IKN Nusantara Ditelanjangi Habis-Habisan oleh Media Jepang, Disebut Mirip Kota Hantu Tanpa Berpenghuni!
DEMOCRAZY News
1 Agustus 2026 12:30 am
.
6 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Media Jepang President Online hari ini yang ditulis oleh Aoba Yamato menyoroti ketat proyek ibukota baru Indonesia (IKN) di Kalimantan.
Menurutnya, Indonesia tengah membangun Nusantara sebagai ibu kota baru di tengah hutan Kalimantan Timur untuk menggantikan Jakarta yang menghadapi penurunan permukaan tanah, polusi udara, banjir, dan kemacetan kronis.
“Namun, meskipun istana kepresidenan, jalan raya, dan kompleks perkantoran baru telah berdiri, kawasan inti Nusantara masih terlihat sepi. Jumlah penduduknya diperkirakan baru sekitar 10.000 orang, termasuk sekitar 1.000 pegawai pemerintah,” ungkap Aoba.
Proyek raksasa dengan total biaya lebih dari 30 miliar dolar AS atau hampir Rp500 triliun itu mulai dibangun pada 2022.
Pemerintah merancang Nusantara sebagai kota pintar yang menggunakan energi terbarukan dan teknologi modern.
Di pusat pemerintahan atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Istana Negara berwarna putih dan Istana Garuda telah selesai dibangun.
Namun, jalan-jalan utama yang lebar masih minim kendaraan dan aktivitas masyarakat.
Media Inggris The Guardian sebelumnya memperingatkan bahwa Nusantara berisiko menjadi “kota hantu yang hanya terlihat megah dari luar”.
Pemindahan Pemerintahan Belum Terlaksana
Hingga kini, tambahnya, pemindahan fungsi pemerintahan dari Jakarta belum sepenuhnya terlaksana.
Presiden Indonesia belum menerbitkan keputusan resmi untuk menjalankan pemindahan ibu kota.
Mahkamah Konstitusi Indonesia pada Mei 2026 menolak permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Ibu Kota Negara.
Namun, pengadilan juga menegaskan bahwa Jakarta tetap menjadi ibu kota hingga keputusan resmi pemindahan diterbitkan presiden.
Proyek Nusantara sebelumnya menjadi kebijakan utama Presiden Joko Widodo.
Setelah Prabowo Subianto menjabat presiden pada Oktober 2024, prioritas anggaran pemerintah mengalami perubahan.
Menurut laporan The Guardian yang dikutip President Online, anggaran Nusantara turun dari sekitar 2 miliar poundsterling pada 2024 menjadi 700 juta poundsterling pada 2025.
Untuk 2026, anggaran yang diberikan disebut hanya sekitar 300 juta poundsterling atau sepertiga dari jumlah yang diminta.
Investasi swasta juga belum memenuhi target. Pemerintah semula berharap sekitar 80 persen biaya pembangunan dibiayai modal swasta.
Akan tetapi, hingga Januari 2024, nilai investasi yang terealisasi disebut baru sekitar 3 miliar dolar AS, atau sepersepuluh dari total kebutuhan proyek.
Seorang pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menggambarkan posisi Nusantara secara politik sebagai proyek yang belum mati, tetapi juga belum benar-benar hidup.
Status Diubah Menjadi “Ibu Kota Politik”
Pada Mei 2025, Presiden Prabowo dilaporkan menandatangani keputusan yang mengubah posisi Nusantara dari “ibu kota negara” menjadi “ibu kota politik”.
Informasi mengenai keputusan tersebut baru disampaikan kepada publik pada September 2025.
Istilah “ibu kota politik” mendapat sorotan karena dinilai tidak memiliki kedudukan yang jelas dalam sistem hukum Indonesia.
Meski demikian, pembangunan belum dihentikan. Pemerintah menargetkan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat beroperasi di Nusantara pada 2028.
Pemerintah juga merencanakan pemindahan tambahan sekitar 4.100 pegawai negeri pada 2026.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa proyek tersebut tetap dilanjutkan.
“Tidak perlu khawatir, proyek ini akan terus berjalan,” katanya.
Kendaraan Otonom China Gagal Uji Coba
Salah satu proyek teknologi unggulan Nusantara adalah Autonomous Rail Transit atau ART buatan CRRC Qingdao Sifang, anak perusahaan produsen kereta China CRRC.
Kendaraan listrik sepanjang 32 meter dengan tiga gerbong itu dapat membawa maksimal 250 penumpang.
ART dirancang beroperasi tanpa rel konvensional, kabel listrik, dan pengemudi.
Kendaraan tersebut sempat digunakan dalam peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 di Nusantara pada Agustus 2024.
Namun, pengujian selanjutnya menunjukkan bahwa sistem pengemudian otomatisnya tidak bekerja secara stabil.
Kendaraan yang seharusnya mengikuti garis di permukaan jalan sebagai “rel virtual” itu dilaporkan masih memerlukan intervensi manual berulang kali.
Setelah pengujian selesai, kendaraan tersebut dikembalikan ke China.
