Operasi Senyap Mengejutkan! 5 Pejabat Termasuk Wamen Dicokok Kejaksaan Gara-Gara Korupsi Kuota Tuna

DEMOCRAZY.ID – Gempa korupsi skala masif mengguncang sektor kelautan Libya!

Kejaksaan Agung Libya secara resmi mengumumkan penangkapan lima pejabat tinggi negara—termasuk seorang wakil menteri—yang diduga kuat menjadi otak di balik megaskandal penyelewengan sistem alokasi kuota penangkapan ikan tuna.

Berdasarkan laporan Libya Herald dan Seafoodsource yang dirilis Selasa (21/7/2026), operasi penangkapan yang dilakukan pada awal Juli ini merupakan babak baru dari instensifikasi penyelidikan besar-besaran terhadap praktik lancung dalam pengelolaan kuota tuna sirip biru yang mencakup periode 2018 hingga 2025.

Kongkalikong Jahat: Wamen dan Anak Buah Beri Karpet Merah ke Satu Perusahaan Monopoli!

Berdasarkan keterangan resmi dari Kantor Jaksa Agung Libya, jaring-jaring kekuasaan yang terseret dalam pusaran rasuah ini bukan nama sembarangan.

Mereka yang diringkus meliputi wakil menteri serta direktur urusan administrasi Kementerian Sumber Daya Kelautan Libya, perwakilan resmi pemerintah untuk Komisi Internasional untuk Konservasi Tuna Atlantik (ICCAT), hingga dua petinggi penting dalam komite pemerintah yang mengatur distribusi kuota penangkapan ikan.

Baca Juga

Sikat Habis! Eks Kabareskrim Susno Duadji Tegaskan KPK Punya ‘Syarat Lengkap’ Tangani Kasus Febrie Tanpa Tunggu Komando Presiden

Para pejabat korup tersebut dituding bersekongkol secara sistematis untuk memberikan keistimewaan mutlak kepada satu perusahaan swasta tunggal.

Mereka dengan sengaja memuluskan jalan bagi perusahaan tersebut untuk memonopoli seluruh proses alokasi kuota tuna, demi meraup keuntungan pribadi di atas penderitaan para nelayan lokal dan kepentingan publik.

“Investigasi mengungkapkan penyimpangan dalam kerangka alokasi kuota yang diberikan kepada Negara Libya, dari aturan pengelolaan perikanan yang telah ditetapkan dan prinsip-prinsip tata kelola perikanan,” tegas pernyataan Kejaksaan Libya.

“Para anggota kerangka alokasi dengan sengaja mengatur skema untuk memberikan akses eksklusif kepada satu perusahaan terhadap hasil tangkapan,” tambahnya.

Baca Juga

Keputusan Kontroversial Pemerintah! Indonesia Tangkap dan Deportasi Ulama Asal Palestina Sheikh Abdul Karim Raed Miqdad, Keluarga Desak Penjelasan

Manipulasi Data Internasional hingga Rusak Keadilan Distribusi

Modus operandi yang dijalankan para tersangka tergolong rapi namun merusak tatanan internasional.

Meskipun pemerintah Libya sebelumnya telah berupaya menaikkan standar regulasi sektor perikanan agar selaras dengan aturan global, komplotan pejabat ini justru bermain mata di belakang layar.

Mereka nekat merekayasa dan memanipulasi data yang disetorkan kepada ICCAT terkait unit-unit kapal penangkapan ikan yang berpartisipasi dari musim-musim sebelumnya.

Seluruh aturan seleksi yang transparan ditabrak demi memastikan eksploitasi stok ikan jatuh ke tangan pihak tertentu secara ilegal.

Baca Juga

Sinyal ‘Permainan Kotor’ Terkuak! Kubu Roy Suryo Syok Jadwal Praperadilan Ketiga Mendadak Dimajukan

Akibat praktik culas ini, keadilan distributif hancur lebur.

Hak-hak dasar nelayan dirampas secara paksa oleh segelintir elite yang bernafsu mengeruk kekayaan dari hasil laut negara.

Hingga kini, identitas perusahaan maupun nama-nama para tersangka masih dirahasiakan oleh otoritas hukum setempat, sementara berkas perkara dipersiapkan untuk segera dibawa ke meja hijau.

Pemerintah Ngamuk: Ekspor Makanan Laut Disetop Total 90 Hari!

Sebagai respons darurat atas terbongkarnya skandal busuk ini, pemerintah Libya langsung mengambil langkah ekstrem dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur domestik sektor perikanan.

Baca Juga

Sinyal Panas Ruang Sidang! Jokowi Mendadak ‘Minta Maaf’ ke Teman-Temannya Yang Bakal Bersaksi, Ada Apa?

Tidak tanggung-tanggung, seluruh izin ekspor dan re-ekspor untuk semua jenis produk makanan laut resmi ditangguhkan total setidaknya selama 90 hari ke depan, menandakan perang total rezim setempat terhadap para mafia yang mempermainkan kekayaan alam negara!