Skenario Lengsernya Wakil Presiden! Belajar dari Konflik Panas Sara Duterte, Akankah Gibran Jadi Target Berikutnya?
DEMOCRAZY News
28 Agustus 2026 12:21 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Denny Indrayana, menyoroti drama politik antara Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dan Wakil Presiden Sara Duterte, sekaligus mengaitkannya dengan potensi dinamika politik di Indonesia, khususnya menyangkut posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan itu disampaikan Denny lewat unggahan di kanal YouTube pribadinya yang tayang hari ini, Kamis (27/8/2026).
Ancaman Pembunuhan yang Memicu Proses Pemakzulan di Filipina
Denny membuka narasinya dengan mengutip pernyataan kontroversial Wakil Presiden Filipina Sara Duterte yang sempat menggegerkan publik.
“Jika saya terbunuh, datangi dan bunuh Presiden,” ujar Denny menirukan pernyataan Duterte tersebut.
Menurut Denny, pernyataan itu “segera saja memicu kontroversi dan menghadirkan drama politik” serta membuat hubungan antara Presiden Marcos dan Wapres Duterte memanas.
Ia menjelaskan bahwa Duterte “telah menghubungi seseorang dan mengatakan jika dia dibunuh, bunuh pula presiden, ibu negara, dan ketua DPR”.
Denny memaparkan, hubungan Dinasti Marcos dan Dinasti Duterte yang semula bersatu dalam Pilpres Filipina 2022 kini berbalik menjadi “drama perang” yang berlangsung sejak kemenangan mereka hingga 2026.
Ia merinci empat dakwaan hukum dalam proses pemakzulan (impeachment) terhadap Sara Duterte:
- Dugaan penyalahgunaan dana konfidensial senilai 612,5 juta peso di kantor Wakil Presiden dan Kementerian Pendidikan, mengingat Duterte pernah merangkap jabatan Menteri Pendidikan hingga 2024.
- Tuduhan korupsi karena tidak melaporkan kekayaan secara benar dan dianggap gagal melakukan divestasi atas kepentingan bisnisnya.
- Dugaan korupsi dalam pengadaan barang di Kementerian Pendidikan.
- Ancaman pembunuhan terhadap Presiden, Ibu Negara, dan Ketua DPR, dakwaan yang disebut Denny sebagai “yang paling kontroversial”.
Denny menjelaskan bahwa proses pemakzulan itu sudah melewati DPR Filipina dan kini tinggal menunggu putusan akhir di Senat, yang membutuhkan persetujuan minimal 16 dari 24 anggota senat, atau sekitar dua pertiga suara.
Kaitan dengan Pernyataan Budi Arie soal Percepatan Pemilu
Beralih ke konteks domestik, Denny menyinggung pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, dalam sebuah pertemuan yang turut dihadiri Presiden Jokowi.
Menurut Denny, Budi Arie sempat menyebut bahwa “pemilu bisa saja terjadi lebih cepat” dari jadwal 2029.
Denny mengutip pernyataan yang menurutnya disampaikan Budi Arie: “Kita masih ngomong mobil 29, 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke, kita siap enggak?”
Ia mencatat bahwa pernyataan tersebut “menimbulkan spekulasi” mengenai kemungkinan pergantian kepemimpinan nasional, meski Budi Arie disebut telah “meminta maaf” atas ucapannya.
Namun, kata Denny, “bola panas sudah menggelinding”.
Sorotan pada Syarat Pendidikan Gibran
Denny kemudian mengaitkan dinamika tersebut dengan potensi jalan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menyoroti isu syarat pendidikan sebagai salah satu titik masuk yang menurutnya bermasalah.
Denny menjelaskan bahwa setelah syarat usia minimal capres-cawapres “dirusak dengan putusan paman Usman untuk ponakan Gibran”, merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia yang kontroversial, ia menduga syarat pendidikan juga “terindikasi diotak-atik” melalui Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.
Menurutnya, aturan tersebut memungkinkan seseorang yang tidak menempuh SLTA di dalam negeri dan tidak memiliki ijazah SLTA atau sederajat untuk tetap diloloskan menggunakan ijazah S1.
Denny menilai hal ini “tetap problematik” karena Undang-Undang Pemilu secara tegas mensyaratkan pendidikan minimal SLTA bagi calon wakil presiden.
“Jika tidak ada bukti kelulusan atau ijazah yang bisa ditunjukkan,” kata Denny, merujuk pada riwayat pendidikan Gibran di UTS Insearch Sydney, Australia, maka status pemenuhan syarat sebagai wakil presiden “bisa diargumentasikan tidak memenuhi syarat” — yang menurutnya menjadi “salah satu pintu masuk pemakzulan”.
Selain isu pendidikan, Denny juga menyebut adanya indikasi pasal-pasal lain yang menurutnya perlu diselidiki, termasuk laporan dugaan korupsi yang disampaikan akademisi Ubedilah Badrun ke KPK, serta isu yang populer disebut “Fufu Fafa”.
Bergantung pada Sikap Presiden Prabowo
Denny menilai jalannya proses pemakzulan terhadap Gibran sangat bergantung pada sikap Presiden Prabowo Subianto, mengingat koalisi pendukung pemerintah di DPR disebutnya meraih “mayoritas mutlak”, dengan hanya PDIP yang belum secara tegas menyatakan diri sebagai oposisi.
“Jika Presiden Prabowo menyetujui,” kata Denny, syarat pendidikan yang tidak terpenuhi “bisa menjadi pintu masuk pemakzulan”.
Ia membandingkan mekanisme pemakzulan di Indonesia dan Filipina.
Jika di Filipina keputusan akhir berada di tangan Senat, di Indonesia proses berlanjut dari DPR ke pemeriksaan hukum di Mahkamah Konstitusi, sebelum putusan akhir diambil di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Denny turut menyebut opsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 8, yakni pengunduran diri Wakil Presiden, mengambil contoh keteladanan yang menurutnya pernah ditunjukkan oleh Wakil Presiden pertama RI, Mohammad Hatta.
Pesan Penutup: Politik tak Kenal Kawan Abadi
Menutup narasinya, Denny menekankan bahwa dalam politik praktis, “kepentingan politik itu selalu yang abadi, bukan kawan atau lawan”.
Ia mengingatkan bahwa relasi mesra antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran berpotensi berubah apabila kesamaan kepentingan politik keduanya tidak lagi sejalan, sebagaimana yang menurutnya telah terjadi di Filipina.
Denny berharap Indonesia tidak mengalami pertarungan politik yang semakin tajam antarpemimpin nasional, dan menyampaikan doa agar aksi demonstrasi yang berlangsung pada hari yang sama berjalan tertib.
“Bersikap kritis itu boleh, tetapi anarkis tentu tidak kita setujui,” pungkasnya.
Analisis Politikberita nasionalberita terhangatdinamika istanadiskursus publikdrama politikgibran rakabumingIsu Terkinikabar terbaruopini publikpemakzulan gibranperbincangan publikperistiwa viralpolitik nasionalpolitik regionalsara duterteskenario pemakzulansorot publiksorotan mediasuara rakyatwakil presidenwarta nasional
Artikel terkait lainnya
