DEMOCRAZY.ID – Sayembara untuk menemukan ijazah SMA atau sederajat milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digagas Pakar Hukum Tata Negara, Prof Denny Indrayana, memasuki pekan kedua.

Di tengah pro dan kontra yang muncul, termasuk penolakan dari sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Denny mengklaim nilai hadiah sayembara tersebut terus bertambah hingga mencapai Rp351 juta.

Namun, menurut Denny, hingga kini belum ada peserta yang berhasil memenuhi tantangan untuk menunjukkan dokumen pendidikan menengah Gibran.

Kondisi tersebut kembali membuatnya mempertanyakan keberadaan ijazah SMA atau sederajat milik putra sulung Presiden ke-7 RI Jokowi tersebut.

Hadiah Sayembara Tembus Rp351 Juta

Denny mengungkapkan perkembangan terbaru mengenai sayembara tersebut.

Baca Juga

Gak Terima Ijazah Gibran Dibilang Palsu, Ade Armando Murka: Denny Indrayana Tukang Pansos!

Ia menyebut hadiah yang terkumpul kini telah mencapai Rp351 juta.

“Setelah seminggu, Sayembara Menunjukkan Ijazah SMA atau sederajat Mas Gibran, yang kini hadiahnya Rp351 juta, belum juga ada pesertanya,” ujar Denny, Senin (17/8/2026).

Dikatakan Denny, belum adanya pihak yang mampu memenuhi tantangan tersebut menjadi alasan baginya untuk kembali mempersoalkan dokumen pendidikan menengah Gibran.

Ia juga membandingkan sikap Gibran terhadap dokumen pendidikan SMA atau sederajat dengan ijazah perguruan tinggi yang pernah ditunjukkannya kepada publik.

Baca Juga

Pernyataan Menohok Ustadz Abdul Somad: Sebut Pemimpin Abaikan Hak Rakyat Sebagai Pengkhianat Kemerdekaan, Sindir Siapa?

“Tidak juga Mas Gibran menunjukkan SMA atau sederajatnya, seperti ketika beliau semangat menunjukkan ijazah S1-nya,” ucapnya.

Denny Pertanyakan Sikap Gibran

Denny kemudian menyentil perbedaan sikap tersebut.

Ia mempertanyakan mengapa dokumen pendidikan menengah Gibran belum juga ditunjukkan kepada publik.

Menurutnya, kondisi itu menimbulkan pertanyaan tersendiri mengenai keberadaan dokumen yang menjadi objek sayembara tersebut.

Baca Juga

Pernah Dipenjara Gegara Kasus Ijazah, Tokoh Agama Ini Siapkan ‘Serangan Balik’ ke Jokowi

“Kenapa jadi berbeda semangatnya? memang jangan-jangan tidak ada,” tukasnya.

Denny memandang, apabila dokumen pendidikan menengah Gibran memang tidak dapat ditunjukkan atau keberadaannya masih dianggap misterius, hal tersebut dapat menjadi persoalan konstitusional.

“Jika memang misterius, artinya Mas Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan cawapres,” tegasnya.

Ia kemudian merujuk pada Pasal 7A dan Pasal 8 UUD 1945 yang mengatur mengenai pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden serta mekanisme apabila terjadi kekosongan jabatan.

Baca Juga

IKN Bukan Lagi Kota Hantu? Proyek Ambisius Jokowi Kini Siap Ditempati Gibran!

Berdasarkan argumentasi tersebut, Denny bilang bahwa terdapat konsekuensi terhadap posisi Gibran apabila persoalan mengenai persyaratan pendidikan tersebut nantinya terbukti.

“Karenanya sesuai Pasal 7A dan 8 UUD 1945 bisa berhenti atau diberhentikan,” tandasnya.

Syarat dan Mekanisme Pemakzulan Wakil Presiden di Indonesia

Pemakzulan atau pemberhentian Wakil Presiden dalam masa jabatannya diatur secara resmi dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Baca Juga

Kini Berbalik ‘Galak’ ke Prabowo, Mahfud MD Blak-Blakan Ungkap Negara Nyaris Ambruk Gegara Sikap Megawati dan Prabowo!

Proses ini harus melalui alasan hukum yang sah serta prosedur bertahap yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR.

1. Alasan Pemakzulan (Pasal 7A UUD 1945)

Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dari jabatannya apabila terbukti melakukan salah satu pelanggaran berikut:

• Pengkhianatan terhadap negara

• Korupsi atau penyuapan

  Baca Juga

  Geger ‘Cuap-cuap’ Prabowo Soal Upah Kupas Bawang Rp700 Rib/Kg, Pengamat: Kalau di China Bisa Dihukum Mati!

• Tindak pidana berat lainnya

• Perbuatan tercela

• Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden

2. Mekanisme dan Prosedur Pemakzulan (Pasal 7B UUD 1945)

Proses pencopotan jabatan tidak dapat dilakukan secara serta-merta, melainkan harus melalui alur berlapis berikut:

Baca Juga

Skenario Mengejutkan Pilpres 2029: Dibuang Gerindra, Dedi Mulyadi Disebut Bakal Duet Dengan Sosok Ini!

• Tahap 1: Usulan dari DPR

  • Usul pemberhentian diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada MPR.

  • Sidang paripurna DPR untuk memutuskan usulan ini wajib dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota.

  • Keputusan usulan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota yang hadir.

• Tahap 2: Pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)

  • Sebelum dibawa ke MPR, DPR wajib meminta MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Wakil Presiden telah melanggar hukum.

    Baca Juga

    3 Fakta Mengejutkan Sayembara Denny Indrayana Soal Ijazah SMA Gibran: Apakah Wakil Presiden Bisa Diberhentikan?

  • MK wajib memutus perkara ini dalam waktu maksimal 90 hari sejak permintaan diterima.

• Tahap 3: Keputusan Akhir di MPR

  • Jika MK memutuskan bahwa Wakil Presiden terbukti bersalah, DPR meneruskan usul pemakzulan tersebut ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

  • MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul tersebut paling lambat 30 hari sejak usul diterima.

  • Sidang MPR harus dihadiri oleh minimal 3/4 dari jumlah anggota.

    Baca Juga

    Kritik Pedas Connie Bakrie, Soroti Aksi Penerjun Payung Bentangkan Foto Prabowo Saat HUT ke-81 RI: Narsis Banget, Too Much!

  • Keputusan pemakzulan dinyatakan sah jika disetujui oleh sedikitnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.