Isu Keretakan Prabowo-Gibran Memanas! Presiden Pertimbangkan Evaluasi Posisi Wapres, Tiga Nama Masuk Bursa Pengganti Gibran

DEMOCRAZY.ID – Peta politik nasional pascapemilu kini berada di titik krusial.

Konstelasi di lingkaran elite kekuasaan dikabarkan mulai mengalami pergeseran dinamis.

Wacana keretakan hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian menguat.

Isu tersebut bergulir seiring munculnya nama-nama figur potensial yang mulai diperbincangkan untuk mengisi posisi pendamping Prabowo di masa mendatang.

Kabar mengenai dinamika hubungan antarelite politik ini terungkap dalam perbincangan mendalam antara jurnalis investigasi Tempo, Hussein Abri Yusuf Dongoran, dan pengamat politik Hendri Satrio dalam kanal YouTube Hendri Satrio Official yang tayang pada Kamis (24/9/2026).

Baca Juga

Denny Indrayana Tegaskan Gugatan di MK Bukan Sekadar Ijazah Gibran: Ini Political Corruption!

Perbincangan tersebut menyoroti berbagai manuver politik, revisi regulasi pemilu, hingga langkah-langkah konsolidasi yang tengah bergerak di bawah permukaan.

Dalam perbincangan itu, Hussein mengemukakan dinamika internal yang sedang berlangsung di jajaran koalisi.

Menurut penelusuran serta informasi yang dihimpun dari berbagai lingkaran elite, mulai dari Partai Gerindra, PSI, lingkaran terdekat Joko Widodo, hingga kelompok relawan, muncul indikasi kuat bahwa Prabowo tengah mempertimbangkan kembali opsi kepemimpinan nasional ke depan.

“Per hari ini, Prabowo mungkin saja tidak mau dengan Gibran lagi. Makanya muncul tiga nama: Teddy Indra Wijaya, Sugiono, dan Sudaryono,” ujar Hussein saat menjelaskan hasil penelusuran informasinya.

Baca Juga

Pasal 18 Ayat (3) Baru di Pilpres 2024, Cara Licik Loloskan Gibran Sebagai Wakil Presiden!

Ketiga nama yang mencuat tersebut merupakan sosok yang memiliki kedekatan strategis serta rekam jejak yang intens dengan Prabowo Subianto.

Teddy Indra Wijaya dikenal publik luas melalui perannya di lingkaran inti Prabowo, sementara Sugiono dan Sudaryono merupakan kader kunci Partai Gerindra yang memegang peran penting dalam struktur partai maupun pemerintahan.

Perkembangan politik ini turut dibarengi dengan perubahan peta legislatif yang tengah dibahas.

Pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) di DPR menjadi salah satu variabel penentu.

Baca Juga

Tak Peduli Hujatan Publik, Rocky Gerung Secara Terbuka Bela & Dukung Kopdes Merah Putih

Wacana penaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 5 persen hingga 7 persen diprediksi akan mengubah peta kekuatan politik secara drastis.

Ketentuan ambang batas parlemen ini menjadi kunci bagi keberlangsungan dukungan politik.

Jika partai pendukung utama tidak berhasil menembus ambang batas yang ditentukan di Senayan, maka ruang gerak untuk pencalonan atau pengusungan figur pada masa mendatang akan kian menyempit.

“Kalau PSI enggak bisa lolos, berarti kan enggak bisa mengajukan Gibran lagi. Jika RUU Pemilu menerapkan threshold yang ketat, otomatis ruang politik untuk pengusungan akan berubah,” jelas Hussein.

Baca Juga

Wapres Gibran Terpaksa ‘Dimakzulkan’ Jika Terbukti Tidak Memenuhi Syarat? Begini Kata Prof Yusril!

Sinyal perubahan peta politik ini rupanya telah diantisipasi oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Hussein menyoroti tren Safari politik dan intensitas Jokowi yang kembali turun ke berbagai daerah belakangan ini sebagai langkah kalkulasi yang terukur untuk menjaga kestabilan daya tawar (bargaining position) politik keluarganya.

“Jokowi itu punya strategi politik yang luar biasa. Enggak mungkin dia bergerak tanpa kalkulasi yang matang. Keliling ke daerah-daerah itu bertujuan menaikkan bargaining dirinya sendiri, termasuk bargaining untuk Gibran di tengah tren kepuasan publik yang dinamis,” tambah jurnalis tersebut.

Hubungan komunikasi antara Jokowi dan Gibran pun tak luput dari sorotan.

Baca Juga

Dicecar Pertanyaan Tajam Hakim MK, KPU Akhirnya Akui Sengaja Terbitkan Aturan Baru PKPU Saat Gibran Nyapres, Sengaja Diselundupkan?

Hussein membeberkan fakta dari hasil wawancara langsung bersama Jokowi beberapa waktu lalu di Surakarta.

Meski publik kerap menilai keduanya kompak dalam mengendalikan alur politik, komunikasi intensif mengenai urusan pemerintahan rupanya tergolong minim.

Saat ditanya mengenai seberapa sering Gibran berdiskusi dengan dirinya, Jokowi secara terbuka mengaku hal itu jarang terjadi, bahkan komunikasi lewat telepon sekalipun terbilang sangat terbatas.

Di sisi lain, pengamat politik Hendri Satrio menilai dinamika ini menunjukkan bahwa konsolidasi kekuasaan masih terus berjalan amat cair.

Baca Juga

KACAU! Bawaslu Ungkap ‘Borok KPU’ di Sidang Diskualifikasi Wapres Gibran: Kami Tak Diberi Akses Akun Silon

Menurutnya, penetapan dan penyelarasan posisi strategis di tingkat kepemimpinan nasional memang kerap ditentukan pada momentum-momentum krusial akhir (last minute).

Dinamika yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa konstelasi politik nasional tidak berdiri di atas satu skenario tunggal.

Menguatnya opsi nama-nama baru seperti Teddy, Sugiono, dan Sudaryono menandakan bahwa evaluasi serta penataan ulang kekuatan di lingkaran kekuasaan tengah berjalan dinamis demi menjaga efektivitas pemerintahan ke depan.

[VIDEO]

Baca Juga

Terungkap Tak Lakukan Verifikasi, PDIP Heran KPU ‘Percaya Buta’ Ijazah Gibran!