pengamat hukum

Pengamat Hukum: Pergantian Tinggal Tunggu Waktu Usai Gibran Didiskualifikasi, Indonesia Berpotensi Punya Wapres Baru!

DEMOCRAZY.ID – Polemik mengenai pemenuhan syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian. Dalam podcast Forum Keadilan, Jumat (2/10/2026), pengamat hukum Syarif Bastaman menyebut terbuka kemungkinan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah hukum apabila di kemudian hari ditemukan fakta bahwa Gibran tidak memenuhi persyaratan ketika maju dalam Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Syarif saat […]

. 3 minggu yang lalu

Yakin Bakal Menang, Penggugat Gibran Bawa Contoh Kasus Hukum dari Vanuatu dan Filipina!

DEMOCRAZY.ID – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) mengungkap sejumlah preseden hukum dari negara lain yang menurutnya relevan dengan gugatan mengenai kelayakan Wakil Presiden yang kini diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu disampaikan BW saat menjadi tamu dalam siniar di kanal YouTube Abdel Achrian bersama Gilang Bhaskara yang tayang pada […]

. 3 minggu yang lalu

Pakar Hukum: Poin Penting Dalil Gugatan ‘Diskualifikasi Gibran’ adalah Ijazah Segera Diperlihatkan Bukan Surat Keterangan!

DEMOCRAZY.ID – Pakar Hukum Tata Negara, Charles Simabura kembali bicara soal untuk mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. Kali ini yang jadi poin penting pembahasannya adalah ijazah atau sura keterangan dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. Charles Simabura mengatakan jelas yang dipermasalahkan sampai digugat ini adalah dokumen. Bukan kurikulum atau subtansi pembelajaran. “Jadi yang […]

. 4 minggu yang lalu

Persoalkan Syarat Pendidikan Gibran, Ternyata Ini Yang Diminta Denny Indrayana ke MK

DEMOCRAZY.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali memeriksa perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang diajukan pada 2026. Salah satu pokok yang dipersoalkan pemohon adalah pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat menjadi calon wakil presiden. Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda penyampaian permohonan digelar di […]

. 4 minggu yang lalu

Rizal Fadillah: Apapun Putusan MK, Rakyat Harus Tetap Tekan DPR Demi Wujudkan ‘Pemakzulan Gibran’!

DEMOCRAZY.ID – Pengamat politik dan kebangsaan M Rizal Fadillah menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus terus dikawal hingga terdapat kejelasan mengenai status konstitusionalnya. Dalam tulisannya, Rizal menyoroti persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan permohonan diskualifikasi Gibran karena persoalan persyaratan pendidikan. Menurut dia, perkara tersebut bukan hanya menyangkut sosok wakil […]

. 4 minggu yang lalu

Mahfud MD Ungkap Alasan ‘Tolak’ Ajakan Denny Indrayana Gugat Pendidikan Gibran ke MK

DEMOCRAZY.ID – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap dirinya sempat diajak oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana untuk turut menjadi pemohon dalam gugatan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Ajakan tersebut ditujukan untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden […]

. 4 minggu yang lalu

Bambang Widjojanto Bongkar Skandal ‘Pasal Selundupan’ di PKPU Demi Anak Jokowi: Dulu Paman Gibran, Sekarang ‘KPU Gibran’!

DEMOCRAZY.ID – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus pakar hukum tata negara, Bambang Widjojanto (BW), melayangkan kritik tajam terkait keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. BW membeberkan adanya dugaan praktik political corruption dan constitutional corruption melalui penyelundupan pasal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang menguntungkan posisi Gibran yang […]

. 4 minggu yang lalu

Denny Indrayana: MK Secara Khusus Terbitkan Peraturan Baru PHPU Pilpres 2024, Sinyal Serius ‘Diskualifikasi Gibran’?

DEMOCRAZY.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan Peraturan MK (PMK) Nomor 1/2026 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Permohonan Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Aturan tersebut dikeluarkan setelah persyaratan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming digugat ke MK. Gugatan ini dilayangkan Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana CS. PMK 1 […]

. 1 bulan yang lalu

Purbaya Dikuliti Habis Sama Pak Mahfud, Sisi ‘Gelapnya’ Dibongkar Terang Benderang!

DEMOCRAZY.ID — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, and Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara mengenai pencopotan mendadak Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Mahfud, pendepakan tersebut merupakan hal yang wajar karena Purbaya dinilai memiliki sejumlah kelemahan mendasar yang sulit ditoleransi selama setahun memimpin kas negara. Melalui saluran […]

. 1 bulan yang lalu

Sinyal Panas Babak Baru! Bonatua Silalahi Bongkar ‘Celah Hukum’ Ijazah Wapres Gibran

DEMOCRAZY.ID – Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memasuki ruang perdebatan hukum. Peneliti ijazah Gibran, Bonatua Silalahi, menyoroti adanya persoalan kewenangan peradilan dalam menguji dugaan persoalan hukum yang baru diketahui setelah suatu perbuatan disebut telah disembunyikan. Dikatakan Bonatua, persoalan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai lembaga mana yang sebenarnya memiliki kewenangan untuk menangani […]

. 1 bulan yang lalu
Lihat Postingan Lainnya