Sinyal Perlawanan Total! Roy Suryo Tegas ‘Tolak Damai’ Serta Ogah Akui Bersalah di Kasus Ijazah Jokowi

DEMOCRAZY.ID – Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo atau Roy Suryo didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Roy menolak berdamai dan tak mengaku bersalah dalam kasus tersebut.Sidang dakwaan digelar di PN Jaktim, Kamis (17/9/2026).

Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Roy atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan pelanggaran terkait UU ITE.

Setelah pembacaan dakwaan tuntas, hakim menjelaskan Roy punya hak untuk menjalani proses keadilan restoratif (restorative justice), yakni berdamai dengan Jokowi selaku korban ataupun pengakuan bersalah.

Hal itu diatur dalam KUHAP baru.

Baca Juga

Medan Perang Ijazah Makin Panas! Eks Relawan Tegaskan Jokowi Tak Punya Dokumen Kelulusan UGM, Kok Bisa Bergelar Drs Saat Ajukan Kredit?

“Ada ketentuan bahwa di Pasal 204 ayat 5 dengan dihubungkan dengan ayat 7, saudara bisa melakukan RJ (restorative justice) kalau memenuhi ketentuan pasal ayat 7-nya. Atau, kalau tidak melakukan RJ, bisa menggunakan 205, pengakuan terhadap dakwaan. Bagaimana?” ujar majelis hakim.

“Tidak, Yang Mulia. Kami tidak akan melakukan RJ dan tidak akan mengakui perbuatannya,” ungkap Roy.

“Begitu ya. Akan mengajukan perlawanan?” tanya hakim.

“Ya, Yang Mulia,” jawab Roy.

Baca Juga

Panggung Politik Bergolak! Mesra di LRT Kelapa Gading-Manggarai, Akankah Prabowo-Pramono ‘Berduet’ di 2029?

Hakim menyatakan sidang akan dilanjutkan kembali pada Kamis (24/9).

Sidang digelar untuk mendengarkan perlawanan dari terdakwa.

“Acara perlawanan dari Terdakwa dan tim advokat,” tutur hakim.

Jaksa mengatakan kasus bermula pada 26 Maret 2025.

Baca Juga

Sidang Perdana Digelar, Roy Suryo Cs Semprot Jaksa: ‘Nyali Ciut’ Tak Berani Hadirkan Jokowi Sebagai Saksi!

Saat itu, menurut jaksa, Jokowi ditunjukkan dua unggahan YouTube dan satu unggahan di media sosial X yang dianggap menyerang kehormatan Jokowi.

“Adanya tiga unggahan di media sosial terdiri dari dua video di YouTube dan satu (satu) unggahan di media sosial X yang menyerang kehormatan atau nama baik saksi Ir H Joko Widodo yang pada pokoknya menuduhkan bahwa ijazah strata satu (S-1) saksi Ir H Joko Widodo adalah palsu,” kata jaksa saat membacakan dakwaan.

“Unggahan tersebut yaitu YouTube Akun @EggiSudjanaChannel dengan judul ‘Konsisten TPUA Pengungkapan Ijazah Palsu’, serta akun X @DokterTifa dengan judul ‘ERA AI: Segala Ijazah Palsu Bakal Terungkap Dalam Hitungan Detik’,” tambah jaksa.

Jokowi kemudian menghubungi tim penasihat hukum terkait hal tersebut.

Baca Juga

Sidang Korupsi Haji Memanas! Gus Alex Singgung Nama Nusron Wahid: Tunggu Saja, Biar Dia Muncul

Setelah terkumpul, kuasa hukum Jokowi menggelar konferensi pers untuk membantah tudingan Roy.

Pada 15 April 2025, kata jaksa, Universitas Gadjah Mada (UGM) juga melakukan konferensi pers yang pada pokoknya menyatakan Jokowi tercatat sebagai mahasiswa UGM dan dinyatakan lulus.

Jaksa menyebutkan perbuatan Roy itu membuat Jokowi mengalami kerugian imateriil karena nama baik Jokowi tercemar.

“Bahkan terdapat pihak-pihak yang ikut menuduh saksi Ir H Joko Widodo telah menggunakan ijazah S-1 palsu dalam pemenuhan persyaratan pencalonan sebagai pejabat publik sebelumnya, yakni Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta dan Presiden ke-7 Republik Indonesia,” tutur jaksa.

Baca Juga

Pengakuan Istri Purbaya Soal ‘Pemecatan’ Suaminya: Negara Kita Tidak Bisa Diperbaiki!

Jaksa menyatakan ijazah S-1 yang dianalisis oleh Roy menggunakan metode error level analysis (ELA) bukan bersumber dari pemilik sah ijazah, yakni Jokowi.

Jaksa mengatakan Roy juga tidak melakukan verifikasi atau meminta izin ke Jokowi untuk menyebarkan dokumen.

“Selain itu, tidak terdapat upaya dari terdakwa untuk melakukan verifikasi, konfirmasi, maupun permintaan izin kepada saksi Ir H Joko Widodo selaku pemilik sah dokumen tersebut sehingga Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dijadikan dasar analisis oleh terdakwa dilakukan secara tanpa hak,” kata jaksa.

Akibat perbuatannya, Roy didakwa melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana subsider Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Baca Juga

Roda Nasib Berputar Cepat! Istri Jualan Nasi Bungkus, Kisah Mantan Menkeu Usai Dicopot Presiden RI

Roy Suryo sempat mengajukan lima kali praperadilan.

Hakim menyatakan Roy Suryo menyalahgunakan praperadilan untuk menunda sidang pokok perkara.