Sinyal Kejatuhan Kekuasaan! Indonesia Berpotensi Susul Jejak Nepal, Prabowo Dituntut Sigap Hadapi Amuk Massa

DEMOCRAZY.ID — Gelombang ketidakpuasan publik terhadap arah kebijakan pemerintah memicu peringatan keras dari kalangan akademisi dan pengamat.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diminta tidak menganggap remeh akumulasi kemarahan masyarakat yang kian membara di tengah himpitan krisis multidimensi.

Pengamat komunikasi politik dari Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi, dengan tegas mengingatkan bahwa gejolak sosial ekstrem yang pernah melumpuhkan suatu negara bukan hal yang mustahil menular ke Indonesia apabila Istana gagal meredam kekecewaan rakyat.

“Jadi, jangan anggap enteng. Jika frustasi rakyat menjadi, peristiwa Nepal bisa terjadi di Indonesia,” ujar Ari.

Lebih jauh, ia memetakan bahwa puncak dari akumulasi kejenuhan dan kekecewaan publik tersebut berpotensi meledak bertepatan dengan momentum perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang.

Baca Juga

Borok Program Makan Bergizi Disorot! Viral Aksi Siswa di Bondowoso Buang Nasi MBG, Alasannya Bikin Tepuk Jidat

Deretan Isu Pemicu: Dari Skandal BGN, Konflik Polri-Kejagung, hingga Kopdes Asal-Asalan

Ari menilai, potensi letusan kemarahan sosial ini tidak muncul begitu saja, melainkan dipicu oleh serangkaian borok kebijakan dan skandal penegakan hukum yang mencederai rasa keadilan masyarakat:

1. Skandal Korupsi Badan Gizi Nasional (BGN): Program yang seharusnya menyentuh kesejahteraan rakyat justru dinodai praktik culas korupsi di tingkat pengelola.
2. Konflik Terbuka Penegak Hukum: Perseteruan struktural antara Kejaksaan Agung dan Korps Bhayangkara yang mempertontonkan ego sektoral di tengah karut-marut penegakan hukum.
3. Proyek Kopdes Merah Putih Asal-Asalan: Kebijakan hilirisasi ekonomi desa yang dinilai dikerjakan secara serampangan tanpa perencanaan matang.
4. Paradoks Gaya Hidup Elite: Perilaku para pejabat tinggi yang kerap menceramahi rakyat soal efisiensi, namun justru memamerkan standar hidup dan pengeluaran anggaran yang jauh dari kata peka terhadap penderitaan wong cilik.

Pernyataan Kontroversial Istana: Titik api kekecewaan publik disebut semakin diperparah oleh pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sempat mempersilakan warga untuk pindah negara, alih-alih merespons kritik dengan solusi substantif.

Kehadiran Badan Komunikasi (Bakom) yang dipimpin oleh Muhammad Qodari pun dinilai gagal total dalam meredam gelembung kekecewaan masyarakat, lantaran komunikasi politik Istana kerap terjebak pada pencitraan ketimbang penyelesaian substansi masalah.

Pemerintah Diminta Berhenti Salahkan Rakyat dan Kritik Oposisi

Menghadapi situasi yang kian meruncing, pemerintah didesak untuk segera melakukan evaluasi total dan menyudahi berbagai program unggulan bawahannya yang dieksekusi secara asal-asalan.

Baca Juga

Sinyal Kemarahan Publik Meledak! Aksi Unjuk Rasa Tuntut Penahanan Febrie Adriansyah di Kejagung Berubah Chaos

Ari juga mengingatkan Istana agar berhenti menggunakan narasi klasik untuk mendiskreditkan suara kritis publik dengan menuding adanya campur tangan antek asing atau kelompok bayaran.

Suara-suara kritis yang disuarakan oleh politikus, lembaga riset seperti Cellios, kalangan akademisi, mahasiswa, hingga pengemudi ojek online, merupakan representasi sahih dari pembayar pajak yang menginginkan negara dikelola secara benar.

“Suara politikus PDIP, Cellios, akademisi, mahasiswa, pengemudi ojol, tetap sahih. Mereka pembayar pajak yang ingin pemerintah kerja dengan benar,” tegasnya.

Baca Juga

Manuver Pelibatan TNI Picu Polemik! Ini Penjelasan Tegas TNI AD Terkait Isu Babinsa Ikut Awasi Pajak Rakyat