Kalkulasi Kontroversi 10 Tahun Kekuasaan: 18 Operasi Politik Jokowi!
DEMOCRAZY News
18 Oktober 2026 9:52 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID — Klaim panik Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menuding bahwa skandal ijazah bodong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan hasil “operasi politik” musuh langsung dibalas skakmat!
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, membongkar borok kekuasaan dengan membeberkan daftar 18 operasi politik hitam yang dilancarkan Jokowi sendiri selama sepuluh tahun mencengkeram Indonesia.
Lewat unggahan menohok di akun X miliknya, Said Didu menelanjangi rekam jejak Jokowi yang dinilainya sebagai master operasi politik sesungguhnya—mulai dari perusakan konstitusi, kriminalisasi oposisi, pembegalan partai politik, hingga perampokan tatanan demokrasi demi memuluskan jalan dinasti Solo.
“Jokowi tuding ada ‘operasi politik’ terkait kasus ijazahnya dan ijazah Gibran. Sekedar mengingatkan, minimal ada 18 operasi politik yang Pak Jokowi lakukan selama berkuasa!” tegas Said Didu.
18 Dosa Dosa Operasi Politik “Raja Begal” Konstitusi
Said Didu merincikan daftar kejahatan demokrasi dan operasi politik yang dirancang dari dalam ruang kekuasaan Solo selama satu dekade:
-
Begal Konstitusi demi Anak: Mengubah aturan di Mahkamah Konstitusi (MK90) demi memuluskan Gibran Rakabuming Raka melenggang ke kursi Wakil Presiden.
-
Dinasti Solo di Daerah: Memobilisasi instrumen negara untuk menggolkan Gibran menjadi Wali Kota Solo.
-
Dinasti Mantu: Mengondisikan kemenangan Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan hingga menjabat Gubernur Sumatera Utara.
-
Karpet Merah Anak Bungsu: Menjadikan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI secara instan hanya dalam hitungan hari.
-
Tragedi Pemilu 2019: Menutup mata atas wafatnya lebih dari 900 petugas TPS tanpa investigasi independen yang tuntas.
-
Kriminalisasi Tokoh Kritis: Memenjarakan aktivis dan ulama yang berbeda pendapat, seperti Habib Rizieq Shihab (HRS), Jumhur Hidayat, hingga Syahganda Nainggolan.
-
Bantai Pengkritik di KM 50: Tragedi pembunuhan 6 laskar FPI di KM 50 yang hingga kini menyisakan luka keadilan.
-
Pembubaran Ormas Tanpa Peradilan: Membubarkan ormas Islam seperti FPI secara sepihak dan otoriter.
-
Kudeta dan Pembegalan Partai Golkar: Mengintervensi internal Golkar demi menempatkan loyalis Istana.
-
Pengondisian PAN: Memaksa PAN masuk dalam gerbong oligarki kekuasaan.
-
Upaya Begal Partai Demokrat: Menunggangi Moeldoko dalam aksi pembegalan Partai Demokrat dari tangan SBY.
-
Partisanisasi Aparat: Menggunakan intitusi TNI, Polri, hingga intelijen untuk kepentingan politik praktis dinasti.
-
Bagi-Bagi BUMN ke Buzzer: Membagikan posisi Komisaris BUMN kepada tim sukses, relawan, dan pemuja kekuasaan.
-
Politik Sandera Hukum: Menggunakan KPK dan Kejaksaan sebagai instrumen penjegal lawan sekaligus penyandera koruptor agar patuh.
-
Perampokan Sumber Daya Alam: Membagikan izin tambang dan konsesi lahan kepada konglomerat asing dan oligarki pelindung rezim.
-
Manipulasi KPU: Menggunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai alat kelengkapan kemenangan Pilpres.
-
Intervensi Ormas Keagamaan: Dua kali melancarkan operasi politik untuk mendikte pemilihan pimpinan PBNU.
-
Penyelundupan Aturan Administrasi: Menggunakan pasal-pasal selundupan di PKPU demi menutupi cacat ijazah SMA Gibran.
Maling Teriak Maling: Saat Sang Dalang Mengaku Korban!
Daftar panjang yang dibongkar Said Didu ini mematahkan narasi playing victim yang dimainkan Jokowi dari kediamannya di Solo.
Publik kini tersadar bahwa yang selama ini piawai memproduksi operasi politik kotor adalah sang mantan presiden sendiri.
Ketika borok dokumen palsu sang anak akhirnya dibuka terang benderang di persidangan Mahkamah Konstitusi, tuduhan “ada operasi politik” dari mulut Jokowi tak lebih dari teriakan panik seorang pembegal konstitusi yang aksinya telah dipergoki oleh seluruh rakyat Indonesia!
Sekedar mengingatkan minimal 18 operasi politik yg Pak Jokowi lakukan selama berkuasa :
1) mengubah konstitusi demi jadikan Gibran jadi Wapres
2) menggolkan Gibran jadi Walikota Solo
3) menggolkan menantunya jadi Walikota Medan dan Gub Sumut
4) menjadikan Kaesang Ketum PSI
5) wafatnya 900 an petugas TPS
6) memenjarakan banyak orang yg berbeda pendapat dg rezim Jokowi – seperti HRS, Jumhur, Syahganda dll
7) pembunuhan di Km-50
8) pembubaran ormas spt FPI
9) pengambil alihan Partai Golkar
10) pengambil alihan PAN
11) upaya pengambilalihan Partai Demokrat
12) penggunaan aparat utk kepentingan politik
13) bagi-bagi jabatan BUMN ke relawan/tim sukses
15) penggunaan hukum untuk menjerat lawan politik
16) bagi-bagi tambang ke Asing
17) menggunakan KPU sebagai instrumen kemenangan politik
18) intervensi pemilihan pimpinan ormas (2x terhadap NU)
Silakan tambahkan— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) October 16, 2026
Analisis Politikberita politikdemocrazydemocrazy.iddinasti politikelit politikijazah gibranjokowikritik jokowioperasi politikpenumpang gelappolemik ijazahpolitik nasionalsaid didusorotan publik
Artikel terkait lainnya
