Terbongkar Skenario di Belakang Layar! Beredar Cerita Pertemuan Prabowo-Gibran di Widya Chandra, Upaya Gibran ‘Manipulasi Fakta’ Berujung Jumpa Pers Dadakan Mensesneg
DEMOCRAZY News
12 November 2026 2:40 am
.
5 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Geng Solo selama ini ini memang dikenal jago membangun narasi yang menguntungkan kelompoknya.
Teknik itu juga rupanya hendak dipakai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo di Widya Chandra, pada Selasa (10/11/2026) pagi.
Beredar di media sosial sebuah cerita di balik berita pertemuan tersebut, yang mengungkap upaya manipulasi fakta pertemuan agar seolah Gibran menhajukan pengunduran diri namun ditolak Prabowo.
Dari unggahan cerita di balik berita pertemuan Widya Chandra itu terungkap, pertemuan tersebut bermula dari informasi awal yang diterima pihak Istana bahwa Gibran hendak menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden sisa masa jabatan 2024–2029 menyusul rentetan vonis Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazahnya.
Lantaran itu, Presiden Prabowo kemudian menyetujui untuk bertemu Gibran di Widya Chandra.
Namun dalam pertemuan selama 2,5 jam itu, Prabowo malah kecele.
Pasalnya, saat berhadapan langsung dengan Presiden Prabowo, Gibran ternyata hanya menyampaikan niatan lisan untuk mengundurkan diri tanpa menyertakan dokumen fisik berupa surat pengunduran diri secara resmi.
Di tengah penyampaian niat tersebut, Gibran justru melontarkan permohonan agar diberikan kesempatan untuk bertarung di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna membuktikan keaslian dokumen pendidikannya.
“Pak kasih kesempatan saya Pak buat bertarung di PTUN untuk membuktikan keaslian surat atau ijazah saya,” kata Gibran.
Menghadapi situasi tersebut, Presiden Prabowo, disebutkan memberikan respons yang bersifat normatif.
“Silakan saja!”.
Prabowo sendiri dikabarkan jengkel dengan sikap Gibran yang dinilai berbohong dari informasi awal untuk menyerahkan surat pengunduran diri.
Namun, Prabowo asih menahan diri dan memberikan wejangan kepada Gibran.
“Kamu nih anak muda, masih panjang perjalanan mu,” kata Prabowo.
Nah rupanya di balik pertemuan itu, tim Gibran ada yang sudah bersiap mengolah isi pertemuan untuk dibangun menjadi narasi yang menguntungkan Gibran.
Situasi langsung berubah drastis begitu Gibran melangkah keluar dari ruangan pertemuan.
Mesin politik ring terdekat Gibran langsung bergerak menyebarkan narasi manipulatif ke ruang publik yang mengklaim bahwa “Presiden menolak pengunduran diri Wapres”.
Baca Juga
Kabar bohong ini dengan cepat menyebar dan sampai ke telinga Presiden Prabowo, memicu kemarahan mendalam karena Kepala Negara merasa ditipu mentah-mentah setelah memberikan ruang dialog dan wejangan yang baik.
Menyadari adanya upaya pembentukan opini publik yang menyesatkan, Presiden Prabowo langsung menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk menggelar konferensi pers mendadak guna membongkar narasi bohong tersebut.
Dengan gestur tegang, Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menjelang agenda Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional 2026.
Dalam keterangannya, Mensesneg menegaskan dua poin bantahan keras.
Baca Juga
Pertama, benar Wapres menemui Presiden untuk menyatakan niat mundur.
Kedua, Presiden tidak menolak niat mundur Wapres.
“Tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” tegas Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta.
Mensesneg juga meluruskan bahwa dalam diskusi tersebut Gibran memang memohon kesempatan membuktikan dokumen lewat PTUN, namun Istana menegaskan bahwa penegasan sikap Presiden sama sekali tidak mencakup penolakan atas niat pengunduran diri.
Dampak dari rasa geram di lingkaran Istana langsung terlihat nyata pada pukul 16.00 WIB dalam acara kenegaraan Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.
Suasana di podium utama dilaporkan sangat dingin dan kaku.
Meskipun berjalan beriringan, Presiden Prabowo membisu total dan sama sekali tidak menoleh ke arah Gibran.
Usai acara, Presiden yang biasanya menyempatkan diri beramah tamah dengan para menteri langsung bergegas pergi demi menghindari interaksi lanjutan yang berpotensi dimanfaatkan untuk klaim politik.
Baca Juga
Meski begitu, Gibran tampaknya tetap tancap gas berupaya menuai simpati publik dan bermain pola “playing victim” seperti biasa.
Dia kedapatan meninggalkan Kantor Istana Wakil Presiden menggunakan mobil pribadi berpelat nomor umum Toyota Innova Zenix hitam (B 2015 UYZ) alih-alih kendaraan taktis dinas resmi ‘Indonesia 2’, meski tetap dikawal ketat prosedur pengamanan VVIP Paspampres.
👇👇
Begini cerita di balik layarnya. Kalau kata Bung Hatta: “Kurang cerdas bisa belajar. Kurang cakap bisa ditambah pengalaman. Namun, tidak jujur sulit diperbaiki.” Wapres krisis ketiganya. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan! https://t.co/OnoddVQsGz
— Mantan Orang Dalam Istana (@DalamIstana) November 11, 2026
Tak hanya itu, aktivitas digital Gibran mendadak kembali hidup setelah vakum lebih dari sebulan.
Akun Instagram pribadinya @gibran_rakabuming aktif secara masif dengan mengunggah 26 video Reels secara beruntun dalam kurun waktu 12 jam, menampilkan berbagai kegiatan kerjanya.
Hanya saja tampaknya jurus ini tak lagi memadai.
Saat ini secara politis karir Gibran memang bisa dibilang tamat.
Terkait upaya hukum, langkah tersebut dinilai telah kehilangan pijakan substantif.
Pasalnya, Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang diketok oleh majelis hakim pimpinan Prof. Dr. H. Yulius telah membatalkan secara keseluruhan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran tertanggal 6 Agustus 2019 dan mewajibkan pencabutannya.
Di Gedung Parlemen Senayan, gelombang Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang dimotori oleh Fraksi PDI Perjuangan, PKS, PKB, serta dukungan lintas fraksi terus bergulir kencang.
Sebanyak 120 anggota DPR dari 8 fraksi telah menyampaikan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka.
Penyerahan usulan HMP itu digelar di ruang rapat Komisi VIII DPR RI pada Rabu (11/11/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan.
Saan kemudian merinci satu per satu jumlah pengusul dari tiap fraksi.
Hasilnya, PKS menjadi salah satu fraksi dengan total anggota DPR terbanyak yang mengajukan usulan HMP.
“Dari Fraksi PDI Perjuangan 14 orang. Fraksi Partai Golkar 11 orang. Fraksi Gerindra 11 orang. Fraksi NasDem 19 orang. Fraksi PKB 18 orang. Fraksi PKS 28 orang. Fraksi PAN 1 orang. Dan Fraksi Partai Demokrat 18 orang. Total 120 anggota dari 8 fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” tegasnya.
berita politikbreaking news gibrandemocrazydemocrazy.iddinamika istanagibran manipulasi faktagibran rakabuminggibran untungkan dirikrisis istanamensesneg buka suaramensesneg konpress dadakanpertemuan prabowo gibranPolitik Indonesiaprabowo subiantowidya chandra prabowo gibran
Artikel terkait lainnya
