Sumber Dana Alat Sadap Seharga Triliunan Milik Listyo Sigit Jadi Sorotan: Diduga Berasal dari Judol, Narkoba dan Tambang
DEMOCRAZY News
5 November 2026 5:20 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pengamat politik dan militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, menyebut alat sadap milik negara senilai triliunan rupiah dipindahkan dari Mabes Polri ke rumah sejumlah jenderal setelah Listyo Sigit Prabowo tidak lagi menjabat Kapolri.
Ia juga menduga operasi jaringan tersebut ditopang dana dari judi online, narkoba, dan tambang.
Klaim itu ia sampaikan dalam siniar di kanal Akbar Faizal Uncensored.
“Alat khusus yang sangat mahal, triliunan, alat sadap ini kan sebenarnya pada beberapa tahun lalu sudah dipersoalkan oleh beberapa LSM. Penyadapan itu tidak bisa sembarangan,” ujar Selamat, Rabu (4/11/2026).
Menurut dia, penyadapan menyasar Presiden, para menteri, ketua umum partai politik, hingga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Selamat menyebut pola itu seperti membentuk negara dalam negara.
Selamat memaparkan, pengungkapan bermula ketika Mabes Polri mendeteksi aktivitas perangkat sadap di rumah Irjen Ahrie Sonta Nasution.
Pada saat yang sama, kata dia, perangkat serupa bekerja di rumah Irjen Slamet Uliandi dan Irjen Eko Hadi Santoso, salah satunya di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.
Ia menyebut Divisi Propam bersama Brimob bergerak sekitar pukul 01.00 WIB pada Selasa dini hari.
Menurut Selamat, Ahrie melawan, kemudian diborgol dan dibawa ke Mako Brimob Kelapa Dua, lalu mengaku bertindak atas perintah Listyo.
Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menetapkan tiga tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Ketiganya ditahan di Rutan Mabes Polri, sedangkan Slamet Uliandi masih berstatus saksi.
Penyidik menyebut para tersangka memerintahkan penyadapan tanpa prosedur pada 2025 hingga Oktober 2026, dengan sasaran nomor telepon Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan pengusaha.
Selamat menyebut 11 perwira tinggi diduga terlibat, terdiri atas satu jenderal, tiga komisaris jenderal, dan tujuh inspektur jenderal.
Ia mengatakan Irjen Abdul Karim dan Irjen Nunung Syaifuddin ikut ditangkap dan ditahan di Mako Brimob.
Polri belum mengonfirmasi nama-nama tersebut maupun status mereka.
Ahrie Sonta merupakan Sekretaris Pribadi Kapolri sejak 18 Februari 2021.
Baca Juga
Pada Oktober 2024, Listyo menyatakan Ahrie lolos seleksi sebagai ajudan Presiden Prabowo dari unsur Polri.
Selamat menilai Prabowo enggan memakai ajudan tersebut karena kedekatan Ahrie dengan Listyo.
Namun, pemberitaan Oktober 2025 menyebut Ahrie sebagai mantan ajudan Prabowo saat ia naik pangkat menjadi brigadir jenderal pada usia 44 tahun.
Soal nilai alat, Selamat menyebut perangkat itu semula berada di Badan Intelijen Negara sebelum bergeser ke Mabes Polri.
Baca Juga
Tidak ada data resmi yang mendukung angka triliunan tersebut.
Dokumen yang ditemukan konsorsium IndonesiaLeaks hanya mencatat pengadaan sistem intrusi zero-click untuk Polda Metro Jaya senilai Rp99,1 miliar pada 2017 dan untuk Mabes Polri senilai Rp149,9 miliar pada 2018.
Mabes Polri pada 2024 menyatakan informasi teknologi surveilans termasuk informasi yang dikecualikan.
“Saya kira akan terbongkar dana-dana haram ini, baik yang dari judi online, kemudian dari narkoba, dan lain-lain,” kata Selamat.
Baca Juga
Ia mengaitkan dugaan setoran itu dengan kasus tambang bos berinisial Aseng dan menyebut nama Irjen Pipit Rismanto.
Pada Juni 2026, Indonesia Police Watch menyebut Pipit, saat itu mantan Kapolda Kalimantan Barat, diperiksa Propam terkait kasus tata kelola izin tambang PT QSS yang menjerat Sudianto alias Aseng.
Pipit kemudian dipindahkan dari jabatan Kapolda Jawa Barat ke luar struktur Polri dalam mutasi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Sehari sebelum penetapan tersangka, Suyudi merotasi 264 perwira tinggi dan menengah melalui Surat Telegram Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026.
Selamat menyebut rotasi itu sebagai desigitisasi, yakni upaya menghapus pengaruh Listyo di tubuh Polri.
Ia meminta perwira dekat Listyo yang kini bertugas di kementerian dan lembaga di luar Polri mundur dari jabatannya.
alat sadap listyo sigitaliran dana gelapberita hukumberita politikdana judol alat sadapdana tambang ilegaldemocrazydemocrazy.iddinamika mabes polrijenderal listyo sigitkrisis keamanan nasionalnarkoba dan judolpenyadapan ilegalperwira tinggi polriskandal penyadapan
Artikel terkait lainnya
