Terbongkar Motif Penyadapan Listyo Sigit: Khawatir Kehilangan Kekuasaan, Loyalitas Geng Solo, Hingga Pembentukan Ormas
DEMOCRAZY News
5 November 2026 5:30 am
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Misteri di balik motif keberanian mantan Kapolri sekaligus eks Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Pol.
(Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP), dalam menggelar operasi penyadapan ilegal (illegal tapping) terhadap Presiden Prabowo Subianto masih menjadi pernyataan besar bagi kalangan Istana.
“Niatan kan sudah, kita juga bertanya-tanya,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Namun bagi kalangan tertentu yang dekat dengan LSP, motif yang mendorong sang jenderal polisi bintang 4 itu melakukan berbagai “kegilaan” itu ada dua.
Pertama, loyalitas pada Geng Solo.
Kedua, Ketakutan kehilangan jabatan yang berarti kehilangan power dan pengaruh.
Sumber di lingkungan penegak hukum menyebut, langkah penyadapan ini diduga kuat menjadi bagian dari strategi defensif untuk membangun posisi tawar (bargaining chip) setelah dirinya dicopot mendadak dari jabatan Kapolri pada 1 Oktober 2026 lalu.
“Kenapa Sigit melakukan kegilaan ini? Ternyata dia takut diganti,” kata sumber tersebut saat ditemui, Rabu (4/11/2026).
Ketakutan kehilangan jabatan power ini dipicu loyalitasnya pada Geng Solo.
Sumber tersebut menyebut ada lima tokoh besar yang mengetahui bagaimana Geng Solo mengandalkan Sigit untuk menjalankan operasi politiknya.
“Nama-nama mereka nanti akan muncul, yang jelas satu orang ini tokoh baru, mereka yang memahami betul proses ini berikut dengan bagian operasinya tahun 2024, dimana alat penyadap yang dibeli negara, dipakai untuk kegiatan politik. Semuanya itu atas operasinya Sigit,” jelasnya.
Sumber tersebut memaparkan, saat kepemimpinan berganti, ketakutan Geng Solo kehilangan pengaruhnya di institusi Polisi, membuat Sigit mulai membentengi diri.
“Dia takut diganti maka dia lakukan beberapa hal, salah satunya membuat ormas, ada ormas buruh, dan ormas yang isinya mantan narapidana terorisme, dia menyiapkan diri untuk sewaktu-waktu diganti, dan semua itu atas sepengetahuan Jokowi,” tegasnya.
Seperti diketahui, sebelum digantikan oleh Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Listyo Sigit memang sempat meresmikan dan memberikan dukungan penuh terhadap pendirian ormas Garda Satya NKRI.
Wadah ini berisi 6.500 hingga 8.000 mantan anggota dan simpatisan Jamaah Islamiyah (JI).
Pimpinan ormas ini adalah Para Wijayanto, mantan Amir JI periode 2008–2019.
Ormas ini sendiri lahir dari deklarasi pembubaran JI pada 30 Juni 2024 yang menghapus seluruh struktur JI di 28 provinsi.
Baca Juga
Ormas ini juga didirikan untuk mengimplementasikan road map reintegrasi sosial 5 tahun yang disusun Densus 88 AT Polri pascapembubaran JI.
Ormas ini memiliki 19 program pelatihan kemandirian ekonomi (teknisi AC, barista, kreator konten, pemasaran digital, kewirausahaan agribisnis, UMKM, dan lain lain.
Yang membuat ormas ini dikaitkan dengan Listyo dan Geng Solo adalah momen silaturrahmi akbar yang digelar di Solo tanggal 30 Agustus 2026 silam yang dihadiri oleh 6.500 anggota.
Listyo Sigit sendiri hadir langsung dalam pertemuan itu.
Baca Juga
a menyebut hubungan Polri–Garda Satya NKRI sebagai “persaudaraan saklawase” alias selamanya.
Terkait serikat buruh, diketahui Listyo Sigit dalam kapasitasnya sebagai kapolri juga hadir dalam peresmian Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia pada Juli 2026 lalu.
Dalam kesempatan itu, Listyo secara terbuka sempat berseloroh akan memimpin langsung aksi demonstrasi di jalanan apabila pensiun kelak.
terkait fakta tersebut, sumber Afu,id mengungkapkan, ormas-ormas ini bakal dikerahkan untuk melakukan “show of force” di persidangan kasus ijazah palsu yang menghadirkan Jokowi sebagai saksi, pada Kamis (5/11/2026) besok.
Baca Juga
“Sigit memanfaatkan jaringannya selama menjabat Kapolri untuk membina dan mengonsolidasikan kelompok massa strategis,” jelas sumber tersebut.
Itulah sebabnya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) bertindak cepat dengan mengerahkan pasukan Korps Marinir untuk melakukan penebalan pengamanan secara ketat hingga ke area Ring 3 di sekitar Kompleks PN Jakarta Timur.
Rinciannya, pada Tahap 1 (2 November 2026), menerjunkan 2.100 personel dari satuan eksisting di wilayah Jakarta, meliputi Korps Marinir, Koarmada I, Kodaeral III, dan Kolinlamil.
Pada Tahap 2 dan 3 yaitu pada 4 November 2026, menerjunkan 5.740 personel dari luar Jakarta (Koarmada II, Pasmar 2, Puspenerbal, Kodiklatal, AAL, serta pangkalan TNI AL Jabar, Jateng, Jatim, dan Lampung) menggunakan KRI dan jalur darat.
Kemudian Tahap 4, menyiapkan 13.140 personel dari Mabesal dan jajaran wilayah Jakarta dalam status siaga penuh di markas.
TNI AL juga mengerahkan Brigif 6 Marinir, satuan baru yang diresmikan pada HUT ke-81 TNI (Oktober 2026) untuk menjaga wilayah penyangga dari Tangerang hingga Karawang.
Nasib Listyo Sigit sendiri akhirnya berada di ujung tanduk.
Mensesneg Prasetyo telah menegaskan, bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian resmi Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala KSP.
Baca Juga
Untuk mengisi kekosongan, Presiden menunjuk Perwira Tinggi TNI, Letjen TNI Ariyo Windutomo, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) KSP.
Prasetyo juga menegaskan kasus penyadapan yang dilakukan Listyo Sigit Prabowo mengarah pada tindakan makar.
“Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar, juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara,” tegas Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Negara, Rabu (4/11/2026).
Apabila dalam proses peradilan umum para tersangka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana makar terhadap kepala negara, Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak hanya menghadapi ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana mati, tetapi juga sanksi pencopotan seluruh atribut kedinasan dan kepangkatan militer/kepolisiannya.
Listyo juga akan kehilangan hak pensiunnya.
Kabar ini akan semakin buruk jika rumor bahwa Jokowi mulai menjaga jarak dari Listyo benar adanya.
berita hukumberita politikdemocrazydemocrazy.iddinamika mabes polrigeng solo polrijenderal listyo sigitkrisis keamanan nasionalmotif penyadapan listyo sigitormas buruhormas eks napiterpenyadapan ilegalperwira tinggi polrishow of force ormasskandal penyadapan
Artikel terkait lainnya
