Mangkrak atau Alih Fungsi? Proyek IKN Telan Rp100 Triliun Kini Diusulkan Jadi Kantor Wapres hingga Ibu Kota Kaltim

DEMOCRAZY.ID — Kritik tajam terhadap megaproyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali disuarakan oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.

Melalui akun media sosial X pribadinya, ia menyoroti secara kritis realitas pembangunan IKN sepanjang rentang tahun 2022 hingga 2026 yang dibarengi dengan cucuran anggaran raksasa dari uang rakyat.

Said Didu menilai, alokasi dana publik yang telah terserap begitu masif tidak boleh dibiarkan menjadi proyek mangkrak yang berujung pada kerugian negara dalam skala besar.

“Fakta IKN 2022–2026. Saatnya ‘dimanfaatkan’ agar uang rakyat sekitar Rp100 triliun plus pemeliharaan dan penyusutan sekitar Rp10 triliun per tahun tidak mubazir,” tulis Said Didu, dikutip Sabtu (25/7/2026).

Ajukan Dua Alternatif Solusi Agar Aset Negara Tidak Sia-Sia

Guna menghindari pemborosan berkelanjutan akibat biaya pemeliharaan dan penyusutan aset yang ditaksir mencapai angka fantastis setiap tahunnya, Said Didu menawarkan dua opsi alternatif yang dinilai rasional untuk menyelamatkan investasi negara tersebut.

Baca Juga

Skandal Mega Korupsi Terbongkar! Bobby Nyaris Diciduk KPK Lewat Operasi Tangkap Tangan

Opsi pertama yang diusulkannya menyasar langsung pada penempatan pejabat tinggi negara agar roda pemerintahan benar-benar beroperasi di kawasan tersebut secara masif, alih-alih terbengkalai.

“Alternatifnya: 1) Wapres, DPR, dan Menteri Jokower berkantor di IKN,” tegasnya.

Sementara itu, pada alternatif kedua, ia mengusulkan agar status kawasan megah tersebut dialihfungsikan secara administratif guna memberikan nilai guna bagi daerah setempat.

“2) Jadikan Ibu Kota Kaltim,” pungkas Said Didu memberikan opsi pemanfaatan infrastruktur yang sudah kadung dibangun.

Baca Juga

Lampu Hijau Pilpres 2029! Anies Baswedan Dipastikan Maju Lewat Kendaraan Politik Baru

Sorotan Publik di Tengah Isu Fiskal dan Efisiensi Anggaran

Cuitan pedas dari pengamat kritis ini langsung memantik diskursus luas di tengah masyarakat, terlebih di tengah sorotan publik yang kian masif terhadap beban fiskal negara.

Sebelumnya, polemik seputar masa depan IKN juga kerap diwarnai berbagai perdebatan ketat, mulai dari sepinya tingkat okupansi, tantangan ekonomi makro, hingga ketegasan sikap para pejabat negara dalam memandang keberlanjutan proyek warisan rezim sebelumnya di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini.