Beda Pernyataan Dengan Mensesneg Soal Perintah Prabowo, Jurus Playing Victim Jokowi Turun ke Gibran!

DEMOCRAZY.ID – Dua pemandangan aneh terlihat di lingkungan istana, Jakarta, Selasa (10/11/2026) sore.

Hal ini terkait dengan isu mundurnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI).

Terjadi adu semantik antara dua kubu, di mana salah satunya ingin mencuri opini publik dengan jurus playing victim alias seolah-seolah menjadi korban.

Kubu pertama adalah Istana alias Prabowo Subianto dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi yang bertindak sebagai juru bicara.

Dalam sesi konferensi pers, Prasetyo Hadi membenarkan Wapres Gibran telah menemui Presiden Prabowo pada Selasa pagi.

Keduanya membahas rencana Sang 02 untuk meninggalkan jabatannya atas polemik keaslian ijazah di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Mensesneg Pras menyebut pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.

Ia bahkan secara tegas membantah informasi yang menyatakan Kepala Negara menolak pendampingnya mengundurkan diri.

“Tidak benar Bapak Presiden melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ungkapnya kepada para awak media.

Prasetyo Hadi menambahkan, Prabowo Subianto memberikan beberapa saran kepada Gibran Rakabuming Raka untuk dapat menyelesaikan polemiknya.

Wapres Gibran bahkan ingin membuktikan keabsahan dokumen ijazahnya, sehingga memohon kesempatan kepada Presiden Prabowo.

“Pembuktiannya itu melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN, red),” tutur Mensesneg RI.

Akan tetapi, pernyataan berbeda justru keluar dari mulut Gibran Rakabuming Raka sendiri hanya beberapa waktu berselang.

Kepada wartawan di Istana Wapres, Jakarta, Ia mengaku menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran masyarakat terkait dinamika yang sedang terjadi.

“Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik berkepanjangan,” ujarnya dengan nada penekanan.

Wapres Gibran turut membenarkan telah menemui Presiden Prabowo pada Selasa pagi tadi.

Ia lalu menyatakan, sosok Prabowo Subianto selayaknya telah menjadi sosok ayah baginya.

“Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang sedang terjadi saat ini,” katanya.

Gibran menyampaikan, ada dua saran yang Prabowo berikan untuk dapat menyelesaikan polemik keaslian ijazahnya.

Pertama adalah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di MA.

“Beliau juga menyarankan agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S1,” ucapnya.

Satu Pertemuan, Dua WajahPernyataan yang Prasetyo Hadi dan Gibran Rakabuming Raka sampaikan tentu saja sangat bertolak belakang.

Kubu Istana ingin menunjukkan, Presiden tak menolak niatan wakilnya untuk mundur dan memohon kesempatan untuk membuktikan keaslian ijazahnya.

Di sisi lain, Wapres yang menjadi wajah dari kubu ‘Kerajaan Solo’ mengirim sinyal Kepala Negara mengarahkan pendampingnya untuk terus berjuang.

Apa yang Gibran sampaikan tak jauh berbeda dengan ayahnya, yaitu Joko Widodo selaku Presiden RI ke-7.

Selama dua periode menjabat, Jokowi yang juga terjerat kasus ijazah palsu sangat lihai menggunakan jurus playing victim.

Ia selalu saja berhasil menempatkan diri sebagai korban dari kesalahannya yang dipersoalkan oleh masyarakat.

Akibatnya, opini publik teralihkan dari yang seharusnya membahas substansi persoalan menjadi fokus kepada perasaan terzalimi.

Jurus playing victim Jokowi tersebut pun turun ke Gibran selaku putra mahkota ‘Kerajaan Solo’.

Pekan lalu, masyarakat justru merasa sedih ketika melihat potongan video Jokowi yang memungut mapnya di atas lantai Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

Terlebih lagi statement-nya terkait ketersinggungan dan amarah usai orang tuanya yang menerima banyak hinaan dalam polemik ijazah palsu.

Kini, sang putra mahkota ‘Kerajaan Solo’ coba memainkan jurus playing victim ayahnya.

Ia seolah ingin memberitahukan kepada seluruh rakyat Indonesia, Presiden Prabowo memberi dukungan melalui saran terus berjuang.

Dengan begitu, publik akan menilai bahwa Kepala Negara melindung pendampingnya yang sedang menjalani persoalan hukum.

Artikel terkait lainnya