Rocky Gerung: Jokowi Itu Masih Ngerasa Presiden, Prabowo Harus Batalkan Perjanjian Politik!

DEMOCRAZY.ID — Aktivitas politik dan dinamika pergerakan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memancing sorotan tajam serta kritik terbuka dari berbagai kalangan pengamat politik nasional, salah satunya datang dari pengamat politik senior, Rocky Gerung.

Dalam berbagai kesempatan diskursus publik, Rocky menilai bahwa gestur serta safari politik yang kerap ditunjukkan oleh Jokowi mengindikasikan seolah-olah sang mantan kepala negara belum sepenuhnya melepaskan atribut kekuasaan dan masih berupaya mempertahankan pengaruhnya di panggung politik nasional.

Kritisi Manuver Politik Jokowi Pasca-Menjabat

Menurut Rocky, seorang tokoh yang telah menyelesaikan masa baktinya sebagai kepala negara idealnya mampu menempatkan diri sebagai negarawan senior yang berdiri di atas semua golongan.

Masyarakat luas, lanjutnya, kerap menaruh harapan agar figur pemimpin purna tugas dapat mengambil peran moral sebagai penjaga nurani bangsa—atau dalam istilah metaforisnya berada di tingkat “bertapa”—daripada terus aktif bermanuver dan memberi arahan politik praktis di tengah masyarakat.

“Jokowi itu masih menganggap dirinya presiden atau politisi aktif. Padahal masyarakat berharap dia sudah di tingkat ‘bertapa’ atau menjadi figur moral,” ujar Rocky Gerung dalam tayangan di kanal YouTube Hendri Satrio Official, dikutip Kamis (13/8/2026).

Baca Juga

Fakta Baru Terungkap! Kehadiran Unsur ‘Militer’ di Balik Sayembara Pencarian Ijazah Gibran Anak Sulung Jokowi

Indikasi keterlibatan dalam konstelasi politik jangka panjang, seperti penguatan faksi-faksi tertentu hingga arah dukungan terhadap suksesi ke depan, dinilai Rocky membuat batas antara masa lalu dan masa kini pemerintahan menjadi kabur, sehingga memicu gesekan di tingkat elite.

Desakan Evaluasi Kabinet dan Pembatalan Perjanjian Elite bagi Prabowo

Tidak hanya menyoroti manuver sang pendahulu, perhatian Rocky turut diarahkan secara khusus kepada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mendesak agar kepala negara berani mengambil langkah strategis yang lebih independen dengan mengevaluasi secara objektif kinerja para pembantunya di kabinet, tanpa harus merasa tersandera oleh kompromi-kompromi politik transaksional yang disepakati di tingkat elite saat pembentukan koalisi.

Bagi Rocky, langkah perombakan kabinet (reshuffle) bukan sekadar urusan mengganti figur menteri demi penyegaran birokrasi semata, melainkan instrumen vital agar arah kebijakan ekonomi dan sosial pemerintah benar-benar selaras dengan denyut penderitaan serta kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Baca Juga

KH Said Aqil Siradj Singgung “Parcok” hingga Politik Dinasti: Anak Jadi Wapres, Mantu Diusahakan Jadi Gubernur

Pemerintah dinilai tidak boleh terjebak dalam zona nyaman laporan artifisial yang disusun oleh lingkaran terdekat.

Lebih jauh, Rocky secara terang-terangan mendorong agar perjanjian-perjanjian politik eksklusif antar-partai pendukung ditinjau ulang atau bahkan dibatalkan apabila terbukti lebih banyak mengakomodasi kepentingan kelompok ketimbang kepentingan rakyat luas.

“Perjanjian dengan elit harus dibatalkan supaya ada perjanjian baru dengan publik. Presiden harus mendengar suara akademisi, jurnalis, hingga kelompok sipil,” tegasnya.

Di akhir pandangannya, Rocky mengkritik kecenderungan instansi kekuasaan yang kerap terjebak pada pendekatan kehumasan (public relations) semata—yakni gemar memamerkan pencitraan keberhasilan program.

Baca Juga

Pelajaran Sejarah: Apakah Mundurnya 14 Menteri di Era Soeharto Bisa Jadi ‘Peringatan’ Bagi Kabinet Prabowo?

Ia berharap era kepemimpinan saat ini jauh lebih membuka ruang lebar bagi masukan substantif dan kritik konstruktif dari kalangan akademisi, insan pers, serta elemen masyarakat sipil agar arah haluan negara tetap berada di jalur konstitusi yang berpihak kepada rakyat.