DEMOCRAZY.ID – Perdebatan antara pakar hukum tata negara Feri Amsari dan filsuf Rocky Gerung mengenai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto turut mendapat sorotan Dosen Ilmu Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun.
Ubedilah secara khusus menanggapi pandangan Rocky Gerung yang menyebut pemerintahan Prabowo sedang menjalankan sosialisme.
Menurut Ubedilah, label tersebut perlu diuji dengan melihat praktik kekuasaan dan ekonomi yang berlangsung, bukan hanya sejumlah program pemerintah.
Ubedilah bahkan menilai narasi mengenai “sosialisme Prabowo” dapat dibaca sebagai cara Rocky Gerung menjelaskan sekaligus melindungi posisi politiknya di tengah anggapan bahwa dirinya mendukung pemerintahan Prabowo.
Penilaian tersebut merupakan pandangan politik Ubedilah terhadap posisi Rocky.
“Tadi saya katakan bahwa itu adalah narasi sebagai tempat persembunyian seorang Rocky Gerung karena Rocky Gerung mau membantah bahwa dia adalah “antek-antek Prabowo“. Enggak mungkin dong dia akan menjelaskan posisi politik aslinya itu. Bagaimana kita bisa meyakini atau membenarkan Prabowo sedang menjalankan sosialisme,” kata Ubedilah dalam diskusi yang membahas perdebatan tersebut.
Menurut Ubedilah, pembahasan mengenai sosialisme pemerintahan Prabowo perlu terlebih dahulu menjelaskan sosialisme yang dimaksud.
Ia mempertanyakan dasar yang digunakan untuk memasukkan kebijakan pemerintahan saat ini ke dalam kategori tersebut.
“Kalau diurai narasi bahwa Prabowo sedang menjalankan sosialisme, itu menurut saya jika diurai tidak benar. Sosialisme yang mana dulu?, Prabowo tidak pernah menemukan pemikiran otentik Prabowo tentang menafsirkan, menganalisis sosisalisme, yang ada narasi heroik, nasionalisme, kedaulatan negara, dan antek-antek asing. Sosialisme itu tidak musuh dengan pihak asing, tapi sosialisme itu dia bermusuhan dengan kapitalisme. Nah Prabowo ketika masuk ke ranah bisnis, itu praktik kapitalisme,” ujarnya.
Ubedilah juga mempertanyakan penggunaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai dasar untuk menyebut pemerintahan Prabowo menjalankan sosialisme.
Menurut dia, keberadaan program tersebut tidak secara otomatis menjadikan keseluruhan praktik ekonomi pemerintahan sebagai sosialisme.
Ia justru menilai praktik ekonomi dan kekuasaan yang berlangsung saat ini menunjukkan karakter yang berbeda.
“Bagaimana kita bisa meyakini atau membenarkan Prabowo sedang menjalankan sosialisme. Sementara praktik kekuasaan dan praktik ekonomi yang berjalan di republik ini sesungguhnya adalah kapitalisme,” kata Ubedilah.
Ia kemudian menyoroti anggapan bahwa MBG dan Koperasi Merah Putih merupakan representasi sosialisme pemerintahan Prabowo.
“Jadi aneh kalau kemudian hanya gara-gara membuat MBG dan membuat Koperasi Merah Putih itu dianggap sebagai wajah sosialisme. Saya kira tidak,” ujarnya.
Perdebatan mengenai karakter kebijakan pemerintah tersebut sebelumnya muncul dalam diskusi yang mempertemukan pandangan Rocky Gerung dan Feri Amsari.
Salah satu isu yang dibahas adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta keterlibatan anggota TNI dalam kegiatan pertanian.
Dalam perdebatan tersebut, Feri Amsari juga menolak pandangan yang mengategorikan pemerintahan Prabowo sebagai pemerintahan sosialis.
Feri justru menggunakan istilah berbeda ketika menggambarkan kecenderungan yang menurutnya terlihat dalam praktik pemerintahan.
“Cuma memang gagasan punya kecenderungan sekarang menganggap pak presiden itu betul-betul sosialisme. Saya tidak percaya itu. Yang ada adalah fasisme,” kata Feri dalam diskusi tersebut.