DEMOCRAZY.ID — Bursa calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin memanas seiring menguatnya desakan pemakzulan pascadua putusan krusial Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun membedah tiga nama utama dari jajaran ketua umum dan elit partai politik yang dinilai paling berpeluang dilirik Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi kursi RI-2.
Lewat analisis di kanal YouTube pribadinya pada Senin (9/11/2026), Refly memetakan kekuatan politik di parlemen yang berpotensi menyokong stabilitas kabinet Prabowo jika posisi wakil presiden resmi dikosongkan.
Refly Harun menyebutkan tiga figur kunci dari spektrum partai politik yang memiliki posisi tawar sangat tinggi di mata Presiden Prabowo, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua DPP PDIP Puan Maharani, serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas).
“Jadi dari spektrum partai politik itu kita harus menaruh AHY dan Puan serta Zulkifli Hasan sebagai yang terdepan,“ tegas Refly Harun.
Menurutnya, ketiga tokoh tersebut memegang kendali atas basis fraksi besar di DPR RI sehingga keberadaan salah satu dari mereka di posisi wakil presiden dapat menjamin konsolidasi politik serta ketahanan pemerintahan Prabowo secara signifikan.
Selain tiga nama teratas tersebut, Refly menyinggung keberadaan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebagai calon potensial lainnya.
Namun, ia secara terbuka meragukan peluang Bahlil untuk benar-benar dipilih mendampingi Prabowo.
Refly menilai posisi kepemimpinan internal di Partai Golkar sangat dinamis dan rentan berganti sewaktu-waktu.
Selain itu, kultur politik Golkar yang selalu merapat ke lingkaran kekuasaan membuat posisi tawar ketua umumnya relatif tidak sekuat figur pembawa massa ideologis atau pemilik partai.
“Plus Bahlil, tapi Bahlil saya enggak percaya karena tadi kepemimpinan di partai politik Golkar itu mudah sekali digantikan. Karena selalu bahwa tidak ada mental oposisi. Jadi, kalaupun mereka kecewa dengan pemerintah, tetap saja mereka akan berdiri di bawah pemerintahan,” papar Refly.
Desakan pergantian Wapres ini sendiri bermula dari dua vonis badan peradilan tertinggi negara yang membatalkan keabsahan syarat pendaftaran Gibran:
Pertimbangan Hukum MK (6 Oktober 2026): Mahkamah Konstitusi menegaskan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki dokumen pendidikan luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.
Putusan Kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 (30 Oktober 2026): Mahkamah Agung memutuskan bahwa Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum (ex tunc).
Dengan gugurnya legitimasi hukum pendaftaran Gibran, kalkulasi politik di Senayan kini bergeser pada skenario penentuan pengganti.
Nama AHY, Puan Maharani, dan Zulkifli Hasan pun mengemuka sebagai kandidat terkuat untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto memimpin Indonesia.