Gibran Tetap ‘Bebani Negara’ Usai Mengundurkan Diri Sebagai Wapres, Ini Alasannya!

DEMOCRAZY.ID – Gibran Rakabuming Raka akan tetap membebani negara usai mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Periode 2024-2029.

Pasalnya, Ia seumur hidup akan menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal itu berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wapres serta Bekas Presiden dan Wapres RI.

Pasal 6 ayat 1 menjelaskan, Presiden dan Wapres berhak memeroleh uang pensiun apabila berhenti dengan hormat.

Yang mana, Gibran telah memenuhi definisi berhenti dengan hormat itu apabila mengundurkan diri, bukan karena pemakzulan.

Baca Juga

Gibran Minta Waktu Buktikan Ijazah Sebelum Mundur, DPR Tegas: Proses Hukum Selesai-Pemakzulan Jalan Terus!

Kemudian ayat 2 menyatakan, besaran uang pensiun pokok adalah 100% dari gaji pokok terakhir.

Sebagai informasi, gaji pokok Gibran sebagai Wapres RI adalah Rp20,16 juta per bulan.

Putra sulung Joko Widodo juga berhak mendapat sejumlah tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.

Mulai dari Tunjangan Suami/Istri yang mencapai 10% dari pensiun pokok (2.016.000 per bulan).

Baca Juga

Prosedur Konstitusi Dipertanyakan! Memang Bisa Wapres Ajukan ‘Pengunduran Diri’ Langsung ke Presiden? Ini Aturan Mainnya

Kemudian Tunjangan Anak sebesar 2% dari pensiun pokok untuk maksimal dua orang anak yang memenuhi syarat belum bekerja, belum menikah, dan berusia di bawah 25 tahun.

Dengan begitu, Jan Ethes Srinarendra dan Le Lembah Manah masing-masing akan menerima Rp403.200 per bulan.

Selain itu, Gibran Rakabuming Raka berhak menerima Tunjangan Pangan dalam bentuk uang senilai 10 kilogram beras per jiwa.

Ada pula Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji 13 yang besarannya mengikuti kebijakan anggaran berkala pemerintah.

Baca Juga

Gibran di “Prank” Prabowo, Diminta Fight di PTUN, Yusril dan DPR Tegaskan Upaya Hukum Sudah Habis Pasca Putusan MK dan MA

Keempat jenis tunjangan yang terjabarkan di atas tertuang dalam Pasal 7 poin a UU Nomor 7 Tahun 1978.

Belum cukup sampai di situ, Gibran masih akan mendapat dua jenis tunjangan yang lain.

Pertama, biaya rumah tangga yang berhubungan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon sesuai Pasal 7 poin b.

Lalu Pasal 7 poin c, negara wajib menanggung biaya asuransi kesehatan beserta keluarga mantan Wapres RI untuk sepanjang hayat.

Baca Juga

Beda Pernyataan Dengan Mensesneg Soal Perintah Prabowo, Jurus Playing Victim Jokowi Turun ke Gibran!

Rumah, Mobil, Hingga Staf untuk Gibran Rakabuming RakaMengutip bagian Penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1978, mantan Presiden dan Wapres RI pada umumnya akan tetap melakukan tugas kemasyarakatan.

Oleh karenanya, pemberian uang pensiun dan tunjangan-tunjangan tersebut untuk membantu pelaksanaan tugas kemasyarakatan usai meninggalkan jabatannya.

“Kecuali apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam ketetapannya secara tegas menyatakan bahwa pemberhentian itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat,” demikian bunyi Penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1978.

Lebih lanjut, Gibran Rakabuming Raka berhak menerima satu unit rumah pribadi beserta seluruh furniturnya.

Baca Juga

Mahfud MD Tegas Minta Publik Jangan Harap Kandidat Kalah Pilpres Jadi Wapres Pengganti Gibran, Termasuk Dirinya

Juga satu unit kendaraan beserta supir pribadi dan biaya perawatan yang menjadi tanggungan negara.

Kedua pemberian itu menjadi bentuk apresiasi atas jasa maupun pengabdian yang termaktub dalam Pasal 8 poin a dan b UU Nomor 7 Tahun 1978.

Lompat ke Pasal 11, Ia akan mempunyai staf yang berlatarbelakang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Jika Gibran resmi mengundurkan diri sebagai Wapres RI Periode 2024-2029 per hari ini, maka uang pensiun dan tunjangan sudah harus terbayarkan pada 11 Desember 2026 nanti.

Baca Juga

Gibran Mau Melawan di PTUN, Denny Indrayana: Bentuk Pembangkangan Putusan 2 Mahkamah!

Hal itu juga telah menjadi ketentuan dalam Pasal 9, dan Pasal 19 pun menjabarkan dari mana sumber pembiayaannya berasal.

“Segala pembiayaan yang ditetapkan dalam undang-undang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan,” demikian bunyinya.

Lantas, kapan seluruh uang pensiun dan berbagai tunjangan yang Gibran Rakabuming Raka terima sebagai bekas Wapres berakhir?

Pasal 10 ayat 1 menjelaskan, pembayaran akan berhenti apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau kembali menjadi Presiden atau Wapres.

Baca Juga

Soroti KHS Tanpa Tanda Tangan PD1 Hingga Hilangnya Transkrip Nilai, Dokter Tifa: Jokowi Konsisten dan Terlatih Manipulatif!

Lalu ayat 2 berbunyi, “penghentian pembayaran dilakukan pada akhir bulan keenam setelah meninggal dunia dan pada bulan berikutnya diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden.”