DEMOCRAZY.ID – Pergeseran posisi duduk Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat sidang paripurna kabinet pada Senin (20/7), yang tak lagi berada di sisi Presiden Prabowo Subianto melainkan sejajar dengan menteri-menteri, memicu tafsir politik.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari sudah menyatakan, pergeseran posisi duduk Gibran hanya karena faktor teknis penyelenggaraan sidang.
Sama sekali tak ada kaitannya dengan posisi konstitusional wapres.
Namun, bagi pengamat politik sekaligus aktivis Forum Sipil Berusara, Hamdi Putra, pergerseran tempat duduk Gibran itu bermakna adanya perubahan peta kewenangan politik.
“Saya lihat itu bukan sekadar perubahan teknis protokol rapat, tapi ada pesan politik kuat tentang hierarki kekuasaan di istana,” kata Hamdi, Selasa (21/7/2026).
Dia mengatakan, dalam sidang-sidang kabinet, posisi duduk wapres selayaknya berada mendampingi presiden pada meja pimpinan utama.
Tapi kini, setelah Gibran duduk sejajar dengan menteri-menteri meninggalkan Prabowo yang sendirian di meja pimpinan, memberikan sinyalemen peran wapres tengah didefinisikan ulang.
“Ada simbol politik bahwa bobot kekuasaan Wapres Gibran tereduksi,” kata dia.
Dalam jalannya sidang tersebut, suasana tampak berbeda dari biasanya.
Presiden Prabowo Subianto tampil berdiri sendiri di depan sebagai pusat komando tunggal.
Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka terlihat digeser ke sisi penerima arahan.
Posisi duduk Gibran berada tepat di sebelah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Pangan Zulkifli Hasan.
Yang menjadi catatan bagi banyak pihak adalah, ketiadaan pemisah fisik atau jarak yang meyakinkan antara posisi wapres dengan para menteri koordinator tersebut.
Secara estetika protokoler, Gibran tampak melebur ke dalam barisan pembantu presiden dibandingkan sebagai mitra sejajar dalam dwitunggal kepemimpinan nasional.
Meski papan nama di mejanya tetap mencantumkan jabatan “Wakil Presiden RI”, secara visual konfigurasi baru ini menciptakan kesan kuat bahwa Gibran kini hanya berstatus sebagai salah satu pembantu presiden yang bertugas menerima instruksi, bukan pemberi arahan utama.
Baca JugaLihat postingan ini di Instagram
Sebuah kiriman dibagikan oleh Tutur Media Digital (@tuturmediadigital)
Hamdi menegaskan, dalam politik, simbol visual seringkali berbicara lebih keras daripada pernyataan resmi.
Perubahan ini dianggap sebagai sinyalemen bahwa sentralisasi kekuatan kini sepenuhnya berada di tangan Prabowo Subianto.
“Perbedaannya dari sebelum-sebelumnya di mana presiden dan wapres memimpin kabinet secara berdampingan.”
Sejarah kepemimpinan di Indonesia biasanya menempatkan presiden dan wakil presiden dalam satu meja panjang yang sama di depan ruangan saat Sidang Kabinet Paripurna.
Format tersebut secara tradisional melambangkan kesatuan eksekutif.
Dengan dipisahnya Gibran ke barisan menteri, muncul interpretasi bahwa derajat otoritas Wapres sedang mengalami penyusutan di mata publik.