Petinggi PDIP: Putusan MK 90 Sengaja Didesain Demi Muluskan Syahwat Kekuasaan!

DEMOCRAZY.ID – Hasto Kristiyanto menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 menjadi salah satu titik balik kemunduran demokrasi di Indonesia.

Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) itu, putusan tersebut diambil demi melanggengkan kekuasaan dan berdampak pada hasil kontestasi politik, termasuk terhadap pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pernyataan itu disampaikan Hasto saat memberikan pidato dalam peringatan 30 tahun Peristiwa Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam pidatonya, Hasto mengatakan ancaman terhadap demokrasi tidak selalu hadir melalui tindakan represif atau kekerasan secara langsung.

Ia menyebut kemunduran demokrasi juga bisa berlangsung secara perlahan ketika kepentingan kekuasaan mengesampingkan prinsip-prinsip konstitusi.

Baca Juga

Eks Kabareskrim Turun Gunung, Minta Misteri Perselisihan Sutrimo dan Keluarga Febrie Adriansyah Dibuka Terang-Terangan!

“Sejarah mengajarkan bahwa demokrasi tidak mati oleh serbuan sebagaimana terjadi pada Kudatuli, demokrasi mati secara perlahan melalui ambisi kekuasaan,” kata Hasto, dikutip pada Rabu (29/7/2026).

Hasto kemudian menyinggung Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 yang mengubah syarat usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden melalui pengecualian bagi kepala daerah yang pernah atau sedang menjabat.

Menurut Hasto, putusan tersebut merupakan bagian dari upaya mempertahankan kekuasaan.

“Sebagaimana terjadi terhadap putusan MK nomor 90 tahun 2023 hanya demi melanggengkan kekuasaan. Ini Pak Ganjar jadi korbannya. Sama Pak Mahfud MD. Ini sudah dan sedang terjadi,” ujarnya.

Baca Juga

Istana Langgar Konstitusi! Eks Menko Ungkap Prabowo Diduga Kuat Tabrak Aturan Undang-Undang Demi Dirikan Universitas Republik Indonesia

Selain mengkritik putusan tersebut, Hasto juga menegaskan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang dalam dinamika politik nasional.

Ia mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah memberikan arahan mengenai peran partai dalam menjaga keseimbangan demokrasi.

“Jadi PDI Perjuangan ini partai penyeimbang. Ibu Mega sudah mengirimkan surat, memberikan penjelasan tentang bagaimana posisi sebagai partai penyeimbang secara ideologis, konstitusional dan mekanisme bekerjanya,” katanya.

Hasto turut menyoroti pentingnya menjaga kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.

Baca Juga

Geger Gelombang Penangkapan! 12 Kepala Daerah Dicokok KPK Sepanjang 2026, Terbaru Bupati Pemalang Anom Widiyantoro

Menurutnya, pelemahan terhadap masyarakat sipil merupakan salah satu indikator kemunduran demokrasi yang perlu diwaspadai.

Ia juga mendorong adanya perubahan kebijakan negara yang lebih berpihak pada keadilan, baik di bidang ekonomi, hukum, maupun politik.

“Kita juga harus merombak kebijakan negara agar lebih berfokus pada perubahan struktural menuju keadilan pada wataknya yang progresif dalam bidang ekonomi, hukum dan politik,” ujarnya.

Di akhir pidatonya, Hasto menegaskan bahwa pandangan yang disampaikannya merupakan refleksi dari pemikiran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait makna ideologis Peristiwa Kudatuli.

Baca Juga

PSI Klaim Jokowi Dirindukan Rakyat NTT, PDIP Langsung Skakmat: Berani Tunjukkan Ijazah Asli?

“Itulah pesan Ibu Megawati Soekarnoputri. Pemikiran-pemikiran Ibu Megawati Soekarnoputri yang saya sampaikan dan saya di sini hanya bertindak sebagai loud speaker dari beliau. Itulah refleksi ideologis Kudatuli,” kata Hasto.