Momen Ahli Pro-MBG kena skakmat Hakim MK Ahli Pro-MBG dari DPR (Parulian): Yang Mulia, di Finlandia dan Swedia, makan siang gratis itu hak subjektif setiap siswa, didanai penuh oleh pajak. Di Inggris hanya untuk kelompok penerima manfaat tertentu. Prancis dan Italia mengombinasikan subsidi negara dengan iuran orang tua dan standar gizi ketat. Bahkan di Jepang, […]
DEMOCRAZY News
.
3 minggu yang lalu
DEMOCRAZY.ID – Meski Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 masih beberapa tahun lagi, wacana mengenai revisi Undang-Undang Pemilu mulai memantik perdebatan. Pengamat politik, Tony Rosyid, merespons kabar mengenai rancangan aturan yang disebut akan membatasi pencalonan presiden dan wakil presiden, sesuatu yang menurutnya patut menjadi perhatian publik sejak dini. Tony mengaitkan isu tersebut dengan pernyataan politikus Partai Demokrat, […]
DEMOCRAZY News
.
3 minggu yang lalu
DEMOCRAZY.ID – Jalannya sidang gugatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Mahkamah Konstitusi (MK) mendadak tegang. Argumen yang dibangun oleh kubu Pemerintah dan DPR RI guna mempertahankan penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG dilaporkan rontok dan berhasil dipatahkan secara telak oleh pihak penggugat. Sidang yang mempertemukan Pemerintah dan DPR melawan Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia (KOSPI) […]
DEMOCRAZY News
.
1 bulan yang lalu
DEMOCRAZY.ID – Perlahan tapi pasti, Gibran Rakabuming mulai banyak berbicara soal etika dalam kepemimpinan. Belum lama ini, ia menyoroti perlunya etika dalam penggunaan teknologi, khususnya artificial intelligence (AI). Ia menekankan bahwa penguasaan teknologi AI harus diimbangi etika agar tak disalahgunakan. “Teknologi tanpa etika itu berbahaya. AI bisa digunakan untuk membuat konten positif, tapi juga bisa […]
DEMOCRAZY News
.
1 bulan yang lalu
DEMOCRAZY.ID – Pengesahan revisi UU Polri memicu kritik tajam. Analis kebijakan publik Dr Faisal Lohy menilai langkah DPR bersama pemerintah justru memperdalam kerusakan profesionalisme Polri. Bukan memperkuat institusi, tapi membuka pintu politisasi. “Pengesahan ini menunjukkan betapa rusaknya peran politik DPR saat ini. Sengaja bergerombol bersama Presiden, memperdalam kerusakan profesionalisme institusi Polri,” tegas Faisal Lohy melalui […]
DEMOCRAZY News
.
2 bulan yang lalu
DEMOCRAZY.ID – Tujuh advokat anggota aktif DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Balikpapan menggugat Ketua Umum DPN PERADI Otto Hasibuan ke Pengadilan Negeri Balikpapan, Senin (8/6/2026). Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) itu diajukan karena Otto dinilai masih aktif memimpin organisasi advokat meski telah menjabat sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko […]
DEMOCRAZY News
.
2 bulan yang lalu
DEMOCRAZY.ID – Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo mengungkapkan adanya ancaman tersirat yang diterima Presiden Prabowo Subianto agar menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024. Gatot menyinggung kembali momen ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan MK Nomor 90 pada 16 […]
DEMOCRAZY News
.
2 bulan yang lalu
DEMOCRAZY.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), maka Jakarta tetap masih Ibu Kota Negara Indonesia sampai saat ini. Sidang Pengucapan Putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026 itu dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK, Selasa (12/5/2026). “Menolak permohonan […]
DEMOCRAZY News
.
3 bulan yang lalu
DEMOCRAZY.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sedang menjadi subjek uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penganggarannya dalam UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026. Gugatan ini diajukan oleh sejumlah pihak, dari guru honorer hingga mahasiswa. Alasan Gugatan: Pemotongan Anggaran Pendidikan: Para pemohon mempermasalahkan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 yang memasukkan […]
DEMOCRAZY News
.
3 bulan yang lalu
DEMOCRAZY.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima gugatan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. MK menilai gugatan yang meminta agar keluarga sedarah atau semenda dari presiden atau wakil presiden menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai calon presiden dan/atau wakil presiden itu tidak jelas. “Amar putusan mengadili, menyatakan, permohonan nomor 81/PUU-XXIV/2026 tidak dapat […]
DEMOCRAZY News
.
3 bulan yang lalu
