DEMOCRAZY.ID – Dinamika politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mulai menarik perhatian.
Salah satu nama yang mencuat adalah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang dalam sejumlah survei menunjukkan peningkatan elektabilitas cukup signifikan.
Posisi Dedi menjadi menarik karena saat ini ia merupakan kader Partai Gerindra.
Di sisi lain, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto masih menjadi tokoh sentral partai sekaligus Presiden RI.
Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai perkembangan elektabilitas Dedi berpotensi memunculkan dinamika di internal Gerindra.
Menurut Jamiluddin, persoalan dapat muncul apabila elektabilitas Dedi terus meningkat hingga mendekati atau bahkan melampaui tokoh-tokoh utama Gerindra.
Jamiluddin menyoroti hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada akhir Juli 2026.
Dalam simulasi semi terbuka yang melibatkan 20 nama calon presiden, Dedi memperoleh elektabilitas 35 persen.
Angka tersebut menempatkannya di posisi pertama, sementara Prabowo berada di urutan kedua dengan 14,5 persen.
Menurut Jamiluddin, posisi tersebut dapat menjadi tantangan bagi Gerindra apabila tren peningkatan elektabilitas Dedi terus berlangsung.
“Kader seperti itu bisa saja akan diasingkan di internal Gerindra. Dedi bisa saja tidak diberi peran strategis di Gerindra,” ujar Jamiluddin, dikutip Rabu (19/8/2026).
Meski demikian, hasil survei tidak serta-merta menunjukkan arah dukungan politik pada Pilpres 2029.
Konstelasi politik masih sangat mungkin berubah dalam beberapa tahun ke depan.
Jamiluddin memperkirakan Dedi memiliki sejumlah pilihan apabila nantinya tidak mendapatkan ruang politik yang cukup di Gerindra.
Ia menilai pengalaman Dedi yang pernah berpindah partai membuat kemungkinan tersebut tetap terbuka.
“Kalau hal itu terjadi, bisa saja Dedi akan melakukan perlawanan. Dedi bisa saja berlabuh ke partai lain untuk mewujudkan ambisi politik,” kata Jamiluddin.
Menurut dia, perpindahan kendaraan politik bukan hal yang sepenuhnya baru dalam perjalanan politik Dedi.
Karena itu, apabila terjadi ketegangan dengan Gerindra, Dedi dinilai memiliki peluang untuk membangun komunikasi dengan kekuatan politik lain.
Dalam konteks tersebut, Jamiluddin menyebut kemungkinan Dedi berpasangan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Ia mengaitkan skenario itu dengan kemungkinan perubahan aturan terkait pencalonan presiden, termasuk apabila presidential threshold menjadi nol persen.
Dengan semakin terbukanya ruang pencalonan, menurut Jamiluddin, peluang terbentuknya pasangan-pasangan alternatif juga semakin besar.
“Salah satunya bisa saja Dedi bergabung dengan Anies Baswedan untuk maju pada Pilpres 2029. Dua sosok ini akan sangat kuat bila bersatu. Setidaknya dua sosok ini dapat membius kalangan religius dan nasionalis untuk mendukung mereka,” ujarnya.
Namun, wacana duet tersebut masih merupakan analisis dan belum menunjukkan adanya kesepakatan politik antara Dedi dan Anies.
Survei SMRC yang dilakukan pada 5-19 Juli 2026 juga menunjukkan keunggulan Dedi dalam simulasi head to head.
Dalam simulasi dua nama, Dedi memperoleh 59 persen dukungan, sedangkan Prabowo berada di angka 28,3 persen.
Hasil tersebut menunjukkan adanya perubahan preferensi pemilih dibandingkan survei sebelumnya.
Elektabilitas Dedi tercatat meningkat, sementara dukungan terhadap Prabowo mengalami penurunan dalam periode yang sama.
Tingkat penerimaan publik terhadap kedua tokoh juga menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam membaca hasil survei.
Data yang dikutip dari survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat pengenalan publik terhadap Prabowo masih lebih tinggi dibandingkan Dedi.
Namun, di antara responden yang mengenal kedua tokoh tersebut, tingkat kesukaan terhadap Dedi disebut mencapai 88,3 persen.
Sementara tingkat kesukaan terhadap Prabowo berada di angka 68,1 persen.
Jamiluddin menilai perkembangan politik Dedi ke depan sangat bergantung pada hubungan dan ruang yang diberikan Gerindra kepada kadernya tersebut.
Jika Dedi tetap memperoleh peran strategis dan dukungan internal, peluangnya bertahan di Gerindra tentu tetap terbuka.
Sebaliknya, apabila muncul pembatasan terhadap ruang politiknya, bukan tidak mungkin Dedi mempertimbangkan alternatif lain.
Salah satunya adalah membangun poros politik bersama Anies Baswedan.
Meski demikian, Pilpres 2029 masih berada dalam tahapan yang sangat awal.
Dinamika partai politik, hasil pemilu legislatif, aturan pencalonan, serta konfigurasi koalisi masih dapat mengubah peta persaingan.
Sementara itu, wacana mengenai pasangan Anies Baswedan juga sebelumnya dikaitkan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Namun, pendukung Anies, Geisz Khalifah, secara tegas menolak kemungkinan tersebut.
“Semua orang cocok sama Anies kecuali Gibran. Kecuali Gibran,” ujar Geisz, Jumat (14/8/2026).
Menurut Geisz, persoalan tersebut berkaitan dengan latar belakang pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90.
Ia menilai Anies tidak seharusnya mengabaikan prinsip yang selama ini menjadi dasar perjuangannya hanya demi kepentingan elektoral.
“Dibuat sayang gak cocok aja gitu, ya gimana Anies intelektual bersih terus didampingi sama anak haram konstitusi,” katanya.
Geisz mengatakan dukungannya kepada Anies didasarkan pada kesamaan visi dan nilai, bukan keuntungan politik atau materi.
Ia juga mengingatkan bahwa kompromi merupakan bagian dari politik, tetapi tetap memiliki batas ketika menyangkut prinsip.
“Karena visi, karena nilai. Lalu tiba-tiba dia lompat dari itu demi kekuasaan, ya jalan sendiri aja sana,” ujarnya.
Dengan demikian, wacana pasangan Anies-Dedi maupun Anies-Gibran masih sebatas kemungkinan dan pandangan dari sejumlah tokoh.
Arah sebenarnya menuju Pilpres 2029 baru akan terlihat setelah konfigurasi partai dan kandidat semakin terbentuk.