mahkamah konstitusi

Semakin Banyak Gugatan MBG di MK, Saat Ini Ada 6 Gugatan dari Berbagai Elemen Masyarakat

DEMOCRAZY.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sedang menjadi subjek uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penganggarannya dalam UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026. Gugatan ini diajukan oleh sejumlah pihak, dari guru honorer hingga mahasiswa. Alasan Gugatan: Pemotongan Anggaran Pendidikan: Para pemohon mempermasalahkan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 yang memasukkan […]

Gugatan Larang Keluarga Presiden-Wapres Jadi Capres-Cawapres Kandas di MK

DEMOCRAZY.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima gugatan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. MK menilai gugatan yang meminta agar keluarga sedarah atau semenda dari presiden atau wakil presiden menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai calon presiden dan/atau wakil presiden itu tidak jelas. “Amar putusan mengadili, menyatakan, permohonan nomor 81/PUU-XXIV/2026 tidak dapat […]

Ya Ampun! Anwar Usman ‘Pingsan’ Usai Prosesi Purnabakti di Gedung MK, Pertanda Apa Ini?

DEMOCRAZY.ID – Anwar Usman mengalami pingsan setelah melaksanakan prosesi wisuda purnabakti di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026). Pantauan di lapangan, Anwar menyelesaikan seluruh rangkaian prosesi purnabakti. Setelah itu, ia berpamitan dengan para hakim aktif dan berjalan menuju pintu keluar. Namun secara tiba-tiba, Anwar terlihat lemas hingga akhirnya pingsan. Para hakim yang […]

Arief Hidayat Bongkar ‘Dapur’ Putusan MK 90/2023: Awal Indonesia Tak Baik-Baik Saja?”

DEMOCRAZY.ID – MK Nomor 90/2023, yang memungkinkan Gibran, putra sulung Jokowi, maju sebagai Cawapres, mendampingi Prabowo. “Inilah awal Indonesia tak baik-baik saja, “katanya. Arief Hidayat menjadi Hakim MK selama 13 tahun. Dilantik 1 April 2013, pensiun 3 Februari 2026 ini. Ia pernah menduduki posisi Anggota, Wakil Ketua, dan Ketua. Daripada Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD […]

Arief Hidayat: Ada Hakim Yang ‘Bermain Politik’ Dalam Putusan MK 90!

DEMOCRAZY.ID – Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat secara tegas menyatakan bahwa independensi MK dalam penanganan Perkara 90 telah terganggu oleh hakim yang bermain politik. Pernyataan ini menjadi yang paling keras yang pernah disampaikan oleh orang dalam MK terkait putusan yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. “Bisa ada beberapa hakim yang bermain […]

PSI ‘Tolak Keras’ Gugatan Keluarga Presiden Dilarang Nyapres: Diskriminatif!

DEMOCRAZY.ID – Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mengatakan partainya menolak keras gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar keluarga dari Presiden dan Wapres yang sedang menjabat dilarang ikut Pilpres. Menurut Ali, gugatan itu sangatlah diskriminatif. Meski begitu, kata dia, PSI tetap menghormati hak penggugat. “Tidak boleh ada diskriminasi di mata hukum, […]

MK Diminta ‘Larang’ Keluarga Presiden-Wapres Maju Pilpres, Jokowi Beri Respons Mengejutkan!

DEMOCRAZY.ID – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), merespons adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar melarang keluarga Presiden maju Capres dan Cawapres. Diketahui, warga bernama Raden Nuh dan Dian Amalia mengajukan gugatan terhadap UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menanggapi itu, Jokowi menyebut setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di konstitusional. “Setiap individu, […]

Emrus Sihombing: Jokowi Harus Bertanggungjawab Atas Pelanggaran Etika Berat di MK dan Pelemahan KPK!

DEMOCRAZY.ID – Pakar Komunikasi Politik sekaligus Komunikolog, Emrus Sihombing menilai Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) harus bertanggungjawab atas pelanggaran berat yang ia lakukan semasa masih menjabat. Di antaranya pelanggaran etika berat yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK). Diduga pelanggaran etika yang dimaksud Emrus Sihombing ini terkait putusan MK untuk perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas […]

Citizen Ajukan Gugatan ke MK, Minta Larang Keluarga Presiden-Wapres Untuk Jadi Capres-Cawapres!

DEMOCRAZY.ID – Warga bernama Raden Nuh dan Dian Amalia mengajukan gugatan terhadap UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta MK melarang keluarga sedarah atau semenda dari presiden atau wakil presiden menjabat untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan/atau wakil presiden. Dilihat dari situs resmi MK, Rabu (25/2/2026), gugatan tersebut teregistrasi dengan nomor perkara 81/PUU-XXIV/2026. […]

Lihat Postingan Lainnya