DEMOCRAZY.ID — Hasil survei terbaru yang dirilis oleh Poltracking Indonesia menunjukkan adanya tren penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Persoalan pelik terkait lonjakan harga kebutuhan pokok serta beban pengeluaran rumah tangga menjadi faktor utama yang paling banyak disorot oleh masyarakat.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 14–20 Agustus 2026, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo tercatat berada di angka 55,1 persen.
Kendati demikian, tingkat kepercayaan publik secara umum masih berada di angka yang sedikit lebih tinggi, yakni 63,2 persen.
Peneliti Senior Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menilai angka kepercayaan tersebut masih menjadi modal penting bagi pemerintah.
“63,2 persen ini amunisi politik dan sosial untuk segera eksekusi kebijakan strategis,” ujar Masduri di Jakarta, Senin (31/8/2026).
Meski demikian, grafik tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo menunjukkan penurunan yang cukup konsisten dalam beberapa bulan terakhir.
Berdasarkan catatan Poltracking, tingkat kepuasan publik pada Oktober 2025 sempat menyentuh angka 78,1 persen.
Angka tersebut kemudian berangsur terkoreksi menjadi 74,1 persen pada Maret 2026, lalu 72,2 persen pada Mei, merosot ke angka 58,4 persen pada Juli, hingga titik terendahnya berada di angka 55,1 persen pada Agustus 2026.
Tekanan sektor ekonomi masyarakat mendominasi temuan survei ini.
Sebanyak 44,3 persen responden secara khusus mengeluhkan mahalnya harga kebutuhan pokok di bawah kepemimpinan Prabowo.
Selain itu, sebagaian besar responden atau sekitar 62,5 persen mengaku bahwa pengeluaran rumah tangga mereka saat ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Poltracking Indonesia menyampaikan sejumlah rekomendasi penting kepada pemerintah untuk segera dilakukan sebagai langkah perbaikan kinerja, di antaranya:
Menjaga stabilitas daya beli masyarakat secara riil dan memperluas ketersediaan lapangan kerja baru.
Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sejumlah program unggulan pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Kopdes Merah Putih (KDMP), agar dampaknya benar-benar dirasakan langsung secara optimal oleh masyarakat luas.