pakar hukum

Ahli Hukum Bongkar ‘Celah Hukum’ yang Bisa Copot Gibran dari Posisi Wapres

DEMOCRAZY.ID – Peluang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi kembali menjadi pembahasan seiring bergulirnya perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK). Pakar Hukum Tata Negara Charles Simabura menilai kemungkinan tersebut tidak bisa dilepaskan dari proses pembuktian di persidangan. Menurutnya, perkara harus dilihat berdasarkan kebenaran material serta bukti yang diajukan pemohon. Charles menjelaskan, persoalan yang diperdebatkan […]

. 47 menit yang lalu

Pakar Hukum: Poin Penting Dalil Gugatan ‘Diskualifikasi Gibran’ adalah Ijazah Segera Diperlihatkan Bukan Surat Keterangan!

DEMOCRAZY.ID – Pakar Hukum Tata Negara, Charles Simabura kembali bicara soal untuk mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. Kali ini yang jadi poin penting pembahasannya adalah ijazah atau sura keterangan dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. Charles Simabura mengatakan jelas yang dipermasalahkan sampai digugat ini adalah dokumen. Bukan kurikulum atau subtansi pembelajaran. “Jadi yang […]

. 21 jam yang lalu

Pakar Hukum: Tak Sepatutnya Hakim Tunduk ke Surat Edaran Mahkamah Agung di Kasus Ijazah Jokowi!

DEMOCRAZY.ID – Perseteruan Roy Suryo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memasuki babak baru. Selain memperdebatkan ganti kerugian Rp206 juta, perkara ini juga memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana hakim harus mengikuti pedoman terkait praperadilan setelah perkara pokok dilimpahkan ke pengadilan dari Mahkamah Agung. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai hakim harus tetap menjaga […]

. 2 minggu yang lalu

Pernyataan Panas Praktisi Hukum: Saya Pastikan Gibran Tak Bisa Nyalon 2029 Karena Temuan Dokumen Palsu Ini!

DEMOCRAZY.ID — Praktisi hukum Munarman melontarkan analisis hukum yang cukup menohok ihwal peluang politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pemilu 2029 mendatang. Di tengah masifnya pergerakan politik di akar rumput, ia justru meyakini langkah Gibran untuk melenggang ke bursa pencalonan akan terkunci secara hukum. Munarman secara terbuka menyebut bahwa hambatan tersebut bersumber dari […]

. 3 minggu yang lalu

Pengamat: Dokumen Penyetaraan Ijazah Gibran Ada Unsur ‘Langgar’ Hukum Administrasi Negara dan Pidana!

DEMOCRAZY.ID – Pengacara sekaligus eks Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman mengungkap dugaan unsur pelanggaran hukum administrasi negara dan pidana dalam surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka. Surat penyetaraan ijazah SMA tersebut merupakan dokumen yang selama ini digunakan Gibran maju dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Solo dan Pemilihan Presiden (Pilpres) hingga jadi […]

. 4 minggu yang lalu

Jokowi Kembali Mangkir Persidangan, Refly Harun dan M Taufiq Bedah ‘Kejanggalan’ Dakwaan: Ngawur Bin Ajaib!

DEMOCRAZY.ID – Persidangan dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang menyeret Roy Suryo serta Dokter Tifa kembali memantik sorotan publik. Pasalnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) selaku pihak pelapor dilaporkan kembali tidak hadir dalam persidangan. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun bersama praktisi hukum M. Taufiq membedah berbagai kejanggalan hukum yang dinilai mewarnai […]

. 4 minggu yang lalu

Polisi Berkilah Rekening Mas Botok Cuma Ditunda 5 Hari, Pakar Hukum Langsung Bongkar ‘Celah’ Hukum Ini: Bisa Dipersoalkan!

DEMOCRAZY.ID – Polemik rekening Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Mas Botok, kembali bergulir setelah Polda Metro Jaya menyebut tindakan terhadap rekening tersebut bukan pemblokiran, melainkan penundaan transaksi sementara. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto sebelumnya menegaskan penyidik tidak mengajukan pemblokiran rekening. Menurut dia, surat yang dikirim Ditreskrimsus Polda Metro […]

. 4 minggu yang lalu

Pengakuan Polisi Soal Pemblokiran Rekening Mas Botok Dipatahkan Pakar, Curiga Ada ‘Pihak Kuat’ Disembunyikan!

DEMOCRAZY.ID – Polemik rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Mas Botok, terus bergulir. Kali ini, sorotan tertuju pada istilah ‘penundaan transaksi’ yang digunakan Polda Metro Jaya untuk menjelaskan tindakan terhadap rekening tersebut. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa penyidik tidak melakukan pemblokiran rekening, melainkan mengajukan […]

. 1 bulan yang lalu

Pakar Hukum Buka Kartu “Cek Kosong” Kekuasaan Prabowo, Sebut Bahaya Besar Mengintai Demokrasi Kita!

DEMOCRAZY.ID – Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana melontarkan kritik tajam terhadap desain pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai perubahan Undang-Undang Kementerian Negara telah membuka ruang kewenangan yang terlalu luas bagi presiden dalam menentukan struktur kabinet. Menurut Denny, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut banyak atau sedikitnya kementerian. Lebih jauh, ia mempersoalkan hilangnya batas yang jelas […]

. 1 bulan yang lalu

Gibran Makin Terpojok! Ijazah S1 Disinggung Pakar Hukum, Ahok Soroti Putusan MK

DEMOCRAZY.ID – Perdebatan mengenai pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat. Kali ini, sorotan tidak hanya tertuju pada perubahan syarat usia calon presiden dan wakil presiden, tetapi juga pada ketentuan mengenai dokumen pendidikan. Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menilai pencalonan Gibran pada Pemilihan Presiden 2024 tidak hanya berkaitan dengan perubahan ketentuan usia melalui […]

. 2 bulan yang lalu
Lihat Postingan Lainnya