Isu Kudeta Mengguncang Golkar, Ahmad Doli Kurnia Nyatakan Kesiapan ‘Munaslub’ untuk Lengserkan Bahlil!

DEMOCRAZY.ID – Suasana di internal Partai Golkar mendadak panas, setelah muncul isu akan adanya kudeta terhadap kedudukan ketua umum Golkar saat ini Bahlil Lahadalia.

Isu kudeta merebak setelah beredarnya sebuah flyer seruan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

Dari flyer yang duterima redaksi pada Jumat (6/11/2026) melalui pesan WA, tampak poster digital tersebut mencantumkan foto Politikus Senior Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, sebagai Calon Ketua Umum (Caketum) bertajuk “Tokoh Sentral Partai Golkar”.

Flyer tersebut juga memuat informasi rencana gelaran Munaslub di Hotel Mercure Convention Center Ancol pada Minggu, 29 November 2026.

Dalam flyer itu juga secara terang-terangan mengusung narasi perlawanan: “Sukseskan Munaslub Partai Golkar: Selamatkan Partai Golkar dari Gank Solo”.

Beredarnya poster ini memicu gejolak internal di tengah derasnya terpaan isu tudingan keterlibatan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam pusaran “Geng Solo” yang diduga ikut cawe-cawe menyadap Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan sumber internal yang dihimpun, Ahmad Doli memang dikabarkan tengah bersiap meminta restu ke sejumlah petinggi partai politik papan atas untuk mengamankan jalan menuju tampuk pimpinan Beringin.

Salah satu figur kunci yang disarankan untuk ditemui oleh Doli dalam waktu dekat adalah Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Kubu Gerindra sendiri dikabarkan cukup gerah dengan Golkar yang dikomandoi Bahlil yang dianggap cenderung loyal ke Solo.

Seperti diketahui naiknya Bahlil ke tampuk pimpinan Golkar juga tak lepas dari campur tangan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden.

Bukan kebetulan pula di tengah suasana panas pasca terungkapnya kasus penyadapan terhadap Prabowo, nama Bahlil mendadak muncul.

Dari isu yang berkembangl Bahlil dituduh terlibat dalam dugaan operasi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dikaitkan dengan jajaran eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dugaan ini bermula dari pernyataan pengamat intelijen Sri Radjasa Chandra yang viral di media sosial.

Radjasa mengeklaim ada sosok ketua umum partai politik papan atas di parlemen yang mengetahui atau terlibat dalam operasi pengawasan rahasia tersebut.

“Bahkan waktu itu 3 jam apa 4 jam lah sebelum terjadi penggerebekan di rumah Widya Chandra, dia ada di situ,” ujar Radjasa dalam cuplikan video yang beredar.

Radjasa membeberkan ciri-ciri figur tersebut: memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan saat ini menjabat sebagai menteri di Kabinet Merah Putih.

Publik lantas berspekulasi mengaitkannya dengan Bahlil Lahadalia yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM.

Kasus penyadapan ilegal dan akses ilegal itu sendiri kini ditangani Bareskrim Polri dan telah menetapkan empat perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka.

Merespons terpaan isu dan tudingan penyadapan yang menyeret nama Bahlil, DPP Partai Golkar langsung pasang badan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan bahwa tuduhan tersebut sepenuhnya hoaks dan tidak berbasis data valid.

“Sesuatu yang tidak bisa dikonfirmasi, sebenarnya tidak perlu dihiraukan,” ujar Sarmuji saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jl. Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (6/11/2026).

Sarmuji meminta publik mengingat pola fitnah serupa yang pernah menyerang Bahlil pada 2024 lalu terkait rumor palsu penganiayaan perempuan oleh ketua umum partai besar.

“Ini pernah terjadi terhadap ketua umum kita. Ingat enggak waktu itu? Ada seorang perempuan, ya, pacar dari seorang ketua umum partai besar, yang dianiaya oleh ketua umum partai besar, katanya. Bahkan di podcast ada seorang ahli hukum bahkan, mengatakan, ‘Ini A1! A1,’ seolah-olah A1,” beber Sarmuji.

Ia menjelaskan bagaimana spekulasi liar kala itu sengaja diarahkan untuk memojokkan Golkar akibat persepsi publik soal “partai besar”.

“Padahal partai besar itu kan, kalau kita boleh ngomong ada tiga saja. PDI, pemenang pemilu, Partai Golkar nomor dua, Partai Gerindra nomor tiga. Kalau ketua umum partai besar yang menganiaya pacarnya itu, harusnya tiga dari… satu dari tiga itu, ya. Kan nggak mungkin Bu Mega menganiaya pacarnya, kan. Pak Prabowo apalagi, nggak mungkin. Yang kemungkinan waktu itu spekulasinya kan ketua umum Partai Golkar, partai besar,” ucap Sarmuji.

Namun, pengusutan membuktikan tuduhan tersebut salah alamat.

“Ternyata kan hoaks. Ternyata yang menganiaya waktu itu, ternyata adalah partai yang tidak lolos dalam parlemen. Nah, bayangkan itu, dianggap partai besar. Nah, sekarang jangan-jangan juga gitu, ‘Partai besar’. Partai besarnya siapa, kita enggak tahu,” lanjutnya.

Mengenai munculnya dorongan Munaslub dan tuduhan penyadapan, Sarmuji meminta seluruh kader dan masyarakat tidak terpancing oleh bola liar yang sengaja dihembuskan pihak tak bertanggung jawab.

“Dan sebenarnya hal yang seperti itu di-skip saja, karena tidak terkonfirmasi dan kebenarannya tidak bisa diverifikasi, ya?” tegas Sarmuji menutup keterangannya.

Artikel terkait lainnya