DEMOCRAZY.ID – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyampaikan kritik tajam terkait dinamika politik, penegakan hukum, dan tata kelola sektor strategis nasional.
Dalam podcast di kanal YouTube Forum Aktual bertajuk “JOKOWI JANGAN JUMAWA | AIR BAH KORUPSI SEDANG MENUNGGU!”, Said Didu menyebut gelombang penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi menjadi “air bah” yang menggulung konsolidasi politik dinasti.
Said Didu menyoroti kabar pencabutan pernyataan mantan Rektor UGM Prof. Dr. Sofyan Effendi yang sebelumnya melontarkan kritik.
Ia menduga hal itu terjadi karena tekanan politik dan ancaman kriminalisasi.
“Saya sudah menduga akan terjadi tekanan tinggi. Namun, upaya membendung atau menekan aktivis serta akademisi tidak akan mengendurkan pergerakan. Justru hal ini menaikkan semangat juang rakyat karena mengindikasikan ada sesuatu yang sedang ditutupi,” kata Said Didu, Sabtu (15/8/2026).
Ia juga mengingatkan Jokowi agar tidak bersikap jumawa dalam menghadapi tuntutan transparansi masyarakat.
“Dalam sejarah kepemimpinan nasional, tidak ada kekuasaan yang mampu bertahan apabila berhadapan langsung dengan kehendak rakyat,” ujarnya.
Menurut Said Didu, peta penegakan hukum bergeser setelah kepemimpinan beralih ke Presiden Prabowo Subianto.
Kasus-kasus besar yang sebelumnya tertahan kini mulai disentuh aparat, termasuk Kejaksaan Agung.
Ia mencatat ada 9 hingga 27 potensi kasus hukum yang mengarah ke pusaran kekuasaan era sebelumnya, antara lain:
Said Didu mengapresiasi pernyataan Prabowo yang meminta aparat menegakkan hukum secara jujur tanpa intervensi politik.
Ia menilai presiden baru bisa menghormati pendahulunya tanpa harus melindungi pelanggaran hukum.
Poin krusial lain yang disorot adalah peran pengusaha Muhammad Riza Chalid di sektor energi.
Said Didu menyebutnya sebagai “kasir penguasa” yang berpengaruh lintas rezim.
Ia mengungkap jejak hubungan Riza Chalid dengan Jokowi sejak lama, termasuk saat kasus “Papa Minta Saham” dan kehadirannya sebagai tamu VVIP di pernikahan putra Jokowi di Solo.
Terkait skandal korupsi Pertamina yang disebut merugikan negara ratusan triliun rupiah, Said Didu menilai polanya tidak berasal dari internal teknis Pertamina saja.
“Korupsi skala masif dan jangka panjang melibatkan berbagai anak perusahaan yang seharusnya saling mengawasi. Jika unit-unit yang mestinya berdebat justru kompak menandatangani dokumen selama bertahun-tahun, itu bukti adanya komando tingkat tinggi di luar Pertamina,” jelasnya.
Menutup pemaparannya, Said Didu memetakan 5 skenario:
Ia berharap pemerintahan Prabowo berani membawa penegakan hukum sampai ke akar-akarnya demi menyelamatkan keuangan negara dan memulihkan tata kelola BUMN.