Gibran di “Prank” Prabowo, Diminta Fight di PTUN, Yusril dan DPR Tegaskan Upaya Hukum Sudah Habis Pasca Putusan MK dan MA
DEMOCRAZY News
11 November 2026 3:15 am
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai tak ada lagi celah maupun upaya hukum yang bisa ditempuh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktian keabsahan dokumen ijazahnya melalui jalur peradilan.
Yusril mengatakan, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan tersebut dan bersifat final.
Sebagai konsekuensinya, upaya Gibran untuk membuktikan keaslian dokumen pendidikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dinilai percuma.
“Tidak ada, tidak ada (celah hukum). Putusan MK itu sudah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK (Peninjauan Kembali). Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Bahkan akan mengeksekusi putusan,” kata Yusril kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Yusril menambahkan, dalam perkara ijazah SMA, Gibran juga tidak bisa mengajukan peninjauan kembali (PK).
Hal ini lantaran dirinya bukan pihak yang menjadi tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan oleh Subhan Palal.
Tak hanya itu, upaya Gibran dipastikan kandas dalam perkara yang diajukan Mercy dan Denny Indrayana karena ia tercatat sebagai tergugat intervensi sehingga tak memiliki hak untuk menempuh upaya hukum, termasuk banding, kasasi, maupun PK.
“Tapi kalau bukan pihak yang tergugat, ya enggak bisa berbuat apa-apa,” ujarnya.
Menurut Yusril, persoalan keabsahan dokumen pendidikan Gibran telah melewati proses hukum hingga tingkat tertinggi.
Dia menilai tak ada gunanya apabila persoalan dengan materi yang sama kembali dibawa ke PTUN.
“Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama,” tegasnya.
Yusril juga menilai putusan MA tersebut memuat pertimbangan hukum yang serius karena menyangkut persoalan demokrasi dan kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
Dia menyebut dalam pertimbangan putusan MA terdapat penilaian mengenai pelanggaran serius yang dinilai membahayakan kehidupan demokrasi.
“Jadi masalahnya memang serius kalau kita baca putusan dari Mahkamah Agung itu,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa putusan MK sebelumnya telah mengarahkan persoalan keabsahan dokumen tersebut kepada lembaga peradilan yang berwenang menilainya, yakni PTUN.
Perkara itu kemudian diputus hingga tingkat MA.
Karena itu, menurut Yusril, secara hukum persoalan tersebut menjadi sulit untuk kembali dipersoalkan melalui jalur pengadilan yang sama.
Baca Juga
Meski demikian, Yusril menegaskan putusan MA dan MK tidak serta-merta menggugurkan status Gibran sebagai Wakil Presiden.
Selama belum ada pengunduakan diri atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusional, Gibran tetap sah menjabat Wapres.
“Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden,” ujarnya.
Yusril menambahkan, jika Gibran benar-benar mengundurkan diri, mekanisme konstitusional mengatur bahwa Presiden harus mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR.
Selanjutnya, MPR akan menggelar pemilihan dalam waktu paling lambat 60 hari sejak menerima surat dari Presiden.
Sebelumnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka mengaku diminta Prabowo Subianto untuk fight sebagai upaya membuktikan keabsahan dokumennnya melalui jalur peradilan di PTUN.
Hal itu disampaikan Prabowo yang bertemu Gibran di Kawasan Widya Chandra pagi tadi.
“Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terhadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN,” ujar dia.
Dia mengungkapkan akan menunjukkan seluruh dokumen dari SD hinga S1 miliknya.
Dalam hal ini, ia akan berkordinasi dengan Kementerian Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Dengan menghadirkan seluruh dokumen dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” imbuhnya.
Desakan Mundur dari Senayan
Sementara itu, para legislator Senayan menegaskan, ranah hukum telah tuntas diputus oleh lembaga peradilan tertinggi yaitu MK dan MA.
Oleh sebab itu, mekanisme politik melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berujung pada pemakzulan (impeachment) menjadi satu-satunya pilihan jika Gibran tak sukarela mengundurkan diri.
Politisi senior PKS di Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengungkapkan, seluruh fraksi di DPR sepakat bahwa fakta yuridis atas syarat administrasi pencalonan Gibran sudah tidak lagi terpenuhi.
“Awalnya kan ketika keputusan Mahkamah Konstitusi kita masih diskusi, tapi ketika sudah ada keputusan Mahkamah Agung, itu bolanya tuh makin mengerucut,” ungkap Mardani Ali Sera dalam podcast bersama Akbar Faizal, Selasa (10/11/2026).
“Ketika Mahkamah Agung membatalkan suketnya, itu kan jadi persyaratannya menjadi catatan. Akhirnya masuk ke Hak Menyatakan Pendapat, buat kami di PKS yang 10 tahun oposisi pada Pak Jokowi karena punya pandangan yang berbeda, ini adalah sebuah fakta hukum yuridisnya selesai, masuk ke politis,” tambah Mardani.
Senada dengan Mardani, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menegaskan, upaya pembuktian ulang di PTUN yang dimohonkan Gibran tidak akan menghentikan laju Hak Menyatakan Pendapat di Senayan.
PKB memandang kepastian hukum sudah selesai di tingkat MA dan MK, sehingga DPR berkewajiban memberikan kepastian politik.
“Press conference yang disampaikan Mensesneg tidak mengganggu. Saya yakin kami melihat itu tidak mengganggu dan tidak mengubah sikap apa yang saat ini sedang berjalan di institusi DPR. Bahwa kemudian minta waktu dalam pembuktian ya silahkan. Tapi sikap politik tetap harus berjalan,” tegas Muhammad Khozin.
berita politikdemocrazydemocrazy.iddpr tegaskan jalur hukum habisgibran diprank prabowogibran ptun ijazahgibran rakabuminghukum tata negarakrisis kepemimpinanlegitimasi wapresprabowo subiantoputusan mk maring satu memanassengketa ijazah gibranyusril ihza mahendra
Artikel terkait lainnya
