Politikus PDIP Yakin Gibran Tak Akan Mau Mundur Meski Terbukti Cacat Moral, Singgung Legalisme Otokratis Jokowi!
DEMOCRAZY News
16 Oktober 2026 2:37 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI periode 2024–2029, Andreas Hugo Pareira, mengaku awalnya tidak terlalu yakin Mahkamah Konstitusi (MK) akan sampai pada tahap pembuktian dalam perkara yang berkaitan dengan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Namun, ia mengapresiasi langkah MK ketika proses tersebut memasuki tahap pembuktian.
“Saya awalnya tidak terlalu yakin bahwa MK akan sampai pada tahap pembuktian. Tapi ketika masuk pembuktian, saya terus terang, wah, ini luar biasa gitu. Ini hal yang baru. Artinya, MK ini wajah yang baru. Saya salut di situ,” kata Andreas dalam podcast Akbar Faizal, dikutip Jumat (16/10/2026).
Seperti halnya sejumlah tokoh lain, termasuk Mahfud MD dan Rocky Gerung, Andreas menyarankan agar Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
“Kalau menurut saya pribadi, lebih baik kawan ini mundur aja. Gibran ini mundur aja. Karena pasti ditelanjangi di situ. Apa yang terjadi sekarang akan berkepanjangan,” tuturnya.
Menurut Andreas, keputusan tersebut bergantung pada apakah Gibran merasa malu dengan polemik yang berkembang.
Namun, ia menilai Gibran kemungkinan tidak merasa demikian jika melihat sikapnya sejauh ini.
“Kayaknya nggak, kalau dilihat dari sekarang gitu,” tambahnya.
Andreas juga menyoroti bagaimana polemik tersebut dapat memengaruhi citra Indonesia di mata internasional, terutama terkait latar belakang pendidikan Gibran yang dikaitkan dengan MDIS di Singapura.
“Tapi ini kan sebagai bangsa kan dilihat internasional, pendidikan Singapura, pendidikan Australia. Terus kita lihat bagaimana wakil presiden, yang lulusan MDIS,” lanjutnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Organisasi dan Keanggotaan periode 2025–2030 itu menegaskan bahwa prinsip pemilihan umum yang jujur dan adil (jurdil) harus ditegakkan.
“Sebenarnya kalau dilihat dari orang per orang semua punya pemikiran yang sama,” tandasnya.
Andreas menilai Gibran tidak menunjukkan keinginan untuk mundur dari jabatannya.
Menurut dia, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) juga tidak memiliki keinginan untuk meminta putranya tersebut mengundurkan diri.
Ia menambahkan, jika polemik ini berlanjut ke penggunaan hak angket di DPR, persoalan tersebut berpotensi semakin terbuka untuk dibahas.
Andreas juga menyinggung praktik yang ia sebut sebagai autocratic legalism atau legalisme otokratis.
Menurutnya, Jokowi telah mempraktikkan hal tersebut dengan sempurna.
Baca Juga
Ray Rangkuti Sebut Gibran Hampir Pasti Tidak Mundur
Pandangan serupa disampaikan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti.
Ia meyakini Gibran hampir tidak mungkin mengambil langkah mundur dari jabatan wakil presiden.
“Saya yakin 99 persen dia tidak akan melakukan itu. Kalau mereka mengenal adab demokrasi, moral, bahkan dia nggak akan mau jadi wakil presiden karena bapaknya presiden,” tutur Ray Rangkuti.
Menurut Ray, berbicara mengenai etika dan moral demokrasi kepada pihak-pihak tersebut tidak akan banyak berarti.
Ia menilai demokrasi dipahami sebatas seperangkat aturan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, bukan sebagai seperangkat nilai yang membedakan hal baik dan buruk.
“Pak Jokowi itu kalau dihitung pakaian di badannya mungkin hanya Rp500 ribuan. Tapi jangan tanya hasrat berkuasanya. Nggak bisa dengan dihitung,” ungkapnya.
Ray juga menilai kepemimpinan Jokowi telah menciptakan preseden negatif bagi demokrasi Indonesia.
Ia menyoroti situasi ketika seorang presiden yang masih menjabat memiliki anak yang kemudian menjadi penerusnya di posisi wakil presiden.
“Dia menciptakan bagi demokrasi negatif semua. Ini kali pertama ada Presiden yang tanda kutip yang penggantinya adalah anaknya sendiri kala dia masih menjabat. Mana ada presiden kayak gitu,” tandasnya.
Ray mengatakan Indonesia dibuat terperangah oleh cara pandang demokrasi minimalis yang hanya menempatkan demokrasi sebagai seperangkat aturan, bukan seperangkat nilai.
Menurutnya, cara pandang tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang berkaitan dengan Gibran, tetapi juga menyangkut pemahaman yang lebih luas mengenai etika dan moral dalam kehidupan demokrasi.
[VIDEO]
andreas hugo pareiraberita politikdemocrazydemocrazy.iddinasti politikelit politikgibrangibran mundurgibran rakabumingjokowikrisis legitimasilegalisme otokratispdipsorotan publikwapres gibran
Artikel terkait lainnya
