu ya. Istilahnya itu penumpang gelap,” ujar Ray, dikutip fajar.co.id, Rabu (21/10/2026).
Ia kemudian menyebut sejumlah nama yang menurutnya terlibat terang-terangan dalam penuntutan tersebut.
“Kalau yang ikut aksi menuntut hak angket itu, itu semua terang-benderang. Enggak ada yang gelap di situ itu. Terang benderang ini ada orangnya, itu ada orangnya. Saya ada orangnya, Effendi Gazali, Ubedilah Badrun, itu bisa dilacak,” jelasnya.
Ray: yang Gelap Itu Ijazahnya, Bukan Kami
Ray justru membalikkan pernyataan Jokowi.
Ia menyebut bahwa yang sebenarnya masih gelap dalam polemik ini bukanlah aktor di balik aksi, melainkan keberadaan ijazah Gibran itu sendiri.
“Semua terang benderang. yang justru gelap sekarang ini ijazahnya di mana. Nah itu yang gelap. Benar enggak ya? Kalau kita semua terang benderang nih, yang gelap ini sekarang ijazahnya di mana gitu,” sindirnya.
Lebih lanjut, Ray merespons santai tudingan adanya pihak yang menunggangi aksi tersebut.
Dengan nada menohok, ia justru mengaku merasa sedang ditunggangi oleh Jokowi.
“Nah, yang kedua disebut ada ditunggangi. Saya mau jawab sekarang rasanya yang nunggangi saya itu adalah Pak Jokowi. Kenapa gitu? Karena bagi saya hak angket itu keperluannya itu bagi Pak Jokowi, bukan bagi siapa,” Ray menuturkan.
“Ya tentu bagi kita ya, tapi salah satu yang paling memerlukan hak angket itu menurut saya adalah Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi menyebut itu ada yang ditunggang-tunggangi, berarti kami ini sebenarnya ditunggangi atau sedang ditunggangi oleh Pak Jokowi,” tambahnya.
Buat Menunjukan Ijazah dianggap Operasi Politik..??
Berarti ada yg gak Beres dgn Ijazah ini. Sampe disetarakan dgn Operasi Politik..!!
Krn klw gk dianggap AIB atau gak ada yg salah, gk mungkin smpe dianggap Operasi Politik https://t.co/MJ9oY51KWh— AirinNz_KembaliLagi (@AirinDatangLagi) October 17, 2026
Hak Angket Satu-satunya Forum Terhormat
Ray membeberkan alasan logis mengapa Jokowi seharusnya sangat membutuhkan hak angket.
Baginya, setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), satu-satunya forum yang diakui secara legal dan terhormat untuk membuktikan kebenaran ijazah adalah DPR.
“Kenapa saya sebut Pak Jokowi yang butuh itu? Karena apa forum yang mungkin meyakinkan publik, satu, yang secara terhormat. Dua, yang secara legal diakui setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Enggak ada forumnya kecuali di DPR,” terangnya.
Ia menjelaskan bahwa forum rapat biasa atau konsultasi tidak akan efektif untuk membahas hal ini karena MK sudah menyatakan tidak ada permasalahan hukum yang berarti.
“Kalau kita kalau buat RDP biasa yaitu pertemuan biasa. Kalau kita debut misalnya rapat konsultasi, apa yang mau dikonsultasikan? Kan ijazahnya sudah dinyatakan MK tidak ada. Nah satu-satunya forum yang tersedia adalah angket,” imbuhnya.
Bukan Sekadar Datang ke Solo
Ray juga menegaskan bahwa tujuannya mendorong hak angket bukan untuk sekadar melihat ijazah secara pribadi.
“Nah sekarang misalnya kalau Ray membutuhkan untuk melihat ijazah Gibran itu, datang aja ke rumah di Solo nanti akan diperlihatkan gitu. Ya, saya bisa datang, tetapi apakah pengakuan saya legal? Apakah pengakuan saya itu kemudian akan menandakan bahwa ijazah itu memang ada?” ungkapnya.
Ia ingin agar negara melalui DPR meminta Gibran membawa dokumen tersebut untuk membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia.
“Nah yang kedua, saya tidak pernah menuntut ijazah itu, ada atau tidak ada untuk dilihat. Saya menuntut DPR meminta Saudara Gibran membawa ijazah itu untuk membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa benar ijazah itu ada,” tandasnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pengakuan lisan semata tidak akan cukup untuk menepis keraguan publik.
“Makanya saya dorong angket. Sebab kalau saya datang sendirian emang, (publik) percaya pada saya ucapan saya nanti, saya bilang ada kok. Jadi masalah mau,” kuncinya.
berita politikdemocrazydemocrazy.idgibran rakabumingijazah gibranijazah gibran gelapIsu Nasionaljokowikabar politikpolemik ijazah gibranpolitik nasionalray rangkutiray rangkuti balas jokowiriwayat pendidikan gibransorotan publik
Artikel terkait lainnya
