Bedah Manuver Solo-Hambalang, Rocky Gerung: Jokowi Butuh Gibran Jadi Presiden Agar Dirinya Aman!

DEMOCRAZY.ID – Pengamat politik Rocky Gerung menguliti peta hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi), khususnya terkait keberadaan Gibran Rakabuming Raka di kursi Wakil Presiden.

Dalam diskusi yang dipandu Arie Putra di kanal YouTube Total Politik, Rocky memberikan analisis tajam mengenai gestur politik, evaluasi kebijakan nasional, hingga motif di balik manuver Solo–Hambalang.

Rocky Gerung menilai intensitas safari politik dan blusukan yang masih aktif dilakukan Jokowi ke berbagai daerah merupakan langkah untuk menjaga panggung publik bagi Gibran.

Menurut Rocky, strategi ini tidak lepas dari kepentingan jangka panjang keluarga Solo dalam mengamankan posisi menuju Pemilu 2029.

“Bagi Pak Jokowi, satu-satunya yang bisa membuat dia aman adalah kalau Gibran jadi presiden. Tagihan politik Jokowi masih akan berlangsung pada Prabowo,” kata Rocky, Sabtu (5/9/2026).

Baca Juga

HEBOH Pertemuan Roy Suryo dan Anies Baswedan di Reuni UGM: Singgung Kehadiran ‘Alumni Asli’

Ia menambahkan, perlindungan politik terbaik bagi purna-tugas presiden adalah memastikan suksesi kepemimpinan tetap berada di lingkaran keluarga atau loyalis terdekat.

Hal ini memicu persepsi publik tentang adanya tarik-menarik pengaruh antara kubu Solo dan Hambalang.

Sinyal Ketegangan dan ‘Sitting Arrangement’

Menanggapi spekulasi publik mengenai renggangnya hubungan Prabowo dan Gibran yang dipicu oleh tata letak tempat duduk (sitting arrangement) dalam sejumlah acara kenegaraan, Rocky menganggap hal tersebut sebagai sinyal psikologis sekaligus persoalan performa.

Meskipun secara formal protokol keistanaan memiliki aturan tersendiri, sorotan publik dan persepsi pendukung menunjukkan adanya keretakan yang perlahan mulai terlihat.

Baca Juga

Terungkap! Mas Botok Ternyata Sudah Bertemu DPR dan Bicara dengan Prabowo Sebelum Demo 27 Agustus

“Masing-masing pihak punya kalkulasi politik. Prabowo tentu menghitung sejauh mana dampak elektoral dan persepsi publik jika terus dikaitkan dengan beban politik masa lalu,” tutur Rocky.

Rapor Merah Program MBG dan Bongkar Pasang KabinetSelain peta politik suksesi, Rocky menyoroti evaluasi kebijakan strategis, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, MBG bukan sekadar persoalan menghabiskan anggaran, melainkan tantangan efisiensi dan tata kelola (prudent governance).

Ia mencontohkan pergantian posisi kunci di Badan Gizi Nasional (BGN) dari Dadan Hindayana ke Sudaryono.

Baca Juga

IRONI Penegakan Hukum: Pedagang Jajanan Kecil Langsung ‘Diciduk’ Gegara Keracunan, Kasus MBG Dengan Ribuan Korban Masih Tanpa Tersangka

Rocky menyebut penunjukan figur baru tersebut sebagai sinyal positif untuk memulihkan integritas kabinet serta menekan potensi benturan kepentingan (conflict of interest).

“Perjanjian etis harus diucapkan secara politis, agar publik melihat komitmen bahwa tidak boleh ada pihak atau keluarga yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan bisnis,” ujarnya.

Rocky juga menilai langkah tegas Prabowo yang tidak memproteksi pejabat di sekelilingnya saat tersandung persoalan hukum merupakan bukti bahwa sang Presiden mengutamakan kehendak publik di atas kompromi politik.

Terkait desas-desus kekhawatiran publik dan kalangan bisnis mengenai potensi instabilitas politik, Rocky menilai hal tersebut lebih dipicu oleh ketakutan komunal ketimbang fakta politik nyata.

Baca Juga

Eks Menteri Bongkar ‘Maksud Tersembunyi’ Budi Arie Sengaja Lempar Isu Percepatan Pemilu 2029: Untungkan Jokowi dan PSI!

“Ancaman stabilitas itu sangat tergantung pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pasokan LPG dan BBM harian. Selama kebutuhan dasar terjamin, spekulasi kerusuhan masif hanyalah narasi yang dikembangkan pihak tertentu,” jelasnya.

[FULL VIDEO]

Baca Juga

Titik Api Sudah Terpetakan, Kenapa Korporasi Pembakar Lahan Masih Sulit Dijerat? Pakar UGM Bongkar Caranya!