Peringatan Keras Ekonom UI: Prabowo Jangan Merasa Aman, Rakyat Mogok Bayar Pajak Setahun Pemerintah Bisa Kolaps!

DEMOCRAZY.ID – Ekonom Universitas Indonesia (UI), Ronnie H. Rusli, melontarkan peringatan keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia meminta publik tidak menganggap pemerintah otomatis kuat hanya karena memiliki dukungan aparat militer dan kepolisian dalam menghadapi gelombang demonstrasi.

Ronnie berpandangan, kekuatan rakyat tidak hanya dapat ditunjukkan melalui aksi turun ke jalan.

Menurutnya, terdapat tekanan ekonomi yang jauh lebih besar apabila masyarakat secara luas menghentikan pembayaran berbagai jenis pajak.

“Catat baik-baik, jangan anggap pemerintahan Prabowo kuat dengan backing militer-polisi untuk memoderatkan atau membubarkan aksi demo-demo dengan menggunakan TNI-Polri,” ujar Ronnie dalam pernyataannya di X (Twitter), Sabtu

Baca Juga

Sorotan Tajam Akademisi UI: Kenapa Jokowi Masih Sibuk Safari Politik dan Bela Anak Usai Lengser?

Menurut Ronnie, rakyat memiliki apa yang disebutnya sebagai “senjata ampuh” untuk memberikan tekanan terhadap pemerintah, yakni penolakan secara massal untuk membayar pajak.

Ia bahkan mengklaim, apabila masyarakat secara serentak tidak membayar pajak dalam berbagai bentuk selama satu tahun, kondisi tersebut dapat membuat pemerintahan mengalami tekanan fiskal yang sangat serius.

“Bila rakyat tidak mau bayar pajak sama sekali, apa pun bentuk pajaknya, dalam periode satu tahun, maka pemerintahan Prabowo akan kolaps atau rontok,” katanya.

Ronnie juga menilai pemerintah tidak mungkin mampu memenjarakan seluruh warga yang secara bersama-sama melakukan penolakan pembayaran pajak.

Baca Juga

Aktivis 98 Lontarkan Pernyataan Keras, Sebut Jokowi Pembohong dan Pembunuh!

Karena itu, menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan pendekatan kekuatan dalam menghadapi kritik dan ketidakpuasan publik.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Ronnie H. Rusli dan bukan berarti menyerukan tindakan melanggar kewajiban perpajakan.

Dalam sistem hukum Indonesia, kewajiban pajak tetap diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Catat baik2 jangan anggap pemerintahan Prabowo kuat dengan Backing Militer-Polisi untuk memoderatkan/membubarkan aksi Demo-Demo dng menggunakan TNI-Polri.

Rakyat jg punya senjata ampuh utk merontokkan. pemerintahan Prabowo dng cara “sama sekali tdk bayar pajak apapun bentuknya”

Baca Juga

Said Didu Bongkar ‘Sisi Gelap’ Oligarki di Indonesia: Kehadirannya Nyata Tapi Tak Terlihat, Dipelihara Penguasa!

— Ronnie H. Rusli., MS., PhD. (@RonnieRusli) September 1, 2026

Sebelumnya, Ronnie juga melontarkan kritik terhadap kebijakan ekonomi yang menurut pandangannya terlalu mengandalkan pajak sebagai sumber penerimaan negara.

Kritik tersebut diberitakan pada awal September 2026.

Baca Juga

Sejarawan Bandingkan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia dengan Perjuangan Palestina Usir Penjajah

Di sisi lain, pemerintah dalam arah kebijakan APBN menempatkan pajak sebagai salah satu instrumen penting penerimaan negara dan kebijakan fiskal.

Pernyataan Ronnie kini menambah deretan kritik terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo, terutama terkait hubungan antara tekanan ekonomi, kebijakan perpajakan, dan respons pemerintah terhadap aspirasi publik.