Proyek Mercusuar Rp100 Triliun Mangkrak? Pengamat Sentil Habis IKN Jadi Proyek Mubazir, Desak Wapres dan DPR Pindah Berkantor!

DEMOCRAZY.ID – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali melontarkan kritik terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam video berjudul “Fakta Pembangunan IKN Mubazir” yang diunggah melalui kanal YouTube @MSaidDidu pada 25 Juli 2026, ia menilai proyek IKN berpotensi menjadi beban keuangan negara dan mengusulkan agar kawasan tersebut segera dimanfaatkan agar anggaran yang telah dikeluarkan tidak terbuang sia-sia.

Didu mengaku baru saja mengunjungi kawasan IKN di Kalimantan Timur.

Dalam kunjungan tersebut, ia mengatakan tidak lagi menemukan tenda atau lokasi berkemah yang sebelumnya pernah digunakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

“Saya berharap Pak Jokowi bisa berkemah lagi di IKN,” ujarnya.

Baca Juga

Tantangan Terbuka di Jateng Memanas! Ganjar Pranowo Beri Sindiran Telak ke Kaesang: Mau Nyalon Atau Cari Perkara?

Menurut Didu, hingga kini masih terdapat pertanyaan mengenai sumber pembiayaan pembangunan IKN.

Ia menilai harapan masuknya investasi swasta yang selama ini disampaikan pemerintah belum sepenuhnya terealisasi.

“Saya tidak tahu sumber pembiayaan Ibu Kota Nusantara dari mana. Investor-investor yang dijanjikan masuk sepertinya hanya janji-janji surga,” katanya.

Didu juga menegaskan dirinya tidak sependapat apabila fasilitas-fasilitas publik di IKN dibangun menggunakan dana swasta.

Baca Juga

Skenario Gelap Mulai Terkuak! Keluarga Sutrimo Penjaga Rumah Febrie Adriansyah Beberkan Kronologi Janggal hingga Singgung Teror Orang Misterius

Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi membuat negara bergantung pada pemilik modal.

“Kalau diizinkan, yang bisa terjadi pemerintah nanti menyewa gedung-gedung milik perusahaan di ibu kota negara ini kepada pihak swasta atau bahkan pihak asing. Sementara gedung-gedung yang ada di Jakarta dijual kepada swasta. Artinya kita pindah ke ibu kota baru tetapi menyewa aset milik swasta,” ujarnya.

Karena itu, Didu berpendapat seluruh fasilitas umum di IKN semestinya dibiayai melalui APBN.

Namun, menurutnya, kondisi fiskal Indonesia saat ini tidak cukup longgar untuk membiayai pembangunan IKN secara cepat.

Baca Juga

Skenario Tukar Guling Kekuasaan? Pengamat: Jika Gibran Disingkirkan, PDIP Dipastikan Merapat ke Koalisi Prabowo!

“Kalau dipaksakan, sementara defisit harus ditekan dan beban utang besar sekali, cicilan utang tahun depan menurut perkiraan saya mencapai Rp1.000 triliun. Alternatif penghematan untuk membiayai negara harus mencari dana sekitar Rp500 triliun. Itu artinya pasti akan banyak sekali kepentingan rakyat yang dikorbankan,” katanya.

Dalam pandangan Didu, proyek IKN yang disebutnya sebagai proyek ambisius pribadi Presiden ke-7 RI Joko Widodo kini telah menghabiskan dana rakyat sekitar Rp100 triliun.

Ia juga memperkirakan biaya pemeliharaan dan penyusutan kawasan tersebut dapat mencapai sekitar Rp10 triliun per tahun.

Agar anggaran yang telah dikeluarkan tidak menjadi mubazir, Didu mengusulkan dua langkah.

Baca Juga

Darurat Konstitusi! Pakar HTN Beberkan Skenario Hukum ‘Pemakzulan Gibran’ Buntut Polemik Sidang Kabinet

Pertama, memindahkan Wakil Presiden, 17 menteri yang berasal dari kabinet era Presiden Joko Widodo, serta DPR dan DPD agar berkantor di IKN.

Kedua, menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur apabila perpindahan ibu kota negara tidak berjalan sesuai rencana.

Sementara itu, pemerintah melalui Otorita IKN menyatakan pembangunan Tahap II terus berjalan dan menargetkan IKN menjadi ibu kota politik pada 2028.

Pendanaan pembangunan disebut berasal dari kombinasi APBN, investasi swasta, dan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Baca Juga

Titik Terang Misteri Kematian Sutrimo Penjaga Rumah Eks Jampidsus Febrie Adriansyah: Polisi Sisir CCTV RS dan Olah TKP!