Wakil Ketua DPD RI: Anies Baswedan Sangat Layak Jadi Pengganti Gibran!

DEMOCRAZY.ID — Ekalasi politik nasional pasca-guncangan skandal keabsahan berkas pendaftaran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian memanas dan memasuki fase krusial.

Desakan pemakzulan (impeachment) yang bergulir deras di Senayan kini bertransformasi menjadi kalkulasi konkrit pergantian kepemimpinan nasional, di mana nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencuat sebagai kandidat paling rasional untuk menggantikan posisi Gibran di Istana.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, secara terbuka menyuarakan bahwa pelengseran Gibran harus ditindaklanjuti dengan pengisian figur berkelas yang mampu memulihkan legitimasi dan memberikan stabilitas politik nyata bagi Presiden Prabowo Subianto.

Tamsil Linrung: Anies Baswedan Solusi Rasional Menggantikan Gibran

Tamsil Linrung menegaskan bahwa posisi Wakil Presiden tidak boleh sekadar dijadikan komoditas pelengkap administratif atau bancakan politik dinasti.

Menghadapi ancaman pemakzulan Gibran yang kian di depan mata lewat pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR RI, Presiden Prabowo membutuhkan sosok mitra yang memiliki rekam jejak kepemimpinan kuat, integritas tinggi, dan modal elektoral masif.

Baca Juga

Bukan di MK, Kuasa Hukum Ungkap Alasan Ijazah Gibran Akan Ditunjukkan di Lokasi Ini!

“Kalau ini pemakzulan akan terjadi, maka kita perlu memikirkan siapa yang menggantikan Gibran dan bisa memberi nilai tambah bagi Prabowo. Salah satunya Pak Anies,” tegas Tamsil Linrung, Senin (27/10/2026).

Tamsil membeberkan bahwa dirinya telah mengambil langkah proaktif dengan membuka jalur komunikasi dan berdialog langsung dengan Anies Baswedan untuk membahas dinamika serta opsi-opsi penyelamatan tata kelola pemerintahan ke depan.

“Semua akan tentu punya pertimbangan-pertimbangan. Saya memang berdialog dengan beliau,” ungkapnya menelanjangi wacana strategis tersebut.

Kubu Gibran Terdesak Hingga Berjanji Buka Ijazah di PTUN

Gagasan pergantian wapres ini kian mendapat amunisi seiring terjepitnya posisi hukum Gibran dalam sengketa administrasi pencalonan Pilpres 2024.

Baca Juga

JK Murka Usai Dituding Danai Polemik Ijazah Jokowi Rp5 Miliar, Tempuh Jalur Hukum!

Setelah lama bergeming, kubu Gibran akhirnya pasrah dan menyatakan siap menunjukkan dokumen fisik ijazah SMP, SMA, hingga Sarjana (S1) di hadapan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur.

Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, membeberkan bahwa langkah defensif ini diambil dengan memanfaatkan instrumen intervensi hukum Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN untuk menghadapi gugatan pegiat pendidikan Mercy Sihombing.

“Sesuai Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap objek sengketa yang sedang diperiksa dalam proses persidangan bisa mengajukan diri sebagai pihak terkait atau intervensi,“ ujar Rullyandi.

Janji kubu Gibran untuk memamerkan lembar ijazah di ruang sidang PTUN dipandang sebagai kepanikan puncak menghadapi pengujian forensik peradilan, yang berpotensi menjadi pemicu utama vonis cacat administrasi.

Baca Juga

Ade Armando Ungkap ‘Skenario Politik’ Jika Gibran Benar-Benar Dimakzulkan!

Gelombang Pemakzulan Tak Terbendung: Saatnya Prabowo Bebas dari Beban Dinasti

Wacana menyandingkan Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto menjadi tamparan keras bagi Istana Solo.

Pengungkapan skandal ijazah dan kebohongan kualifikasi pendidikan Gibran terbukti telah merusak marwah kepemimpinan nasional dan menyedera efektivitas kabinet.

Dukungan tokoh-tokoh kebangsaan dan anggota parlemen untuk menggelar Hak Angket kian tak terbendung.

Publik kini menunggu keberanian parlemen dan Presiden Prabowo untuk segera mengeksekusi proses pemakzulan Gibran, membuang beban dinasti politik, dan mengembalikan kepemimpinan nasional ke tangan figur yang kompeten demi menyelamatkan masa depan Republik Indonesia!

Baca Juga

Jusuf Kalla Akui Hubungan dengan Jokowi Mungkin ‘Renggang’ Gegara Masalah Ini!