Mantan pejabat Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi, menegaskan negara tidak mengalami kerugian karena biaya pengiriman, pengujian, dan pemulangan kendaraan ditanggung CRRC dan perusahaan China Norinco.
Rencana pengoperasian taksi terbang juga ditunda. Pemerintah menilai teknologi transportasi canggih tersebut baru layak diterapkan sekitar 2040–2045. Untuk sementara, Nusantara akan mengandalkan bus listrik.
Tetap Menghadapi Ancaman Banjir
Nusantara dipilih sebagai salah satu solusi untuk menghindari persoalan banjir yang selama ini dihadapi Jakarta.
Namun, wilayah ibu kota baru juga memiliki sejarah panjang bencana banjir.
Kawasan Sepaku pernah mengalami banjir pada Maret 2023.
Jalan, rumah, dan sawah terendam, sementara sedikitnya 20 rumah dilaporkan tergenang hingga ketinggian 40–50 sentimeter.
Catatan badan penanggulangan bencana setempat menunjukkan sedikitnya 15 banjir terjadi di sekitar Sepaku antara 2019 hingga Januari 2022.
Pada Januari 2026, sebanyak 54 rumah di Mentawir, wilayah Nusantara, kembali terendam. Sejumlah warga menyebutnya sebagai banjir terburuk dalam 26 tahun terakhir.
Pembangunan di hulu sungai dinilai telah membuat sungai semakin dangkal dan sempit. Aktivitas pembangunan ibu kota baru dikhawatirkan memperburuk risiko banjir.
Masyarakat Adat Menghadapi Ancaman Penggusuran
Pembangunan Nusantara juga berdampak terhadap kehidupan masyarakat adat Balik yang telah lama tinggal di kawasan tersebut.
Nusantara direncanakan memiliki luas sekitar 2.600 kilometer persegi, lebih besar daripada wilayah Tokyo dan sekitar tiga kali luas New York City.
Pembangunan fasilitas pengolahan air telah membatasi akses masyarakat ke Batu Badok, batu berbentuk badak di Sungai Sepaku yang dianggap sebagai tempat sakral.
Pada Maret 2024, ratusan keluarga di empat desa juga dilaporkan menerima surat yang meminta mereka membongkar rumah dalam waktu tujuh hari karena bangunannya dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang ibu kota.
Surat tersebut akhirnya ditarik setelah memicu kritik masyarakat. Amnesty International Indonesia mempertanyakan komitmen pemerintah untuk membangun Nusantara tanpa melakukan penggusuran.
Konsep “Kota Hutan” Dipertanyakan
Pemerintah mempromosikan Nusantara sebagai forest city atau kota hutan. Namun, pelaksanaan penghijauan dinilai masih jauh dari sasaran.
Dari target penanaman kembali sekitar 82.891 hektare, realisasinya sejak akhir 2022 disebut baru sekitar 1.441 hektare atau kurang dari 2 persen.
Sejumlah ahli juga menilai tanaman yang digunakan didominasi jenis yang bukan asli Kalimantan Timur, termasuk eukaliptus.
Kondisi tersebut dinilai tidak sesuai dengan tujuan mengembalikan keanekaragaman hutan tropis Kalimantan.
Di dalam kawasan Nusantara, lebih dari 13.000 hektare hutan juga dilaporkan telah rusak akibat kegiatan ilegal.
Sekitar 8.338 hektare digunakan untuk pertanian ilegal dan 4.236 hektare untuk penambangan ilegal.
Pemerintah Bantah Proyek Mengalami Kemunduran
Otorita IKN membantah laporan yang menyebut pembangunan Nusantara terhenti atau kehilangan dukungan politik.
Basuki mengatakan perubahan anggaran bukan pemotongan, melainkan pengalokasian kembali dana. Ia juga mengaku menerima komitmen langsung dari Presiden Prabowo untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan.
Menurut pemerintah, hanya seperempat dari keseluruhan wilayah Nusantara yang akan dibangun, sedangkan sisanya dipertahankan sebagai kawasan hijau.
Pembangunan gedung lembaga legislatif dan yudikatif juga telah dimulai pada akhir 2025.
Pemerintah tetap menargetkan pemindahan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada 2028.
Namun, kegiatan ekonomi masyarakat sekitar dilaporkan mulai menurun.
Pemilik penginapan, toko, dan usaha binatu mengaku pendapatannya berkurang setelah banyak pekerja konstruksi meninggalkan kawasan tersebut.
Pemerintah memproyeksikan populasi Nusantara mencapai sekitar dua juta jiwa pada 2045.
Jumlah itu masih sangat kecil dibandingkan lebih dari 40 juta penduduk di kawasan metropolitan Jakarta.
Dengan istana besar dan infrastruktur baru yang telah dibangun, Nusantara kini berada di antara ambisi sebagai kota masa depan dan kekhawatiran menjadi pusat pemerintahan yang megah tetapi sepi.
berita nasionalberita panasberita terpopulercatatan kritisdemocrazyibu kota baruikn nusantarakebijakan pemerintahkota hantumedia jepangpembangunan iknproyek mangkraksorotan asingsorotan publik
Artikel terkait lainnya
