

DEMOCRAZY.ID – Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadillah menilai dinamika politik nasional semakin menunjukkan persaingan yang terbuka antarkekuatan politik.
Salah satu yang menjadi sorotannya adalah hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), yang menurutnya memiliki implikasi terhadap konstelasi politik nasional, termasuk posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam keterangannya, Minggu (2/8/2026), Rizal mengaitkan hasil survei tersebut dengan perkembangan hubungan antarpartai politik serta menganggap situasi saat ini menjadi momentum untuk kembali mendorong wacana pemakzulan Gibran.
Menurut Rizal, hasil survei SMRC yang menempatkan elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berada di atas ambang batas parlemen, sementara Partai Amanat Nasional (PAN) di bawahnya, tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik yang sedang berkembang.
“Permainan politik menunjukkan semakin terbukanya persaingan. Survey Saiful Mujani Reasearch Consulting (SMRC) yang berkualifikasi main-main mengangkat elektabikitas PSI di atas 4 persen dan menurunkan PAN diangka 2 persen,” ujar Rizal.
Ia juga menyinggung pernyataan Saiful Mujani pada Maret 2026 yang menurutnya menjadi indikator keberpihakan politik tertentu.
“Meski tidak perlu serius ditanggapi oleh kader PAN namun pernyataam Saiful Mujani bulan Maret 2026 tentang perlunya masyarakat melakukan konsolidasi untuk menggulingkan Prabowo, menjadi indikasi di pihak mana ia berada.”
“Ia berada di pihak Jokowi yang telah sukses menipu rakyat dengan kemenangan palsu melalui awalan dari hasil survey-survey Mujani,” sambungnya.
Rizal selanjutnya mengaitkan meningkatnya elektabilitas PSI dengan peran Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, PSI kini menjadi kendaraan politik untuk memperkuat posisi Gibran.
“Kini Jokowi sendiri sedang menunggangi PSI untuk menyukseskan Gibran. Sang Ketum Kaesang memfasilitasi 100 persen,” ucapnya.
Ia menilai arah politik tersebut ditujukan untuk mengantarkan Gibran menuju Pilpres 2029.
“Nampaknya sudah kuat tekad bahwa Gibran harus menjadi Presiden pada tahun 2029.”
Bahkan, Rizal menduga terdapat upaya untuk membuka peluang agar Gibran dapat naik lebih cepat.
“Bahkan, ia tengah mencari celah agar dapat naik sebelumnya sebagaimana diksi Mujani konsolidasi menggulingkan Prabowo,” imbuhnya.
Rizal kembali menyoroti proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 yang sejak awal memunculkan polemik di ruang publik.
“Sejak terpilih sebagai Wapres, rakyat berteriak bahwa Gibran adalah anak haram konstitusi,” cetusnya.
Ia juga menyinggung putusan etik terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari.
“Sang paman Anwar Usman kena sanksi MKMK dan terpental dari kursi.”
“Begitu juga dengan tangan Ketua KPU Hasyim Asy’ari terpotong DKPP untuk pelanggaran PKPU dan susila,” tambahnya.
Selain itu, Rizal turut menyinggung polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran.
“Terakhir soal pendidikannya ikut dimasalahkan. Gibran tidak memiliki ijazah SMA dan surat penyetaraan Dikdasmen dinilai abal-abal dan tidak sesuai dengan persyaratan menurut undang-undang,” bebernya.
Berdasarkan pandangannya, Rizal menyatakan syarat pemakzulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945 telah terpenuhi.
“Berdasarkan Pasal 7A UUD 1945 Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan. Konstelasi politik yang berkembang membuka ruang bagi pemakzulan Gibran saat ini juga,” terangnya.
Ia menilai sejumlah partai politik memiliki kepentingan yang berbeda terhadap posisi Gibran sehingga peluang terbentuknya dukungan politik dinilai terbuka.
Menurut Rizal, Presiden Prabowo Subianto memiliki posisi strategis apabila mampu mengonsolidasikan kekuatan politik di DPR.
“Jika Prabowo mengkonsolidasikan partai-partai di DPR, maka DPR diprediksi akan setuju Gibran dimakzulkan,” tegasnya.
Rizal juga berpandangan komposisi Mahkamah Konstitusi dan MPR turut memengaruhi perkembangan politik ke depan.
“Peta politik sangat mendukung pemakzulan Gibran. Momennya bagus,” terangnya.
Menutup pernyataannya, Rizal mempertanyakan sikap politik Presiden Prabowo di tengah dinamika tersebut.
“Kedudukan Prabowo akan menguat jika mampu memperjuangkan aspirasi rakyat yang tidak rela dan semakin muak atas tingkah laku Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden,” tandasnya.
“Pertanyaannya ialah apakah Prabowo itu masih menjadi hamba sahaya Jokowi atau pemimpin yang sudah mampu berdiri sendiri? Rakyat sangat gemas dan cemas dengan sikapnya selama ini,” kuncinya.