Analisis Hukum

Advokat Subhan Palal Sebut Polemik Ijazah Gibran Sebagai ‘Konspirasi Jahat Terstruktur’, Ini Alasannya!

DEMOCRAZY.ID – Polemik terkait syarat pendidikan atau ijazah SMA Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka bakal memasuki babak baru. Kamis (10/9/2026), kasus tersebut bakal resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh sejumlah pihak. Gugatan tersebut dimotori Pakar Hukum Tata Negara Prof Denny Indrayana, Partai Ummat, Advokat Subhan Palal, Komite Independen Pemantau Pemilu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, […]

. 7 jam yang lalu

Gugatan Gagal Tembus Meja Hijau! Advokat Subhan Palal Ungkap ‘Fakta Hukum’ Kenapa PN Jakarta Pusat Tolak Gugatan Status Wapres Gibran

DEMOCRAZY.ID – Advokat Subhan Palal mengungkapkan pernah mengajukan gugatan hukum terhadap status Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Gugatan itu diajukan setelah Subhan menilai DPR RI tidak mengambil langkah terkait dugaan ketidakmemenuhan syarat Gibran sebagai Wakil Presiden. Subhan mengatakan DPR memiliki kewenangan untuk menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ia mengaku telah […]

. 9 jam yang lalu

Politikus Senior Desak Polemik ‘Ijazah Jokowi’ Dibongkar Tuntas: Publik Berhak Tahu Kebenarannya!

DEMOCRAZY.ID – Politikus Senior Ferdinand Hutahaean angkat bicara mengenai perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang disebut segera memasuki sidang pokok perkara. Menurut Ferdinand, perkara yang melibatkan Roy Suryo dan sejumlah pihak terkait tuduhan pencemaran nama baik serta fitnah terhadap Jokowi dinilai telah bergeser dari substansi yang menjadi perhatian publik. Ferdinand […]

. 2 hari yang lalu

Babak Baru Aturan Pucuk Pimpinan Polri: Pengamat Bongkar ‘Celah Hukum’ Soal Masa Jabatan Kapolri

DEMOCRAZY.ID – Pengamat politik dan hukum Boni Hargens menyebut jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) merupakan karier profesional bukan politis. Sebab, kata dia, jabatan Kapolri tersebut tunduk pada ketentuan pensiun, bukan masa jabatan tetap seperti pejabat publik yang dipilih. “Jabatan Kapolri adalah jabatan karier profesional yang tidak otomatis tunduk pada masa jabatan tetap, tetapi […]

. 2 hari yang lalu

Pernyataan Hukum Aliansi Masyarakat: Permohonan Pemeriksaan Terhadap GRIB Jaya Atas Dugaan ‘Pelanggaran’ UU Organisasi Kemasyarakatan!

Desakan Hukum Menggelegar! Permohonan Resmi Pemeriksaan GRIB Jaya Atas Dugaan Pelanggaran UU Ormas Indonesia adalah Negara hukum, bukan Negara kekuasaan apalagi Negara preman. Negara hukum tak mengizinkan kekuasaan dijalankan secara sewenang-wenang. Negara hukum juga tak boleh membiarkan elemen sipil apalagi preman, mengambil alih fungsi aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Aliansi Masyarakat […]

. 3 hari yang lalu

Suara Keras Denny Indrayana: Pelantikan Jabatan Tidak Akan Pernah Bisa ‘Memutihkan’ Cacat Pencalonan Gibran!

DEMOCRAZY.ID – Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi jalan terakhir untuk mencari kepastian dan keadilan terkait dugaan cacat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “Pertanyaan ke saya hari-hari ini, kenapa mengajukan sengketa cacat pencalonan Gibran Rakabuming Raka ke Mahkamah Konstitusi? Bukankah setelah pelantikan, tidak boleh lagi ada diskualifikasi calon? […]

. 4 hari yang lalu

Kini Saatnya Hakim MK ‘Menebus’ Segala Dosa dan Kesalahan Karena Telah Meloloskan Gibran!

DEMOCRAZY.ID – Kini Saatnya Hakim Mahkamah Konstitusi Menebus Segala Dosa dan Kesalahan Karena Telah Meloloskan Syarat Usia Bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden Demi Memberikan Jalan Bagi Keponakan Paman Usman Yaitu Gibran Rakabuming Raka Menuju Kursi Wakil Presiden. Ternyata Bukan Hanya Usia Gibran Rakabuming Raka Saja Yang Belum Memenuhi Syarat, Akan Tetapi PENDIDIKAN GIBRAN juga […]

. 4 hari yang lalu

Bongkar Peta Konstitusi! Denny Indrayana Temukan ‘Celah Hukum’ Ampuh untuk Makzulkan Wapres Gibran

DEMOCRAZY.ID – Denny Indrayana sudah menemukan celah hukum pemakzulan Wapres Gibran. Yakni, bukan lewat poin pengkhianatan terhadap negara, korupsi atau penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, tapi lewat poin tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres. Kenapa bisa? Karena Wapres Gibran dianggap tidak memiliki ijazah SMA dan sederajat, dan itu tidak hanya tidak lagi memenuhi […]

. 4 hari yang lalu

Pakar HTN Refly Harun: Gugatan Ijazah Wapres di PTUN Bisa Jadi Pintu Masuk Proses ‘Pemakzulan Gibran’!

DEMOCRAZY.ID – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menjadi sorotan publik seiring dengan bergulirnya gugatan hukum terkait keabsahan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah milik Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka. Gugatan tersebut dilayangkan oleh Mercy Tiurma Sihombing, seorang advokat sekaligus penyelenggara lembaga pendidikan nonformal yang mempertanyakan prosedur dan keabsahan dokumen kesetaraan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan. […]

. 4 hari yang lalu

Prediksi Jitu Mahfud MD Jadi Kenyataan! Inilah 3 Skenario Dibalik Pusaran Kasus Hukum Febrie Adriansyah Yang Kini Terbukti

DEMOCRAZY.ID — Prediksi yang sempat dilontarkan oleh mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, terkait nasib permohonan praperadilan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah kembali menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang secara resmi kembali menolak gugatan praperadilan kedua yang […]

. 2 minggu yang lalu
Lihat Postingan Lainnya