Skenario Liar Pilpres 2029! Duet KDM dan Gibran Disebut Bakal Guncang Panggung Politik, Dedi Mulyadi Tinggalkan Gerindra?

DEMOCRAZY.ID – Peta politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mulai memunculkan berbagai spekulasi.

Salah satu skenario yang menjadi perbincangan adalah kemungkinan berpasangannya Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pemerhati politik sekaligus alumni Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Iwan “Terpal” Setiawan, menilai kemungkinan tersebut masih berada dalam ranah analisis politik.

Namun, menurutnya, dinamika politik Indonesia yang sangat cair membuat berbagai kemungkinan tetap terbuka.

“Politik Indonesia tidak pernah kekurangan kejutan. Apa yang hari ini terlihat mustahil, beberapa tahun kemudian bisa saja menjadi kenyataan. Sejarah menunjukkan koalisi politik dapat berubah dengan sangat cepat mengikuti kepentingan para elite,” kata Iwan dalam keterangannya, Rabu (22/7/2026).

Menurut Iwan, salah satu faktor yang membuat wacana duet KDM-Gibran menarik untuk dikaji adalah masih besarnya pengaruh politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) setelah tidak lagi menjabat sebagai kepala negara.

Ia menilai, Jokowi masih memiliki jaringan politik yang kuat, kedekatan dengan sejumlah kepala daerah, serta basis pendukung yang tetap diperhitungkan dalam konstelasi politik nasional.

“Masih banyak yang menilai Jokowi memiliki posisi sebagai king maker menuju Pilpres 2029. Pengaruhnya belum sepenuhnya hilang sehingga setiap langkah politik yang berkaitan dengan Gibran tentu akan menjadi perhatian,” ujarnya.

Iwan berpendapat, apabila Gibran diproyeksikan melanjutkan karier politik nasional, maka pengalaman sebagai wakil presiden dapat menjadi modal penting sebelum maju sebagai calon presiden.

“Di banyak negara, jabatan wakil presiden sering menjadi batu loncatan menuju kepemimpinan nasional. Karena itu, tidak tertutup kemungkinan Gibran terlebih dahulu memperkuat rekam jejak pemerintahannya,” katanya.

Di sisi lain, Iwan menilai popularitas Kang Dedi Mulyadi terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Gaya komunikasi yang sederhana, kedekatan dengan masyarakat, serta aktivitasnya di media sosial dinilai berhasil membangun citra sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat.

“Jika benar terdapat hasil survei yang menunjukkan elektabilitas Kang Dedi meningkat signifikan, tentu semua kekuatan politik akan memperhitungkannya. Tokoh dengan elektabilitas tinggi hampir selalu menjadi rebutan dalam pembentukan koalisi,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa hasil survei tidak boleh dipahami sebagai kepastian hasil pemilu.

“Survei hanya menggambarkan kondisi pada saat pengambilan data. Elektabilitas dapat berubah mengikuti dinamika politik, kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, maupun persepsi publik,” jelasnya.

Iwan juga menyoroti kemungkinan perpindahan kendaraan politik sebagai sesuatu yang lazim dalam sistem multipartai Indonesia.

Saat ini Kang Dedi Mulyadi diketahui merupakan kader Partai Gerindra.

Namun, menurutnya, sejarah politik nasional menunjukkan banyak tokoh yang berpindah partai ketika melihat adanya peluang politik yang lebih besar.

“Dalam politik tidak ada teman maupun lawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan. Perpindahan tokoh dari satu partai ke partai lain bukan hal baru dalam demokrasi Indonesia,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa hingga kini tidak ada indikasi maupun pernyataan resmi yang menyebut Kang Dedi akan meninggalkan Gerindra ataupun membangun poros politik bersama Gibran.

“Semua itu masih berupa analisis dan spekulasi politik. Belum ada deklarasi ataupun keputusan politik yang mengarah ke sana,” tegasnya.

Iwan menambahkan, jika suatu saat duet KDM-Gibran benar-benar terwujud, pasangan tersebut berpotensi menawarkan kombinasi antara figur kepala daerah dengan tingkat popularitas tinggi dan figur wakil presiden yang memiliki pengalaman di pemerintahan nasional.

Namun, ia mengingatkan bahwa jalan menuju Pilpres 2029 masih sangat panjang dan dipenuhi berbagai variabel politik.

“Posisi Presiden Prabowo Subianto, dinamika internal Partai Gerindra, konfigurasi koalisi, munculnya tokoh-tokoh baru, hingga kondisi ekonomi nasional akan menjadi faktor penting yang menentukan arah kontestasi Pilpres 2029,” ujarnya.

Menurut Iwan, mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden juga sepenuhnya bergantung pada keputusan partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Karena itu, setiap prediksi mengenai Pilpres 2029 sebaiknya dipahami sebagai analisis terhadap berbagai kemungkinan, bukan sebagai kepastian mengenai apa yang akan terjadi,” pungkasnya.

Sumber: RadarAktual

Artikel terkait lainnya