DEMOCRAZY.ID – Akademisi dari Universitas Indonesia (UI), Prof Suzie Sudarman, menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia saat ini.
Menurutnya, kepemimpinan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto dinilai telah berkelindan menciptakan situasi yang sangat tidak wajar atau “super abnormal” bagi keberlangsungan negara.
Pernyataan menohok tersebut disampaikan Prof. Suzie saat hadir sebagai narasumber dalam program podcast Dialektika Madilog yang ditayangkan di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Kamis (20/8/2026).
Membahas aksi unjuk rasa yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI satu hari setelah peringatan HUT Ke-81 RI, Prof. Suzie menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tersebut murni membawa aspirasi rakyat kecil yang tertekan secara ekonomi dan politik.
“Mahasiswa mewakili suara rakyat. Mereka melihat kehidupan sehari-hari, beban UKT yang mahal, dan sulitnya mencari pekerjaan bagi lulusan perguruan tinggi hingga banyak yang terpaksa menjadi pengemudi ojek online,” ujar Prof. Suzie dalam wawancara tersebut.
Ketua Pusat Studi Amerika UI ini menyoroti bagaimana ruang publik dan media arus utama saat ini dinilai telah dibungkam oleh kekuatan politik yang berkuasa.
Situasi ini membuat kampus menjadi salah satu benteng terakhir yang masih sanggup menyuarakan kebenaran.
“Sekarang hampir semua dibungkam. TV-TV nasional sudah didanai partai penguasa. Jika ada yang berpendapat di luar, langsung diserang oleh dengungan buzzer. Hanya universitaslah dengan kekuatan mudanya yang masih bisa memberikan ilham dan inspirasi bagi negeri,” tegasnya.
Salah satu poin utama yang disuarakan mahasiswa UI adalah tuntutan agar negara menghentikan bentuk “penjajahan” terhadap rakyatnya sendiri.
Menanggapi hal itu, Prof Suzie menilai istilah penindasan atau penjajahan negara memang secara nyata dirasakan dalam kehidupan bermasyarakat.
Ia menyebut praktik oligarki tumbuh subur sejak era Presiden Jokowi dan terus berlanjut hingga sekarang.
“Penjajahan zaman baru ini sangat keji karena tidak terlihat dan mengabaikan standar etika. Negara yang seharusnya membangun barang publik dan mempromosikan keadilan justru membiarkan sumber daya dikuasai oleh segelintir kelompok,” kritiknya.
Prof Suzie juga menyoroti pola transisi dan kerja sama politik antara Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, gabungan kedua kekuatan politik ini menciptakan iklim pemerintahan yang makin jauh dari prinsip keadilan dan tata kelola yang baik (good governance).
Ia mengutip pemikiran ekonom Daron Acemoglu terkait pentingnya membangun institusi negara yang inklusif agar tidak menjadi negara gagal (failed state).
“Sekarang yang dibangun adalah institusi-institusi semu. Semata-mata demi pencitraan sebagai pihak yang dermawan dengan membagi-bagi uang jelang Pemilu. Jika cara memimpin negara terus memunggungi etika dan hukum, maka institusi tersebut tidak akan berbekas dan berisiko membawa Indonesia menuju kehancuran,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar pemerintah tidak tone deaf atau tuli terhadap jeritan rakyat dan aspirasi kritis mahasiswa.
Tindakan represif berupa pengerahkan aparat kepolisian secara berlebihan dalam menghadapi aksi unjuk rasa dinilai hanya akan memicu perlawanan gelombang besar dari seluruh elemen mahasiswa di Indonesia.
Sebagai penutup, Prof. Suzie mendesak agar pemerintah mengembalikan nilai-nilai etika, budi pekerti, dan penghormatan terhadap sejarah kebudayaan bangsa.
Pemerintahan yang mengabaikan ilmu pengetahuan dan nilai etis hanya akan menghasilkan kebijakan yang merugikan masyarakat luas.
Peringatan dari gerakan mahasiswa UI ini diharapkan menjadi alarm keras bagi jajaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan koreksi total terhadap tata kelola negara demi mencegah terjadinya krisis multidimensional di masa mendatang.
[FULL VIDEO]