Ray Rangkuti: Ucapan Budi Arie Jadi ‘Sinyal Kuat’ Kubu Jokowi Siapkan Jalan Politik Beda dari Prabowo!
DEMOCRAZY News
30 Agustus 2026 9:20 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan perubahan politik sebelum Pemilu 2029 dapat dibaca sebagai sinyal awal kubu Joko Widodo (Jokowi) untuk menyiapkan langkah politik di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Ray, pernyataan Budi Arie dapat disebut sebagai soft deklarasi mengenai kemungkinan kubu Jokowi berpisah jalan dengan Prabowo pada Pilpres 2029.
“Ini semacam pradeklarasi bahwa Pak Jokowi siap berpisah dengan Pak Prabowo tahun 2029 yang akan datang,” kata Ray dalam diskusi pada Jumat (28/8/2026).
Ray juga menyoroti potongan video pernyataan Budi Arie yang beredar di publik.
Ia menilai bagian yang muncul justru memuat pernyataan substantif mengenai kemungkinan perubahan politik sebelum 2029.
“Sebab yang dipotong sebenarnya video yang menurut saya paling substantif, tapi juga paling berbahaya,” ujar Ray.
Polemik tersebut bermula dari pernyataan Budi Arie dalam sebuah forum ketika ia duduk di samping Jokowi.
Saat itu, Budi Arie menyebut insting politiknya melihat kemungkinan perubahan situasi yang lebih cepat dari Pemilu 2029.
Ia juga menyinggung kemungkinan terjadinya “patahan sejarah” seperti percepatan Pemilu 1999 setelah perubahan politik pada akhir 1990-an.
Pernyataan itu kemudian memicu spekulasi mengenai kemungkinan perubahan politik nasional sebelum 2029.
Ray Sebut Kubu Jokowi Punya Amunisi Politik
Terlepas dari klarifikasi Budi Arie yang menyebut pernyataannya sebagai analisis pribadi, Ray melihat ucapan tersebut dalam konteks dinamika politik menuju Pemilu 2029.
Ray menilai kubu Jokowi memiliki sejumlah modal politik sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Karena mereka punya amunisi. Mereka menganggap ini mungkin saatnya deklarasi, meskipun masih soft deklarasi terhadap kekuasaan yang dalam hal ini Pak Prabowo,” kata Ray.
Ray kemudian mengaitkan analisisnya dengan sejumlah hasil survei yang menunjukkan perubahan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Salah satunya survei Tempo Data Science yang dilakukan pada 31 Juli-11 Agustus 2026 terhadap 1.260 responden di 38 provinsi.
Survei tersebut mencatat tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 37 persen.
Angka itu terdiri atas 34 persen responden yang menyatakan puas dan 3 persen sangat puas.
Baca Juga
Sebaliknya, 62 persen responden menyatakan tidak puas.
Tren tersebut juga menunjukkan penurunan dibandingkan periode sebelumnya.
Pada Desember 2025, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat 75 persen, kemudian turun menjadi 58 persen pada Maret 2026 dan 37 persen pada Agustus 2026.
Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan terhadap Prabowo tercatat 40 persen, sedangkan terhadap Gibran sebesar 33 persen.
Persoalan ekonomi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penilaian publik.
Sebanyak 68 persen responden dalam survei Tempo Data Science menilai kondisi ekonomi nasional saat ini buruk atau lebih buruk dibandingkan sebelumnya.
Survei SMRC Juga Catat Penurunan Kepuasan
Temuan mengenai penurunan kepuasan terhadap pemerintahan juga terlihat dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Survei yang dilakukan pada 5-19 Juli 2026 terhadap 749 responden mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 51,1 persen.
Sebanyak 46,9 persen responden menyatakan kurang atau tidak puas, sementara 2,1 persen tidak menjawab atau tidak tahu.
Angka tersebut turun dibandingkan November 2025 yang mencapai 81,2 persen.
SMRC juga mencatat adanya penurunan penilaian publik terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
Ray menilai perbedaan angka antar-survei tidak menghilangkan fakta bahwa perubahan persepsi publik terhadap pemerintah menjadi faktor penting dalam membaca peta politik menuju 2029.
Menurut dia, apabila tren penurunan kepuasan publik terhadap pemerintahan terus berlanjut, kondisi tersebut dapat memberikan ruang lebih besar bagi kelompok politik di sekitar Jokowi untuk mengambil posisi yang lebih mandiri.
Namun, pembacaan tersebut masih merupakan analisis Ray.
Budi Arie sebelumnya telah menyampaikan klarifikasi bahwa pernyataannya mengenai kemungkinan perubahan politik merupakan pandangan pribadi dan tidak berkaitan dengan Jokowi.
berita nasionalberita terhangatbudi ariediskursus publikIsu Terkinijokowikabar terbarukoalisi pemerintahanlimalingkar madaniopini publikpecah kongsiperbincangan publikperistiwa viralpolitik nasionalprabowo subiantoray rangkutisorot publiksorotan mediasorotan politiksuara rakyatwarta nasional
Artikel terkait lainnya
