Pakar Hukum Sebut Gibran Pelanggar Etika Berat, Malapetaka Bangsa, Narkoba Ikut Diungkit!

DEMOCRAZY.ID – Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, kembali menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam surat yang diunggah melalui media sosialnya, Denny menyoroti persoalan etika politik dan menyampaikan pandangannya mengenai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu menilai persoalan terbesar bukan semata aspek hukum, melainkan etika politik.

Menurutnya, wajar apabila Prabowo merasa memiliki utang budi politik kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mendukung kemenangan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Namun, Denny berpandangan bahwa utang politik tersebut tidak seharusnya menghalangi langkah yang dinilai diperlukan demi kepentingan bangsa.

Baca Juga

Putuskan Mundur dari Polemik Ijazah Jokowi, Dokter Tifa Siapkan Rencana Besar!

“Menurut saya, tidak ada utang etika kepada orang yang merusak moral bernegara. Dalam politik praktis, etika bukan kuitansi politik yang harus dibayar selamanya,” tulis Denny di akun X pribadinya, dikutip pada Minggu (2/8/2026).

“Ingat, Gibran menjadi Wapres pondasi utamanya adalah pelanggaran etika berat, yang diputus resmi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi,” sambungnya.

Ia juga mengungkit putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan telah terjadi pelanggaran etik berat dalam proses putusan perkara batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Selain aspek etika, Denny menyinggung ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur syarat pemberhentian presiden maupun wakil presiden.

Baca Juga

Pengamat: Jangan Sampai Ijazah Jokowi Bernasib Seperti Naskah Supersemar, Raib Tanpa Jejak!

Ia menegaskan bahwa proses tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdapat fakta dan bukti yang sah serta melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Meski demikian, Denny menyebut terdapat sejumlah dugaan yang menurutnya layak ditelusuri lebih lanjut.

Ia menyinggung isu akun “fufufafa”, laporan yang pernah disampaikan akademisi Ubedilah Badrun ke KPK terkait Gibran dan Kaesang Pangarep, serta sejumlah tudingan lain yang beredar di ruang publik.

“Beredar pula berbagai sangkaan terkait narkoba, sahnya ijazah dan sekolah,” ujar mantan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada itu.

Baca Juga

Gibran Dikabarkan Bakal Absen di 2029, Kaesang Ambil Alih Tongkat Estafet Dinasti?

Denny menekankan bahwa seluruh hal tersebut masih sebatas dugaan dan bukan merupakan kebenaran yang telah diputuskan secara hukum.

“Semua harus diperlakukan sebagai dugaan, bukan kebenaran. Tudingan bukan putusan,” tulisnya.

Menurut Denny, apabila terdapat bukti yang memadai, berbagai dugaan tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur hukum yang berlaku sebelum muncul pembahasan mengenai kemungkinan proses pemakzulan.

“Setidaknya, membiarkan Wakil Presiden yang minim kapasitas-intelektual dan wibawa bernegara adalah dosa bersama yang harus segera dihentikan. Membiarkan Wapres Raka bukan hanya masalah bagi Presiden, tetapi juga malapetaka bagi bangsa,” ungkap Denny.

Baca Juga

Fakta Baru Terungkap! Diduga Dibunuh, Sutrimo Ternyata Bukan Karumga Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Di akhir suratnya, Denny mengajak Presiden Prabowo mengambil sikap sebagai kepala negara.

Ia juga melontarkan kritik terhadap kapasitas Gibran sebagai wakil presiden dan mengingatkan agar Presiden mewaspadai dinamika politik di lingkaran kekuasaan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Presiden Prabowo Subianto maupun pihak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait isi surat terbuka tersebut.

Baca Juga

Kuda Troya Terbongkar! Terungkap ‘Motif Rahasia’ Prabowo Rela Jadi Anak Buah Jokowi Tahun 2019