Mantan Ketua DPR RI Peringatkan Prabowo: Ini Ancaman Serius, Saya Khawatir!

DEMOCRAZY.ID — Tekanan gelombang krisis ekonomi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kian hari kian tak terbendung.

Di tengah carut-marut tata kelola negara dan ambruknya kepercayaan publik, suara-suara peringatan keras kini mulai datang dari para tokoh senior lintas generasi.

Kali ini, mantan Ketua DPR RI, Marzuki Alie, melayangkan alarm darurat kepada kepala negara agar segera mengambil langkah taktis dan strategis guna meredam lonjakan harga komoditas esensial.

Lonjakan harga yang dinilai ugal-ugalan ini tidak hanya memukul sektor perdagangan, tetapi telah menyasar urat nadi kemajuan bangsa: akses pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat.

Melalui cuitan tajam di akun media sosial pribadinya, Marzuki membeberkan fakta memprihatinkan mengenai harga perangkat komputer yang kini telah melonjak drastis hingga melampaui angka 100 persen.

Di era modern di mana teknologi dan literasi digital menjadi syarat mutlak mobilitas sosial, mahalnya harga perangkat penunjang belajar ini dinilai bakal memutus asa jutaan anak bangsa dari keluarga prasejahtera untuk mengenyam pendidikan yang layak.

“Bapak Presiden Prabowo, ini ancaman serius. Harga komputer saat ini naik lebih dari 100 persen,” tulis Marzuki dengan nada mendesak.

Tak hanya berhenti pada angka-angka statistik perdagangan yang memerah, ia juga menelanjangi bagaimana ketidakmampuan rezim dalam mengendalikan stabilitas pasar berpotensi menciptakan jurang pemisah antarkelas sosial yang semakin menganga.

Ketika anak-anak orang kaya bebas menikmati fasilitas digital modern, anak-anak rakyat jelata dipaksa mundur teratur akibat mahalnya perangkat keras yang kini telah berubah wujud menjadi barang mewah.

“Jangan biarkan teknologi pendidikan hanya menjadi hak istimewa segelintir orang berduit, sementara mayoritas anak bangsa dibiarkan tertinggal di era digital akibat kelalaian negara mengendalikan harga!” cetus Marzuki menyoroti ketimpangan struktural tersebut.

Sektor Kesehatan di Tanduk Krisis: Rumah Sakit Tercekik Biaya Alkes

Tak berhenti pada sektor pendidikan, gelombang kenaikan harga yang tak kalah fantastis juga menghantam lini pengadaan alat kesehatan (alkes).

Marzuki memperingatkan bahwa pembengkakan biaya impor dan pengadaan alkes berisiko langsung terhadap kelangsungan operasional rumah sakit di berbagai daerah.

Jika rantai pasok alat kesehatan terus dibiarkan melambung tanpa kendali negara, maka rumah sakit dipastikan bakal kesulitan memberikan pelayanan prima.

Ujung-ujungnya, beban finansial tersebut akan ditimpakan langsung kepada pundak rakyat kecil yang kian terhimpit.

“Apalagi alat-alat kesehatan untuk rumah sakit. Saya khawatir semakin sulit rakyat kita mendapatkan akses pendidikan yang baik dan pelayanan kesehatan yang murah,” lanjut Marzuki mengingatkan dampak sistemik dari krisis harga ini.

Ia menambahkan bahwa rumah sakit-rumah sakit daerah saat ini sudah megap-megap menghadapi lonjakan biaya perawatan dan pengadaan instrumen medis.

Negara seolah menutup mata bahwa di balik klaim pertumbuhan ekonomi makro yang dipamerkan para menteri, fasilitas kesehatan di lapak bawah sedang menuju titik nadir kolaps akibat mahalnya komponen impor kesehatan.

“Kalau rumah sakit daerah mulai tumbang satu per satu karena tak sanggup beli alkes akibat pajak dan biaya logistik yang gila-gilaan, siapa yang mau disalahkan? Apakah rakyat yang sakit harus disuruh maklum pada ketidakbecakan menteri?” tandasnya penuh geram.

Lonjakan harga komoditas vital ini menjadi potret telanjang kegagalan stabilisasi harga di tingkat makro.

Alih-alih menghadirkan kemudahan bagi rakyat, kebijakan fiskal dan perdagangan rezim hari ini justru dinilai lamban merespons hantaman inflasi yang mencekik daya beli warga di akar rumput.

Todong Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa: Ambil Kebijakan Bebas Pajak!

Guna membendung laju krisis yang kian membahayakan masa depan publik, Marzuki tidak hanya melempar kritik kepada sang presiden, tetapi juga secara terbuka menyuarakan tuntutan kebijakan fiskal kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Ia mendesak agar Kementerian Keuangan tidak tinggal diam dan segera merumuskan instrumen penyelamatan, salah satunya melalui kebijakan pembebasan pajak (tax exemption) bagi komponen komputer, perangkat teknologi pendidikan, serta alat-alat kesehatan impor yang menjadi kebutuhan hajat hidup orang banyak.

“Pak Purbaya Yudhi Sadewa, pertimbangkan untuk bebas pajak,” tegas Marzuki.

Lebih jauh, Marzuki mendesak agar tim ekonomi kabinet tidak terjebak pada mentalitas birokrasi kolot yang hanya memikirkan target pemasukan negara di atas penderitaan rakyat.

Di saat darurat seperti sekarang, instrumen pajak yang membebani instrumen kemanusiaan dan pendidikan harus segera dihapuskan tanpa kompromi.

“Jangan jadikan kesehatan dan pendidikan rakyat sebagai sapi perah pajak negara! Kalau menterinya tidak punya kepekaan sosial melihat penderitaan rakyat di bawah, lebih baik mundur saja!” pungkasnya menohok.

Langkah intervensi fiskal semacam ini dinilai menjadi harga mati agar negara tidak kehilangan muka di hadapan rakyatnya sendiri.

Ketika beban hidup kian menumpuk akibat salah urus ekonomi, pembebasan pungutan pajak pada sektor-sektor strategis kemanusiaan dan pendidikan adalah jalan pintas paling rasional yang harus segera dieksekusi.

Artikel terkait lainnya