Lampu Merah Istana! Survei SMRC Bongkar Dua Faktor Utama Penyebab Kepuasan Publik ke Prabowo Anjlok Drastis

DEMOCRAZY.ID – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan signifikan berdasarkan survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Penurunan tersebut dinilai berkaitan erat dengan memburuknya persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum di Indonesia.

Survei SMRC yang dirilis pada Minggu (26/7/2026) menunjukkan sebanyak 51 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo, sementara 46,9 persen menyatakan kurang puas atau tidak puas.

Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, mengatakan hasil tersebut belum dapat disimpulkan sebagai dominasi kelompok puas maupun tidak puas karena masih berada dalam rentang margin of error sebesar 3,7 persen.

“Dengan margin of error 3,7 persen, tidak bisa disimpulkan bahwa yang lebih banyak adalah yang menilai puas atau sebaliknya, tidak puas,” ujar Deni Irvani.

Baca Juga

Skandal Abadi! Refly Harun Tegaskan Polemik Ijazah Jokowi Haram Usai Sebelum Keasliannya Terbukti Mutlak

Meski demikian, ia menegaskan tren penurunan kepuasan publik terjadi secara konsisten dalam beberapa survei terakhir.

Pada November 2025, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo masih mencapai 81,2 persen, kemudian turun menjadi 66,4 persen pada Maret 2026, dan kembali merosot menjadi 51 persen pada Juli 2026.

“Jadi, konsisten turunnya,” ucapnya.

Survei tersebut dilaksanakan pada 5–19 Juli 2026 dengan melibatkan 749 responden.

Baca Juga

Skandal Lama Bangkit Lagi! Eks Bapilu PDIP Bongkar Temuan ‘Kejanggalan’ Dokumen Ijazah Jokowi Saat Pilkada DKI 2012

Sebanyak 605 responden diwawancarai melalui telepon menggunakan metode double sampling, sedangkan 144 responden lainnya diwawancarai secara tatap muka menggunakan metode stratified multistage random sampling.

Tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen dengan margin of error sekitar 3,7 persen.

Persepsi Ekonomi Memburuk

SMRC mencatat persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional ikut mengalami penurunan tajam.

Hanya 15,7 persen responden yang menilai kondisi ekonomi saat ini baik atau sangat baik.

Baca Juga

Gibran Digugat di Pengadilan! Mercy Sihombing Bongkar Habis ‘Kejanggalan’ Penyetaraan Ijazah Sang Wapres: Bukan Cuma Soal Kertas

Sebaliknya, 49,4 persen menilai kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk, sementara 33,9 persen menganggap kondisinya sedang.

Selain itu, 45,8 persen responden menyatakan kondisi ekonomi saat ini lebih buruk dibandingkan tahun lalu.

Sebaliknya, hanya 19,7 persen yang menilai kondisi ekonomi membaik.

Menurut Deni, hasil tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi makro dengan kondisi yang dirasakan masyarakat.

Baca Juga

Misteri di Balik Kepergian Troy Pantouw: Panggilan Tak Terjawab Jadi Awal Tragedi Wafatnya Jubir IKN!

“Persepsi publik ini mengonfirmasi sejumlah ekonom bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat yang riil,” katanya.

Politik dan Penegakan Hukum Ikut Disorot

Selain ekonomi, persepsi masyarakat terhadap kondisi politik nasional juga mengalami penurunan.

Sebanyak 42,8 persen responden menilai kondisi politik saat ini buruk atau sangat buruk.

Sementara yang memberikan penilaian positif hanya 13,5 persen, sedangkan 33,6 persen menilai kondisi politik berada pada tingkat sedang.

Baca Juga

Tertangkap Kamera CCTV! Ini Penampakan 4 Pria Misterius Pengantar Jasad Sutrimo Penjaga Rumah Febrie Adriansyah

Deni menilai penurunan persepsi tersebut diduga dipengaruhi sejumlah peristiwa yang menjadi perhatian publik, termasuk kasus teror terhadap aktivis masyarakat sipil serta respons pemerintah terhadap kelompok kritis.

Di sektor penegakan hukum, hasil survei juga menunjukkan tren serupa.

Sebanyak 37,6 persen responden menilai kondisi penegakan hukum buruk atau sangat buruk. Sementara hanya 26,4 persen yang memberikan penilaian baik atau sangat baik.

Menurut Deni, persepsi negatif masyarakat dipengaruhi oleh berbagai isu hukum yang berkembang selama beberapa waktu terakhir.

Baca Juga

Tragedi di Jantung Ibukota! Kronologi Lengkap Bentrokan Berdarah di Menteng, Pecah Gara-Gara Ribut Sepele Saat Sarapan Nasi Uduk

“Publik mencium aroma potensi korupsi di pelaksanaan sejumlah kebijakan pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, dan kemudian menimbulkan persepsi penegakan hukum yang tidak baik. Apalagi terakhir kepala dan dua wakil kepala Badan Gizi Nasional dijadikan tersangka,” ujar Deni.

Ia juga menyinggung munculnya kasus yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sebagai faktor yang turut memengaruhi persepsi publik.

“Ditambah lagi, belakangan, ada kasus Jampidsus. Kasus ini terjadi di tengah survei. Kalau kejadiannya lebih awal, persepsi penegakan hukum bisa lebih buruk lagi,” tambahnya.

Tiga Faktor Utama Turunkan Approval Rating

SMRC juga menganalisis hubungan antara tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo dengan persepsi masyarakat terhadap ekonomi, politik, dan penegakan hukum.

Baca Juga

Perlawanan Balik Para Koruptor Dimulai! Kasus Febrie Adriansyah Disusupi ‘Skenario Jahat’ Hancurkan Penegak Hukum

Hasilnya menunjukkan ketiga aspek tersebut memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap penurunan tingkat kepuasan publik.

“Jadi, tiga item, tiga aspek itu, bisa sangat menjelaskan mengapa approval rating Presiden Prabowo mengalami penurunan yang tajam,” tutup Deni.