Sorotan Tajam Panggung Hukum: Mengapa Kasus Ijazah Gibran Jauh ‘Lebih Berbahaya’ Dibanding Polemik Jokowi? Ini Jawabannya!
DEMOCRAZY News
31 Juli 2026 2:50 am
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID — Tekanan hukum dan politis yang menghimpit lingkaran kekuasaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian mendekati titik didih.
Jurnalis senior Hersubeno Arief membongkar adanya celah hukum baru yang dinilai sangat potensial dan mematikan untuk mendelegitimasi serta mencopot Gibran dari jabatannya.
Celah tersebut bermuara pada polemik keabsahan ijazah Gibran yang kini mulai gencar diungkit-ungkit publik, mengekor polemik dugaan ijazah palsu sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Menurut Hersu, sangkut paut ijazah yang menjerat Gibran justru menyimpan tingkat kerawanan yang jauh lebih berbahaya secara hukum tata negara.
“Belum lagi sekarang ada celah baru ini, soal ijazah Gibran yang sudah mulai diungkit-ungkit juga oleh banyak banyak orang ya setelah ijazah Jokowi, sekarang ijazah Gibran. Dan saya sendiri menilai ini jauh lebih serius apa yang terjadi pada ijazah Gibran,” ujar Hersu dalam tayangan kanal YouTube Hersubeno Point, dikutip Kamis (30/7/2026).
Ancaman “Void Ab Initio”: Cacat Sejak Lahir dan Risiko Perbuatan Tercela Berat
Hersu memaparkan, apabila di kemudian hari dokumen pendidikan tersebut terbukti bermasalah secara hukum, maka implikasinya tidak main-main.
DPR dapat menggunakan dalil tersebut untuk mengkategorikannya sebagai perbuatan tercela berat.
Lebih jauh lagi, jika cacat hukum itu dikombinasikan dengan kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sejak awal dituding melanggar konstitusi demi meloloskan Gibran ke panggung kekuasaan, status keterpilihannya bisa dinyatakan batal demi hukum sejak awal (void ab initio).
“Itu void ab initio namanya ya. Sehingga dia dikategorikan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres,” tandas Hersu.
Baca Juga
Sebagai pengingat, melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menabrak batas usia minimum 40 tahun, jalan Gibran yang kala itu berusia 36 tahun mulus melenggang sebagai cawapres berkat statusnya sebagai kepala daerah hasil pemilihan umum, yakni Wali Kota Surakarta.
Gugatan PTUN Mulai Bergulir: Sidang Perdana Ijazah Luar Negeri Telah Digelar
Ancaman yuridis ini bukan sekadar wacana di ruang opini.
Di ranah peradilan administrasi, gugatan hukum terkait keabsahan dokumen Gibran telah resmi masuk ke meja hijau.
Gugatan yang mempersoalkan prosedur dan kejanggalan penerbitan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan luar negeri atas nama Gibran telah resmi terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Baca Juga
Bahkan, sidang perdana terkait sengketa administrasi tersebut telah digelar pada Kamis, 23 Juli 2026 lalu.
Bongkaran celah hukum baru ini kian mempersempit ruang gerak dinasti politik di tengah gelombang krisis legitimasi yang kian menghantam Istana.
berita panasberita terpopulercatatan kritiscelah hukumdemocrazygibran rakabumingHukum Indonesiaijazah gibranistana negarajoko widodoKontroversi Ijazahkritik tajamlegitimasi kekuasaanpemakzulansorotan publik
Artikel terkait lainnya
